Presidential Threshold Dinilai Perlemah Sistem Demokrasi Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Sistem Presidential Threshold dimaksudkan untuk memperkuat sistem Presidensil dan demokrasi. Namun, Ketua DPD, LaNyalla Mattalitti, menilai kondisi yang terjadi di lapangan justru sebaliknya.

Menurutnya, jika didalilkan untuk memperkuat sistem presidensil, agar presiden terpilih punya dukungan kuat di parlemen, justru secara teori dan praktik, malah membuat mekanisme check and balances menjadi lemah.

Baca Juga:

Jokowi Dorong Lebih Banyak Wirausahawan dari Kalangan Santri

LaNyalla mengatakan partai politik besar dan gabungan partai politik menjadi pendukung presiden terpilih. Sehingga yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan dan partai politik melalui fraksi di DPR menjadi legitimator kebijakan pemerintah.

“Termasuk secepat kilat menyetujui apapun kebijakan pemerintah. Juga pengesahan perppu atau calon-calon pejabat negara yang dikehendaki pemerintah,” ujar LaNyalla

Jika ditimbang dari sisi manfaat dan mudarat-nya, LaNyalla menilai Presidential Threshold penuh dengan mudarat. Pasalnya, ambang batas pencalonan presiden menyumbang polarisasi tajam di masyarakat, akibat minimnya jumlah calon, terutama dalam dua kali Pilpres, dimana hanya ada 2 pasang calon yang head to head. “Bagaimana kita melihat pembelahan yang terjadi di masyarakat. Antar kelompok berseteru dan selalu melakukan Anti-Thesa atas output pesan yang dihasilkan baik dalam bentuk kalimat verbal, maupun simbol dan aksi," tegas dia.

Puncaknya, lanjut LaNyalla, anak bangsa secara tidak sadar membenturkan Vis-à-vis Pancasila dengan Islam. Hanya karena semangat melakukan apapun yang bersifat Anti-Thesa, untuk menjelaskan identitas dan posisi. Padahal tidak satupun tesis yang bisa menjelaskan pertentangan antara Pancasila dengan Islam.

Baca Juga

Punya Legitimasi Kuat, DPD Berhak Ajukan Capres-Cawapres Non Partai Politik

Hal tersebut, berimplikasi pada kegaduhan nasional. Sesama anak bangsa saling melakukan persekusi. Saling melaporkan ke ranah hukum. Seolah tidak ada lagi ruang dialog dan tukar pikiran. Belum lagi tradisi bar-bar seperti sweeping bendera, sweeping forum diskusi dan lain-lain, yang sama sekali tidak mencerminkan kehidupan di negara demokrasi.

“Inilah dampak buruk penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden, atau dalam kasus tertentu juga terjadi di ajang pemilihan kepala daerah. Dimana rakyat dihadapkan hanya kepada dua pilihan,” ujarnya.

LaNyalla tak memungkiri jika berkongsi dalam politik adalah wajar. Namun menjadi jahat, ketika kongsi itu dilakukan dengan mendisain agar hanya ada dua pasang kandidat Capres-Cawapres, yang berlawanan dan memecah bangsa, atau sebaliknya seolah-olah berlawanan, tapi sudah didesain siapa yang bakal menang.

“Jika polarisasi rakyat dan kegaduhan terjadi dalam skala nasional serta masif, siapa yang diuntungkan? Jelas para Oligarki yang sibuk menumpuk kekayaan dengan menguras sumber daya di negeri ini," tegas dia.

Baca Juga

Pengamat: Sudah Saatnya Peran DPD Diperkuat

Senator Jawa Timur itu juga menegaskan ambang batas pencalonan tidak sesuai keinganan masyarakat. Pasalnya, Presidential Threshold mengerdilkan potensi bangsa dimana sejatinya negeri ini tidak kekurangan calon pemimpin. Tetapi, kemunculannya digembosi aturan main tersebut.

“Rakyat menjadi berkurang pilihannya karena semakin sedikit kandidat yang bertarung. Tentu saja hal itu semakin mengecilkan peluang munculnya pemimpin terbaik. Padahal entitas civil society yang ikut melahirkan bangsa dan negara ini seharusnya juga diakomodasi," tutup dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Oknum Anggota DPRD Tanah Laut Jadi Tersangka Kasus Narkoba
Indonesia
Oknum Anggota DPRD Tanah Laut Jadi Tersangka Kasus Narkoba

"Ada tiga orang ditetapkan sebagai tersangka termasuk oknum wakil rakyat yang kami amankan sebelumnya," kata Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel Kombes Pol Tri Wahyudi

Pakar Nilai Pidana Aternatif Bisa Jadi Solusi Masalah Over Kapasitas Lapas
Indonesia
Pakar Nilai Pidana Aternatif Bisa Jadi Solusi Masalah Over Kapasitas Lapas

Kejahatan-kejahatan luar biasa misalnya kasus korupsi, tindak pidana terorisme dan bandar narkoba, tidak bisa dimasukkan dalam penerapan pidana alternatif

DPD Ingatkan Nasib Guru Honorer Tidak Boleh Terkatung-katung
Indonesia
DPD Ingatkan Nasib Guru Honorer Tidak Boleh Terkatung-katung

Pengabdian para guru honorer yang telah bekerja puluhan tahun dengan pendapatan yang kecil harus menjadi atensi.

Sehari COVID-19 DKI Bertambah 10 Ribu Kasus, 15 Persen Serang Anak-anak
Indonesia
Sehari COVID-19 DKI Bertambah 10 Ribu Kasus, 15 Persen Serang Anak-anak

Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 25.809 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 10.903 positif dan 14.906 negatif.

Lonjakan COVID-19 Ancam Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS Darurat Wisma Atlet
Indonesia
Lonjakan COVID-19 Ancam Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS Darurat Wisma Atlet

Sisa tempat tidur pasien di RS Darurat COVID-19 Wisma Atlet tinggal 1.843 unit.

Desa Harus Bangkit dengan Stimulus Dana Desa
Indonesia
Desa Harus Bangkit dengan Stimulus Dana Desa

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mattalitti, menegaskan bahwa desa harus bisa bangkit dengan adanya stimulus dana desa.

Catat! Ini HET 11 Obat Terapi COVID-19
Indonesia
Catat! Ini HET 11 Obat Terapi COVID-19

Diharapkan tidak ada pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan

Pengembangan Vaksin Nusantara Sengaja Dilakukan Secara Senyap
Indonesia
Pengembangan Vaksin Nusantara Sengaja Dilakukan Secara Senyap

Penelitian vaksin Nusantara dipicu oleh keinginan Presiden Joko Widodo. Yakni, keinginan agar Indonesia memiliki vaksin COVID-19 yang bisa menjangkau semua usia.

Bupati Minta Warga Cianjur Tak Terprovokasi Penolakan Perpanjangan PPKM Darurat
Indonesia
Bupati Minta Warga Cianjur Tak Terprovokasi Penolakan Perpanjangan PPKM Darurat

Bupati Cianjur Herman Suherman meminta masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan percaya dengan berita hoaks.

Terlibat Keributan, Warga Nigeria Tewas di Kalideres
Indonesia
Terlibat Keributan, Warga Nigeria Tewas di Kalideres

Seorang warga negara asing (WNA) asal Nigeria berinisial KC tewas diduga usai terlibat keributan yang terjadi di Kantor Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).