Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - NAMA Bimo Wijayanto mencuat ke publik setelah ia dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk menempati posisi Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Bimo Wijayanto nantinya akan menggantikan Suryo Utomo. Pelantikan Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak masih menunggu arahan Sri Mulyani.
Sebelum ditunjuk sebagai Dirjen Pajak, Bimo menjabat Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di Kedeputian Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebelumnya, pada 2020, Bimo sempat bertugas sebagai Asisten Deputi Investasi di Kedeputian Pertambangan dan Investasi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.
Pada 2019 hingga 2020, Bimo bertugas sebagai Tenaga Ahli Utama di Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan KSP. Dalam jabatan itu, Bimo bertugas menajamkan program prioritas kementerian-kementerian inti, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Riset, Pendidikan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan PPATK.
Sementara itu, di Kementerian Keuangan, pada 2014-2015, posisi Bimo terakhir ialah Analis Senior Center for Tax Analysis (CTA) Ditjen Pajak (DJP). Sebelumnya, pada 2007-2009, Bimo menjabat Kepala Seksi Dampak Makro Ekonomi di Subdirektorat Dampak Kebijakan.
Baca juga:
Selain di tataran birokrasi kementerian, Bimo juga sempat ditugasi menjadi komite audit di BUMN, yakni PT Asuransi Jasindo. Selanjutnya, pada Agustus 2019 sampai dengan Maret 2022, ia ditunjuk sebagai Komisaris di PT Inka Multi Solusi. Pada Maret 2022 hingga sekarang, ia menjabat Komisaris Independen PT Phapros Tbk.
Latar belakang pendidikan Bimo juga cukup mentereng. Ia mengenyam studi S-1 di UGM pada 2000, lalu melanjutkan S-2 di University of Queensland di Australia pada 2004.
Gelar PhD dalam bidang ekonomi diraihnya dari University of Canberra, Australia, pada 2014. Studi lanjutan, post doctoral, ditempuhnya di Duke University, Amerika Serikat, juga pada 2014.(Asp)
Baca juga:
Dirjen Pajak Pantau Ketat Online Travel Agent Belum Bayar Pajak
