Presidential Threshold Dianggap Perusak Persatuan Bangsa Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Beberapa tahun belakangan, Indonesia disuguhi banyak kegaduhan. Persatuan dan kesatuan bangsa rusak. Yang terjadi adalah pembelahan anak bangsa dan polarisasi antar kelompok yang tajam.

Menurut Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, pemicu hal itu adalah Undang-Undang Pemilu yang memberikan ambang batas pencalonan presiden, atau presidential threshold.

Baca Juga

Presidential Threshold Dianggap Bikin Sosok Kredibel yang Tak Punya Kapital 'Gigit Jari'

“Dalam dua kali Pilpres, Indonesia hanya mampu memunculkan dua pasang calon head to head. Akibatnya terjadi polarisasi dan pembelahan di masyarakat yang sangat tajam dan sampai hari ini masih kita rasakan,” kata La Nyalla dalam keterangannya, Selasa (7/12) malam.

Saat ini, kata La Nyalla, sesama anak bangsa saling melakukan persekusi. Saling melaporkan ke ranah hukum. Bahkan ruang-ruang dialog yang ada juga dibatasi. Yang kemudian muncul adalah sweeping bendera, sweeping kaos, sweeping forum diskusi, pembubaran pengajian dan lain sebagainya.

“Semuanya sama sekali tidak mencerminkan kehidupan di negara demokrasi. Tetapi lebih kepada tradisi bar-bar. Sebuah kemunduran bagi indeks demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

Puncaknya, ditambahkan La Nyalla, secara tidak sadar anak bangsa membenturkan Vis-à-vis Pancasila dengan Islam. Hanya karena semangat melakukan apapun yang bersifat Anti-Thesa untuk menjelaskan identitas dan posisi. Padahal tidak ada satupun tesis yang bisa menjelaskan pertentangan antara Pancasila dengan Islam.

“Itulah dampak buruk dari penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden, atau dalam kasus tertentu juga terjadi di ajang pemilihan kepala daerah,” imbuhnya.

Menurutnya, ambang batas pencalonan presiden itu sama sekali tidak ada dalam konstitusi Indonesia. Yang ada adalah aturan ambang batas keterpilihan, yang dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara popularitas dengan prinsip keterwakilan yang lebih lebar dan menyebar.

“Ambang batas pencapresan atau Presidential Threshold membuat potensi bangsa ini menjadi kerdil. Padahal kita tidak kekurangan calon pemimpin kompeten. Tetapi, kemunculannya dihalangi aturan main yang sekaligus mengurangi pilihan rakyat untuk menemukan pemimpin terbaiknya,” tegasnya.

Baca Juga

Presidential Threshold Dinilai Buka Peluang Capres Boneka

Hal itu juga terjadi dalam partai politik. Mereka yang sejatinya melakukan kaderisasi untuk kemudian mengantarkan kader terbaiknya menjadi pemimpin nasional terhalangi. Terutama partai politik dengan perolehan suara yang tidak memenuhi ambang batas pencalonan tersebut.

Padahal, jika kita lihat Pasal 6A Ayat (2) Konstitusi kita, sejatinya semua partai politik peserta pemilu berhak mengajukan capres dan cawapres.

“Sekali lagi karena terhalang aturan Undang-Undang Pemilu, sehingga terpaksa harus mengikuti kemauan partai politik besar untuk berkoalisi dan mendukung calon yang ditawarkan,” ujarnya.

Dijelaskannya, bahwa berkongsi dalam politik adalah sesuatu yang wajar dan bisa dipahami. Namun menjadi jahat, ketika kongsi dilakukan dengan mendesain agar hanya ada dua pasang kandidat Capres-Cawapres yang benar-benar berlawanan dan memecah bangsa, atau sebaliknya bisa pula seolah-olah berseteru.

“Pertanyaannya adalah disain siapakah ini? Siapa yang berkepentingan, atau siapa yang mengambil keuntungan dengan ricuhnya bangsa ini? Siapa yang mengambil manfaat dari lemahnya persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa?” tanyanya. (Pon)

Baca Juga

Presidential Threshold Dinilai Perlemah Sistem Demokrasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Benarkah PPKM akan Diperketat Saat Ramadan? Begini Jawaban KSP
Indonesia
Benarkah PPKM akan Diperketat Saat Ramadan? Begini Jawaban KSP

Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan pengetatan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak berkaitan dengan momentum keagamaan tertentu

Dalam 24 Jam, Kasus Baru COVID-19 Bertambah 1.726
Indonesia
Dalam 24 Jam, Kasus Baru COVID-19 Bertambah 1.726

Pasien meninggal bertambah tiga orang menjadi 156.717.

Malaysia Konfirmasi Kasus Pertama COVID-19 Varian Omicron
Indonesia
Malaysia Konfirmasi Kasus Pertama COVID-19 Varian Omicron

Kasus tersebut ditemukan dari sampel pelajar yang kembali dari Afrika Selatan via Singapura pada 19 November.

Strategi Menkes Tangani Pasien COVID-19 Omicron
Indonesia
Strategi Menkes Tangani Pasien COVID-19 Omicron

"Kenaikan transmisi Omicron akan jauh lebih tinggi daripada Delta, tetapi yang dirawat lebih sedikit. Sehingga strategi layanan dari Kemenkes dari yang sebelumnya ke RS sekarang fokusnya ke rumah. Karena akan banyak yang terinfeksi namun tidak perlu ke RS," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin

Membludaknya Penonton MotoGP Mandalika Diharapkan Menular ke Formula E
Indonesia
Membludaknya Penonton MotoGP Mandalika Diharapkan Menular ke Formula E

Indonesia sukes menggelar event MotoGP di Sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), selama Jumat (18/3) hingga Minggu (20/3) kemarin.

Satpol PP DKI Sanksi 3 Kafe Langgar Jam Operasi PPKM Level 3
Indonesia
Satpol PP DKI Sanksi 3 Kafe Langgar Jam Operasi PPKM Level 3

Satpol PP DKI Jakarta memberikan sanksi terhadap 3 tempat usaha kafe yang melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di masa PPKM level 3.

DPR Minta Hadi Tjahjanto Evaluasi Kinerja Juru Ukur Tanah BPN se-Indonesia
Indonesia
DPR Minta Hadi Tjahjanto Evaluasi Kinerja Juru Ukur Tanah BPN se-Indonesia

Kementerian ATR/BPN pimpinan Marsekal (purn) Hadi Tjahjanto diminta melakukan evaluasi kinerja BPN di Indonesia, khususnya para juru ukur tanah.

Bandar Narkoba Kabur Tabrak Lari Polisi, Tinggalkan Barbuk 35 Kg Sabu
Indonesia
Bandar Narkoba Kabur Tabrak Lari Polisi, Tinggalkan Barbuk 35 Kg Sabu

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Hengki Haryadi menuturkan, dalam operasi penangkapan itu, pihaknya mengamankan 35 kilogram sabu meski bandarnya berhasil lolos.

Azis Syamsuddin Tantang Saksi Sumpah Mubahalah
Indonesia
Azis Syamsuddin Tantang Saksi Sumpah Mubahalah

"Saya keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi," kata Azis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (13/12).

[HOAKS atau FAKTA] Ketua Adat Papua Turun Gunung Pastikan Anies Menangi Pilpres 2024
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Ketua Adat Papua Turun Gunung Pastikan Anies Menangi Pilpres 2024

“Meledak, KETUA ADAT PAPUA TURUN GUNUNG Pastikan Anies Menag di 2024”