Presidential Threshold Terbaik adalah 0 Persen Ketua DPD RI A La Nyalla Mahmud Mattalitti. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Ketua DPD RI A La Nyalla Mahmud Mattalitti berpendapat bahwa Presidential Threshold terbaik adalah 0 persen. Sehingga semua partai peserta pemilu dapat mengusulkan pasangan capres dan cawapres. Dengan banyaknya kandidat tentu saja semakin besar peluang menghasilkan pemimpin berkualitas.

Pendapat tersebut disampaikan La Nyalla saat menyampaikan pidato utama dalam Focus Group Discussion Amandemen ke-5 UUD 1945: Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Membuka Peluang Calon Presiden Perseorangan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Rabu (27/10).

Baca Juga

Ketua DPD Minta Pasal 33 UUD Dikoreksi Agar Kembali ke Sistem Ekonomi Pancasila

“Saya mengajak insan kampus untuk memantik diskusi konstitusi agar pada akhirnya pemerintah dan DPR RI serius membahas dan menakar Presidential Threshold secara rasional. Agar rakyat tidak dihadapkan pada dua pilihan sehingga demokrasi semakin sehat,” kata La Nyalla.

La Nyalla menegaskan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden tidak ada dalam konstitusi. Yang ada adalah ambang batas keterpilihan presiden.

“Beberapa waktu lalu saya membuka FGD di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dari tiga narasumber dalam FGD itu, semuanya mengatakan dalam konstitusi yang ada adalah ambang batas keterpilihan, bukan ambang batas pencalonan,” katanya.

Mengapa ada batas keterpilihan, lanjut LaNyalla, karena untuk menyeimbangkan antara popularitas dengan prinsip keterwakilan yang lebih lebar dan menyebar. Itu diatur dalam UUD hasil amandemen di Pasal 6A Ayat (3) dan (4).

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. (ANTARA/HO-DPD RI)
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. (ANTARA/HO-DPD RI)

Sedangkan terkait pencalonan, UUD hasil amandemen jelas menyatakan tidak ada ambang batas. Karena dalam Pasal 6A Ayat (2) disebutkan; “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

“Artinya setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan pasangan capres dan cawapres. Dan pencalonan itu diajukan sebelum pilpres dilaksanakan,” imbuhnya.

Namun kemudian semakin salah kaprah dengan lahirnya Undang-Undang tentang Pemilu, yang malah mengatur tentang ambang batas pencalonan. Yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, perubahan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Dalam Undang-Undang tersebut, di Pasal 222 disebutkan; “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

“Jadi selain memberi ambang batas yang angkanya entah dari mana dan ditentukan siapa, di Pasal tersebut juga terdapat kalimat; “pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”. Ini membuat komposisi perolehan suara partai secara nasional atau kursi DPR tersebut diambil dari komposisi lama atau periode 5 tahun sebelumnya,” tutur Mantan Ketua Umum PSSI itu.

Menurut La Nyalla pasal tersebut aneh dan menyalahi Konstitusi. Undang-Undang Pemilu tersebut jelas bukan Derivatif dari Pasal 6A UUD hasil amandemen. Dengan demikian, selama Undang-Undang ini berlaku, maka Pilpres tahun 2024 mendatang, selain masih mengunakan ambang batas pencalonan, juga menggunakan basis suara pemilu tahun 2019 kemarin.

"Atau basis hasil suara yang sudah “basi”. Padahal di tahun 2024, ada partai baru peserta pemilu. Lantas apakah mereka tidak bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres. Padahal amanat konstitusi jelas memberikan hak pengusung kepada partai politik peserta pemilu,” ujarnya.

Melihat fakta-fakta yang ada, La Nyalla berharap FGD yang dilakukan DPD bisa menjadi pemantik kesadaran seluruh elemen bangsa, khususnya kalangan terdidik di perguruan tinggi, untuk memikirkan secara serius masa depan bangsa ini, demi Indonesia yang lebih baik. Demi Indonesia yang mampu mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

“Itulah alasan saya datang ke kampus-kampus untuk berbicara soal konstitusi. Karena sejak dilantik sebagai Ketua DPD RI pada Oktober 2019 lalu hingga saat ini saya sudah keliling ke 33 Provinsi di Indonesia. Hingga menemukan kesimpulan bahwa semua permasalahan di daerah sama. Mulai dari persoalan sumber daya alam daerah yang terkuras, hingga kemiskinan, setelah saya petakan, ternyata akar persoalannya ketidakadilan sosial,” tegas dia. (Pon)

Baca Juga

Tekan Produk Impor, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Perkuat UMKM Dalam Negeri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hadapi Pemilu, BNPT Gelar Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional
Indonesia
Hadapi Pemilu, BNPT Gelar Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional

Indonesia mesti mengikikis habis paham radikalisme karena bakal menghadapi agenda nasional seperti Pemilu dan Pemilukada di tahun 2024.

22 Nama Jalan Diganti, Warga DKI Keluhkan bakal Ribet Urus Dokumen
Indonesia
22 Nama Jalan Diganti, Warga DKI Keluhkan bakal Ribet Urus Dokumen

Warga bernama Okto mengatakan, keputusan Anies bakal menyusahkan masyarakat. Sebab, warga akan ribet bolak-balik mengurus pergantian data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke Kelurahan.

Kementerian PUPR Alokasikan Rp 13,76 Triliun Buat Padat Karya di 2023
Indonesia
Kementerian PUPR Alokasikan Rp 13,76 Triliun Buat Padat Karya di 2023

Anggaran program padat karya tunai sebesar Rp 13,76 triliun diperkirakan tetap bisa menyerap sekitar 650 ribu orang.

Presiden Jokowi Lantik Anggota KPU dan Bawaslu Hari Ini
Indonesia
Presiden Jokowi Lantik Anggota KPU dan Bawaslu Hari Ini

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bakal ,melantikan tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum dan lima Anggota Bawaslu yang baru terpilih pada Selasa (12/4) pukul 13.30 WIB.

Dandim 0508 Depok Klarifikasi Video Oknum Anggota TNI AD Memiting Warga
Indonesia
Dandim 0508 Depok Klarifikasi Video Oknum Anggota TNI AD Memiting Warga

Beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang oknum anggota TNI AD yang memiting dan membekap warga di Kecamatan Bojongsari Kota Depok, Minggu (6/2).

Kontingen Atlet PON Asal Unesa Dibebaskan Tugas Skripsi
Indonesia
Kontingen Atlet PON Asal Unesa Dibebaskan Tugas Skripsi

"Mereka sudah layak memperoleh penghargaan beasiswa S3. Kami berharap mahasiswa yang lain bisa mengikuti jejak mereka-mereka yang berprestasi ini," tutur Nabil.

Jokowi-Mega saat Pelantikan BPIP, FX Rudy: Bukti Hubungan Keduanya Tak Renggang
Indonesia
Jokowi-Mega saat Pelantikan BPIP, FX Rudy: Bukti Hubungan Keduanya Tak Renggang

FX Hadi Rudyatmo menilai, apa yang telah ditunjukkan secara tidak langsung menepis anggapan hubungan keduanya renggang.

Polri Segera Salurkan 1 Juta Kiloliter Minyak Goreng Yang Ditimbun Pengusaha
Indonesia
Polri Segera Salurkan 1 Juta Kiloliter Minyak Goreng Yang Ditimbun Pengusaha

Polri mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan pengecekan langsung ke pasar.

Menyisir Situs-Situs yang Ditemukan di Lereng Gunung Penanggungan
Indonesia
Menyisir Situs-Situs yang Ditemukan di Lereng Gunung Penanggungan

Sedikitnya, ada 161 situs yang ditemukan dalam 10 tahun terakhir.

Bank Bjb Diperintahkan Lakukan Transformasi Digital Lawan Pinjol Ilegal dan Rentenir
Indonesia
Bank Bjb Diperintahkan Lakukan Transformasi Digital Lawan Pinjol Ilegal dan Rentenir

RK meningatkan pesan Presiden Joko Widodo terkait tiga kunci perekonomian di Indonesia di antaranya hilirasi industri, ekonomi hijau, dan ekonomi digital.