Produksi Obat Ilegal, Dokter Kecantikan di Tangerang Dicokok Bareskrim Ilustrasi. (MP/Alfi Ramadhani)

MerahPutih.com - Bareskrim Polri membongkar kasus penggunaan obat terlarang di jasa klinik kecantikan di kawasan Tangerang, Banten. Dokter berinisial IA melakukan produksi obat ilegal yang diedarkan melalui klinik kecantikan yang dimilikinya.

Kasus ini mencuat lantaran banyaknya korban yang melapor praktik penggunaan obat ilegal tersebut kepada kepolisian. Saat ini, IA tengah ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana (Dirtipid) Narkoba Bareskrim Mabes Polri.

Baca Juga

Melanggar Protokol Kesehatan Saat Tahapan Pilkada Bisa Kena Pidana

Direktur Dirtipid Narkoba, Brigjen Krisno Siregar mengatakan, pihaknya tengah melakukan penyidikan. Dalam tahapan tersebut, para penyidik sudah membawa sampel obat racikan dokter IA untuk diperiksa di laboratorium milik Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Polisi juga, lanjut Krisno, telah meminta keterangan ahli dari BPOM.

"Masih penyidikan, kami sudah minta keterangan dari BPOM, termasuk barang bukti sudah kami periksakan di laboratorium di BPOM. Kalau sudah keluar hasil lab, baru periksa ahli," jelas Krisno dalam keteranganya, Rabu (9/9).

"Itu dia kan bukan hanya produksi. Jadi produk (obat) tersebut dari luar negeri, dicampur-campur lagi dengan bahan-bahan yang dia punya di sini. Sebenarnya produk dia yang lain ada juga yang punya izin edar," tambah dia.

Krisno menjelaskan meski bahan obat yang dimaksud diimpor dari luar negeri dan memiliki izin edar di luar negeri, namun ketika masuk ke Indonesia harus melalui proses pemeriksaan BPOM agar memiliki izin edar.

"Kita kan konsepnya kegalitas. Dia kan nggak punya izin edar dari BPOM. Kalau dia bilang obatnya punya (izin edar) BPOM-nya di negara asal obat, tetap nggak bisa serta merta di Indonesia dipakai, diedarkan. Harus izin BPOM Indonesia. Tidak boleh dari BPOM-nya Korsel (Korea Selatan), BPOM-nya Amerika dan semacamnya," jelas Krisno.

Krisno menerangkan obat yang belum teruji oleh BPOM ini kemungkinan berbahaya.

"Kalau dia belum teruji BPOM Indonesia ya berarti berbahaya, apalagi dia memadukan ke kemasan lain, mencampurkan obat lain. Undang-undang kesehatan mengatakan harus didaftakan di BPOM. Kalau dia untuk menggunakan sendiri tidak melanggar, tapi kan ini diedarkan," terang Krisno.

Saat ini kasus dalam tahap penyidikan dan penyidik telah membawa sampel obat-obatan racikan dokter IA untuk diperiksa di laboratorium milik BPOM. Polisi juga telah meminta keterangan ahli dari BPOM.

"Masih penyidikan, kami sudah minta keterangan dari BPOM, termasuk barang bukti sudah kami periksakan di laboratorium di BPOM. Kalau sudah keluar hasil lab, baru periksa ahli," tutur Krisno.

Krisno menuturkan, IA melakukan aksi kejahatannya dengan mengimpor obat yang sudah jadi dari Amerika Serikat, kemudian ia melakukan praktik mencampur obat tersebut dengan bahan kimia atau obat lain sesuai racikannya.

"Obat impor memiliki izin di negaranya. Beberapa obat racikannya juga punya izin, namun ketika ia mencampurkan ini menjadi obat baru dan belum memiliki izin kelayakan dari BPPOM," kata Krisno.

Atas perbuatan tersebut, IA dapat dikenakan Pasal 196 dan 197 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 196 berbunyi, 'Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)'.

Sementara Pasal 197 mengatakan, 'Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)'.

"Dokter IA kami tetapkan tersangka karena merupakan direktur klinik MA," jelas Krisno.

Baca Juga

Para Tenaga Ahlinya Terjangkit COVID-19, DPR Batasi Jumlah Hadirin Saat RDP Hingga Raker

Peredaran obat di Indonesia pada dasarnya harus melalui serangkaian pengujian di BPOM. Berdasarkan ketentuan tersebut, Krisno menyebut perbuatan IA dapat membahayakan pasien yang selama inu berobat ke klinik MA.

"Obat ilegal seperti ini akhirnya dikategorikan berbahaya, apalagi dia memadukan ke kemasan lain, mencampurkan obat lain. Undang-undang kesehatan mengatakan harus didaftakan di BPOM. Kalau dia untuk menggunakan sendiri tidak melanggar, tapi kan ini diedarkan," pungkasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bekas Legislator PAN Terseret Kasus Korupsi di PT DI
Indonesia
Bekas Legislator PAN Terseret Kasus Korupsi di PT DI

Tak hanya Chandra, tim penyidik juga bakalan memeriksa tiga saksi lagi untuk Budi. Ketiganya merupakan pensiunan TNI AD, yaitu Fx Bangun Pratiknyo, Edi Martino, dan Mayjen TNI (Purn) Mulhim Asyrof.

KPK Pantau Penyelenggaraan Bansos COVID-19
Indonesia
KPK Pantau Penyelenggaraan Bansos COVID-19

Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan terus memantau penyelenggaraan bantuan sosial penanganan COVID-19 di tahun 2021.

Pengunggah Kolase Maruf Amin-Kakek Sugiono Dijerat UU ITE
Indonesia
Pengunggah Kolase Maruf Amin-Kakek Sugiono Dijerat UU ITE

pelaku dijerat dengan Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

PSBB Jakarta Kembali ke Awal, Perjalanan Kereta Api Diperketat
Indonesia
PSBB Jakarta Kembali ke Awal, Perjalanan Kereta Api Diperketat

Selain itu, PT KAI memastikan sekalipun Jakarta memperketat, namun operasional kereta api di Jakarta tetap normal dan berubah jadwal.

KPK Kritisi Bantuan Gubernur NTB Jelang Pencoblosan Pilkada
Indonesia
KPK Kritisi Bantuan Gubernur NTB Jelang Pencoblosan Pilkada

kegiatan ini baru dieksekusi di masa kampanye Pilkada, yang diduga ada kerabat dari Gubernur NTB juga maju dalam kontestasi demikrasi serentak 2020.

Kendaraan 'Negara Kekaisaran Sunda Nusantara' Ditilang, Polantas Koordinasi dengan Reserse
Indonesia
Kendaraan 'Negara Kekaisaran Sunda Nusantara' Ditilang, Polantas Koordinasi dengan Reserse

Kendaraan dengan pelat dan identitas palsu tersebut ditahan di Polda Metro Jaya

DPR Sahkan RUU Ciptaker, AHY: Terlalu Dipaksakan dan Rugikan Buruh
Indonesia
DPR Sahkan RUU Ciptaker, AHY: Terlalu Dipaksakan dan Rugikan Buruh

“Kita harus fokus pada penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. RUU Ciptaker juga sangat dipaksakan, berat sebelah, dan banyak pasal yang merugikan kaum buruh dan pekerja kita yang jumlahnya besar sekali," jelas suami dari Anisa Pohan ini.

Vaksinasi COVID-19 Mandiri Atau Berbayar Siapa Mau?
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Mandiri Atau Berbayar Siapa Mau?

Salah satu perusahaan yang sudah memesan vaksin adalah PT Freeport Indonesia. Perusahaan tambang ini, memastikan akan melakukan vaksinasi COVID-19 secara mandiri kepada sekitar 30 ribu karyawan.

Komjen Listyo Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Penyebar Ujaran Kebencian
Indonesia
Komjen Listyo Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Penyebar Ujaran Kebencian

"Tapi yang berisiko memecah belah persatuan bangsa, kami tidak ada toleransi, pasti kami proses," kata Listyo