Presidium Alumni 212 Tidak Sepakat GNPF MUI Temui Presiden di Istana Rombongan GNPF-MUI yang terdiri dari Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir (kedua kiri) dan Wakil Ketua GNPF-MUI Zaitun Rasmin dalam acara Open House di Istana Negara, Jakarta, Minggu (25/6). (ANTARA/Puspa Pe

Presidium Alumni 212 membantah keras adanya perpecahan di tubuh elemen ormas bela Islam saat Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI (GNPF MUI) bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Sekjen Presidium Alumni 212 Hasri Harahap menjelaskan, meski berbeda jalur perjuangan, namun tujuannya sama, membela ulama. PA 212 melalui jalur Komnas HAM, GNPF melalui Istana.

"Dibilang pecah, gak juga, hanya saja kami tidak sepakat pertemuan itu digelar di Istana. Kami ingin pertemuan dengan Jokowi di tempat netral," ujarnya kepada merahputih.com, Rabu (28/6).

Lebih lanjut, ia menjejelaskan, secara organisasi publik juga harus tahu bahwa Presidium Alumni 212 terinisiasi setelah adanya kriminalisasi ulama dan aktivis.

Guna memperjuangkan hak berpendapat para ulama yang tergabung dalam GNPF MUI, Presidium Alumni 212 menempuh jalur melalui Komnas HAM.

"Kita mendesak agar Komnas HAM mau menjadi mediator rekonsiliasi dengan pemerintah, beberapa kali ke Komnas HAM menyatakan hal itu," terangnya.

Harapannya, setelah Ramadan dan di bulan Syawal terjadi pertemuan dengan pemerintah di tempat netral untuk membicarakan rekonsiliasi.

"Pada dua Jumat terakhir di Komnas HAM, kami sudah sepakat di bulan Syawal, bulan bermaaf-maafan, menjadi momen untuk rekonsiliasi, tapi tempatnya bukan di Istana," ujarnya.

Disinggung soal minim koordinasi, Hasri hanya menjawab tidak perlu juga. Berbeda domain, meski sama tujuannya.

"Tidak ada koordinasi, karena tidak perlu, beda domainnya, walaupun sama yang diperjuangan sama bela ulama, jalurnya yang beda," tandasnya. (Fdi)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Pengamat Samakan Pertemuan Jokowi-GNPF MUI Dengan Prabowo


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

YOU MAY ALSO LIKE