Profil Aswanto, Wakil Ketua MK yang Baru Wakil Ketua MK Anwar Usman. (MP/Bayu Samudro)

MerahPutih.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar pemungutan suara terbuka dalam rapat pleno hakim (RPH) pemilihan Wakil Ketua MK, di Gedung MK Jakarta, Senin (2/4).

Melalui pemungutan suara yang dilakukan 9 hakim konstitusi, Anwar Usman akhirnya terpilih menjadi orang nomor satu di MK. Kemudian Aswanto terpilih sebagai Wakil Ketua MK. Aswanto menang tipis dari rivalnya Saldi Isra.

Aswanto lahir di Palopo, 17 Juli 1964. Aswanto merupakan Guru Besar Ilmu Pidana Universitas Hasanuddin. Jabatannya di universitas ini yang kemudian membuat Aswanto kerap bersentuhan dengan MK. Dia seringa menjadi pembicara dalam kegiatan maupun pelatihan-pelatihan, termasuk yang berkaitan denganpelatihan perselisihan pemilu untuk partai politik.

“Dari 12 parpol, sepuluhnya saya ikut mengisi. Tema yang dipercayakan pada saya berkaitan dengan sengketa pemilu yang dalam waktu dekat akan segera ditangani MK,” ungkap Aswanto, dikutip dari situs resmi Mahkamah Konstitusi.

Petugas menunjukkan surat suara saat pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2018-2020 di gedung MK, Jakarta, Senin (2/4). Dalam rapat tersebut Anwar Usman terpilih secara voting sebagai Ketua MK periode 2018-2020. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/kye/18.
Petugas menunjukkan surat suara saat pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2018-2020 di gedung MK, Jakarta, Senin (2/4). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Pendidikan Aswanto dihabiskan di Sekolah Dasar Negeri Komba Kecamatan Larompong (1975), Sekolah Menengah Pertama Negeri Larompong tahun (1979). Setelah itu dia merantau ke Makassar untuk bersekolah di SMAN II Makassar (1982). Kemudian dia melanjutkan ke Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (1986) Makassar. Aswanto melanjutkan studi S-2 di Universitas Gadjah Mada dan S-3 Universitas Airlangga. Selain itu dalam riwayat pendidikannya di Diploma in Forensic Medicine and Human Rights, Institute of Groningen State University, Belanda.

“Di Palopo saat itu SMA belum terlalu banyak dan jaraknya jauh karena desa kita jauh dari pusat kota,” kenangnya mengapa dia harus harus merantau sejak sangat muda ke Makassar.

aswanto
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terpilih Anwar Usman (kiri) dan Wakil Ketua terpilih Aswanto. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Aswanto menyatakan tidak terpikir bisa menjadi hakim konstitusi. Dia mencoba masuk menadi hakim konstitusi karena dorongan dari rekan-rekannya untuk mengisi MK setelah kasus Ketua MK Akil Mochtar.

“Di sana kita menyampaikan pandangan di depan hakim lain mengenai suatu perkara. Tapi saya lihat ada suasana yang walaupun semua punya pandangan dan prinsip, tapi disampaikan dalam suasana kekeluargaan. Jadi menarik, ya,” ujarnya.

Sebelum masuk ke MK, Aswanto mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan. Dia menjadi dosen untuk S1 hingga S3 di Universitas Hasanuddin. Meski kini menjabat sebagai hakim konstitusi, Aswanto menyatakan tidak akan meninggalkan dunia pendidikan. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Minta Jangan Saling Menyalahkan Tangani COVID-19, Tito: Ini Barang Baru
Indonesia
Minta Jangan Saling Menyalahkan Tangani COVID-19, Tito: Ini Barang Baru

Semua negara yang terjangkit COVID-19, saling belajar

Korting Massal Hukuman Koruptor Perburuk Iklim Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Korting Massal Hukuman Koruptor Perburuk Iklim Pemberantasan Korupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan banyaknya terpidana korupsi yang hukumannya "dikorting" oleh Mahkamah Agung (MA) telah memperburuk iklim pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pemprov DKI Tindak 1.177 Perusahaan Langgar PSBB, 197 di Antaranya Disegel
Indonesia
Pemprov DKI Tindak 1.177 Perusahaan Langgar PSBB, 197 di Antaranya Disegel

Sektor usaha yang dilarang beroperasi diharuskan bekerja dari rumah.

Pemerintah Diminta Pisahkan Aturan Otsus Papua dan Papua Barat
Indonesia
Pemerintah Diminta Pisahkan Aturan Otsus Papua dan Papua Barat

"(Catatan pertama) kami mendorong pemerintah pusat untuk memperbaiki regulasi dan tata kelola pemerintah dalam mengelola dana otsus," ujarnya

 Napi Bebas Berulah Lagi, Komisi III DPR Desak Kemenkumham Hentikan Program Asimilasi
Indonesia
Napi Bebas Berulah Lagi, Komisi III DPR Desak Kemenkumham Hentikan Program Asimilasi

"Kami yang konsen dibidang keamanan negara tidak bisa tinggal diam. Jangan sampai ada moral hazard dalam proses ini, karena spiritnya adalah penanganan COVID-19," tegasnya.

Tersangka Pembobolan Rekening Nasabah Ternyata Tengah Disidang Kasus Lain
Indonesia
Tersangka Pembobolan Rekening Nasabah Ternyata Tengah Disidang Kasus Lain

Polri berencana mengirim surat permohonan izin pemeriksaan ke Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa Kepala Maybank Cipulir bernama Albert.

Jokowi Ditantang Panggil Bos-Bos Perusahaan Tegaskan Aturan Kerja di Rumah
Indonesia
Jokowi Ditantang Panggil Bos-Bos Perusahaan Tegaskan Aturan Kerja di Rumah

Langkah itu, harus dilakukan agar penyebaran COVID-19 dapat diminimalisir.

Tak Semua Pegawai AGD Dinkes DKI Satu Suara Terkait Pelaporan Pejabat ke Anies
Indonesia
Tak Semua Pegawai AGD Dinkes DKI Satu Suara Terkait Pelaporan Pejabat ke Anies

Pelaporan 5 pejabat DKI itu, kata Dedi, mempengaruhi kestabilan, yang berimbas pelayanan AGD Dinkes DKI menjadi terganggu.

Belum Ada Warga Binaan Positif COVID-19 di Lapas Gorontalo dan Rutan Pondok Bambu
Indonesia
Belum Ada Warga Binaan Positif COVID-19 di Lapas Gorontalo dan Rutan Pondok Bambu

Rutan Pondok Bambu menyelenggarakan rapid test selama 3 hari pada 9-11 Mei 2020 bagi 115 orang petugas

Pemerintah Akui Kewalahan Hadapi COVID-19
Indonesia
Pemerintah Akui Kewalahan Hadapi COVID-19

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Doni Munardo mengakui, pemerintah kewalahan menghadapi virus COVID-19 yang sudah berlangsung kurang lebih selama 10 bulan.