Presidential Threshold Dinilai Buka Peluang Capres Boneka Ilustrasi - Halaman Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terus menyoroti presidential threshold (PT) untuk mengajukan calon presiden pada Pemilu. Pemberlakuan PT dinilai dapat membuka lahirnya kompromi-kompromi politik yang tak sehat untuk bangsa.

Penilaian itu disampaikan Senator asal Sulawesi Selatan Tamsil Linrung saat menjadi narasumber pada focus group discussion (FGD) bertajuk "Presidential Threshold dan Ancaman Oligarki Pemecah Bangsa" di kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Selasa (16/11).

Menurut dia, hal itu bukan tak mungkin terjadi. Sebab saat ini saja, ketika tujuh partai politik berkoalisi, seolah menutup kemungkinan munculnya calon presiden selain yang mereka ajukan.

Baca Juga:

Ketua DPD Tegaskan Presidential Threshold Tak Sesuai Konstitusi

"Muncullah calon boneka yang kompromistis. Nanti kamu kalah, tapi kamu akan mendapat posisi Menteri Pertahanan. Begitu kira-kira contohnya," kata Tamsil.

Dalam pengamatannya, itulah cara kerja oligarki dalam mencengkeram bangsa ini. Menurut Tamsil, jika saja oligarki ini mau menunjukkan taring kuasanya, ia bisa saja serampangan menjadikan seseorang untuk menjadi presiden.

"Oligarki ini kalau mau menunjukkan taringnya, bisa saja diambil orang gila di jalan, dia dandani lalu dijadikan presiden. Begitulah, karena dia punya kontrol, ada remot yang bisa dia mainkan kapan saja dia mau," ujarnya.

Tamsil melanjutkan, dalam konteks memperbaiki arah perjalanan bangsa, maka amendemen konstitusi ke-5 merupakan solusi komprehensif. Hal ini biasa terjadi di banyak negara di dunia.

"Konstitusi ini, UUD 1945 ini bukan kitab suci. Kenapa kita takut mengamendemen kalau ada kelemahan di dalamnya. Tak ada alasan untuk tidak mengemandemen, karena di banyak negara pun hal itu terjadi," ucapnya.

Baca Juga:

Rakyat Banyak Dapat Maslahat Jika Presidential Threshold Nol Persen

DPD sendiri, sudah menyiapkan langkah strategis dan taktis menyikapi presidential threshold yang menjadi sumber penghambat anak bangsa potensial bisa diajukan sebagai calon presiden.

"Kami mempertimbangkan untuk menempuh judicial review terhadap aturan presidential threshold ini. Jangan sampai presidential threshold ini membuat partai politik ini teramat berkuasa dan yang lain warga kelas dua. Maka, kita butuh calon independen. Kalau presiden diajukan oleh partai peserta pemilu, maka juga kita ingin peserta pemilu non-parpol bisa memiliki hak mengajukan presiden," papar dia.

Menurut Tamsil, momentum amendemen konstitusi ke-5 harus dimaknai sebagai upaya untuk memperbaiki dan mengoreksi arah perjalanan bangsa.

"Amendemen konstitusi ini kita sikapi secara positif. Kita ingin semua punya kesempatan sama dalam bangsa ini. Kita berharap dapat menghasilkan pemimpin legitimate," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Komisi II Usul Presidential Treshold Diturunkan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
47.791 Orang Positif COVID-19, Ayo Ikut Vaksinasi
Indonesia
47.791 Orang Positif COVID-19, Ayo Ikut Vaksinasi

Kasus harian COVID-19 di Indonesia semakin tak terkendali. Pada Rabu (28/7), terdapat penambahan 47.791 kasus Corona

Komnas HAM Dinilai Berat Proses Pengaduan 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK
Indonesia
Komnas HAM Dinilai Berat Proses Pengaduan 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK

Komnas HAM diprediksi berat untuk memproses pengaduan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

 Kampus ITB Dibuka, Mahasiswa Gembira
Indonesia
Kampus ITB Dibuka, Mahasiswa Gembira

Era pembelajaran daring ini memang suatu tantangan baru bagi seluruh insan akademis di seluruh Indonesia.

RJ Lino Divonis 4 Tahun Penjara
Indonesia
RJ Lino Divonis 4 Tahun Penjara

RJ Lino divonis empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsidair enam bulan kurungan.

Dijamin Pemerintah, Seluruh Warga Surabaya Tidak Perlu Ragu Berobat ke RS
Indonesia
Dijamin Pemerintah, Seluruh Warga Surabaya Tidak Perlu Ragu Berobat ke RS

Program ini juga untuk memastikan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan tanpa harus beralasan kesulitan finansial.

Baliho Puan Dicoret 'Open BO' hingga 'Koruptor', PDIP Jatim Tempuh Jalur Hukum
Indonesia
Baliho Puan Dicoret 'Open BO' hingga 'Koruptor', PDIP Jatim Tempuh Jalur Hukum

Atas adanya aksi vandalisme tersebut, lanjut Kusnadi, PDI Perjuangan Jawa Timur telah menginstruksikan kader-kader untuk menempuh langkah-langkah hukum, dengan melaporkan ke polisi.

Pramuka Diminta Bantu Sosialisasikan Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Pramuka Diminta Bantu Sosialisasikan Vaksinasi COVID-19

Gerakan Pramuka diminta terlibat aktif dalam penanganan pandemi COVID-19. Salah satunya dengan menyosialisasikan vaksinasi COVID-19secara masif.

Update Banjir Bandang di Flores Timur: 174 Orang Meninggal Dunia
Indonesia
Update Banjir Bandang di Flores Timur: 174 Orang Meninggal Dunia

Anggota Polri dan Jakarta Rescue diturunkan dalam pencarian dan evakuasi

Anak Pergi Jauh Saat Nataru, Satgas COVID-19 Wajibkan Tes PCR
Indonesia
Anak Pergi Jauh Saat Nataru, Satgas COVID-19 Wajibkan Tes PCR

Berdasarkan pengalaman libur panjang sebelumnya atau selama pandemi COVID-19 telah mengakibatkan peningkatan laju penularan.

Anies Lantik 13 Pejabat Tinggi Pratama, Andriansyah Jabat Kepala Biro Pemerintahan
Indonesia
Anies Lantik 13 Pejabat Tinggi Pratama, Andriansyah Jabat Kepala Biro Pemerintahan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melantik 13 Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (20/8).