Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Indonesia resmi menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026. Keputusan ini diambil setelah Indonesia terpilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui pemilihan di tingkat kawasan untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan HAM PBB.
Berdasarkan laman resmi Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 dalam Pertemuan Dewan HAM PBB yang digelar pada 8 Januari 2026, bertepatan dengan pelaksanaan organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun 2026 di Jenewa, Swiss.
Adapun sosok yang menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB adalah Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodhipuro, yang akrab disapa Arto.
Baca juga:
Sidharto Ditunjuk Wakili RI Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Janjikan Kepemimpinan Inklusif
Profil dan Latar Belakang Sidharto Reza Suryodhipuro
Sidharto Reza Suryodhipuro merupakan lulusan Program Studi Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Bandung, angkatan 1986, dan menyelesaikan studinya pada 1991. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Naval Postgraduate School, Monterey, Amerika Serikat, dan lulus pada 2003. Arto juga tercatat sebagai penerima beasiswa Fulbright pada 2002.
Karier diplomatik Arto telah berlangsung sejak awal 1990-an. Ia mulai berkarier di Kementerian Luar Negeri RI pada Maret 1992 dan menapaki berbagai posisi strategis di dalam dan luar negeri.
Berdasarkan arsip Kedutaan Besar RI di Washington DC, Arto pernah ditugaskan sebagai perwakilan Indonesia di Markas PBB, New York, pada periode 1996–2000 serta kembali bertugas saat Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB pada 2007–2008.
Ia juga pernah bertugas di Kedutaan Besar RI di Canberra, Australia, pada 2004–2006 dengan fokus pada kerja sama ekonomi dan pembangunan bilateral. Selanjutnya, pada 2006–2009, Arto kembali ditugaskan sebagai perwakilan Indonesia di PBB dengan penugasan khusus di bidang isu-isu kemanusiaan di Afrika.
Sebelum menjabat sebagai Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Arto telah menorehkan perjalanan karier diplomatik yang panjang dan dinilai cemerlang.
Baca juga:
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Sidharto Suryodipuro Jadi Presiden
Rekam Jejak Diplomatik
Berikut sejumlah posisi strategis yang pernah diemban Sidharto Reza Suryodhipuro:
- Duta Besar dan Perwakilan Tetap RI untuk PBB dan WTO di Jenewa (2025–sekarang)
- Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI (2020–2025)
- Duta Besar RI untuk India dan Bhutan (2017–2025)
- Deputy Ambassador RI untuk Amerika Serikat, Washington DC (2014–2017)
Penunjukan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dinilai bukan karena Indonesia dianggap tanpa kekurangan, melainkan karena kemampuannya menjadi ruang dialog dan jembatan di tengah perbedaan kepentingan global.
Di tengah dunia yang tengah menghadapi konflik berkepanjangan, krisis kemanusiaan, serta perdebatan standar HAM yang kompleks, posisi Presiden Dewan HAM PBB dipandang sebagai tanggung jawab besar dan menantang.
Indonesia sendiri memiliki rekam jejak konsisten dalam pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat internasional. Selain telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB, Indonesia juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi HAM PBB pada 2005, yang kala itu diwakili oleh Duta Besar Makarim Wibisono, lembaga pendahulu Dewan HAM PBB saat ini. (Knu)
