Presidential Threshold Dianggap Bikin Sosok Kredibel yang Tak Punya Kapital 'Gigit Jari' Ilustrasi pemungutan suara (MP/Rizki Fitrianto)

Merahputih.com - Aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) dianggap bisa merusak demokrasi di Indonesia. Hal ini memungkinkan sosok kredibel dan potensial tidak bisa maju dalam pemilihan umum.

Menurut Direktur Eksekutif Indo Parameter, Tri Wibowo Santoso aturan PT membuat daya tawar partai politik semakin tinggi. Sehingga memperbesar peluang praktik mahar politik.

"Bila ada sosok kredibel, berintegritas, dan hebat ingin maju menjadi pemimpin bangsa tak punya kapital, maka jangan harap bisa berkompetisi. Karena, biaya mahar politik guna mendapatkan tiket pilpres sangat mahal,” ujar pria yang karib disapa Bowo dalam keterangannya, Selasa (30/11).

Baca Juga

Pengamat: Sudah Saatnya Peran DPD Diperkuat

Mahar politik ini, kata Bowo, bisa dijadikan peluang bagi oligarki untuk mensponsori figur yang ingin maju sebagai Presiden. Jika sudah terpilih, maka kepentingan para oligarki harus diakomodir dengan baik.

Ia melanjutkan, dalam konteks Omnibus Law terkait UU Cipta Kerja, sudah sangat jelas merugikan buruh. Karena ada kebijakan upah murah, hilangnya pembatasan jenis pekerjaan yang bisa di outsourcing, berkurangnya kompensasi pesangon, dan semakin mudah melakukan PHK serta masuknya tenaga kerja asing dengan mudah.

“Masih soal Omnibus Law terkait UU Minerba, para pengusaha batu bara tak perlu lagi membayar royalti, sehingga negara kehilangan pemasukan triliunan rupiah. Lalu, masyarakat bisa dipolisikan bila menolak tambang. Masyarakat juga tidak bisa lagi mengadu ke Pemda, dan tambang bisa beroperasi meski merusak lingkungan,” jelas dia.

Baca Juga

Punya Legitimasi Kuat, DPD Berhak Ajukan Capres-Cawapres Non Partai Politik

Untuk itu, ia berharap semua partai politik di Senayan bersepakat untuk menghapuskan PT agar demokrasi bisa sehat. Lagipula, penghapusan PT memberikan peluang besar bagi partai politik untuk menjagokan figurnya sendiri tanpa harus berkoalisi.

Sementara, akademisi Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad menilai salah satu figur yang bisa menjadi opsi sebagai sosok pemimpin adalah Rizal Ramli. Saat berada di Kabinet pemerintahan Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli mampu menaikan ekonomi dari minus 3 menjadi positif 4,5 atau naik 7,5 persen hanya dalam waktu 21 bulan.

Selain itu, Rizal juga dinilai memompa daya beli menengah ke bawah selama krisis dengan cara menaikkan gaji PNS, ABRI, pensiunan hingga 125 persen hingga restrukturisasi kredit kecil.

Baca Juga:

Jokowi Dorong Lebih Banyak Wirausahawan dari Kalangan Santri

“Aturan PT inilah yang menghambat keinginan masyarakat untuk mendapatkan figur pemimpin yang mampu mengubah Indonesia dari keterpurukan,” imbuh Herdi.

Sedikitnya, ada 22 gubernur masuk penjara karena korupsi. Sementara bupati dan walikota masuk penjara hampir 125 orang. Artinya yang rusak adalah sistemnya, karena sudah jadi demokrasi kriminal.

“Kalau cuma 1-5 oke lah itu individu, kalau 22 dari 34 gubernur masuk karena korupsi itu berarti sistem bandar ini tidak beres,” pungkas Herdi. (Ayu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
171.358 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Jelang Lebaran
Indonesia
171.358 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Jelang Lebaran

Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat total 171.358 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek menuju arah timur, barat, dan arah selatan.

Harta Kekayaan Gus Yaqut Naik 10 Kali Lipat Setelah Jadi Menag
Indonesia
Harta Kekayaan Gus Yaqut Naik 10 Kali Lipat Setelah Jadi Menag

Harta kekayaan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bertambah sepuluh kali lipat setelah menjadi pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kasus Penembakan Laskar FPI Belum Temui Titik Terang
Indonesia
Kasus Penembakan Laskar FPI Belum Temui Titik Terang

Mabes Polri memastikan akan menyelesaikan kasus enam laskar Front Pembela Islam (FPI) yang tewas ditembak di Tol Jakarta-Cikampek km 50, Karawang.

Soal Vaksin Nusantara, DPR Minta Pemerintah Mendukung
Indonesia
Soal Vaksin Nusantara, DPR Minta Pemerintah Mendukung

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta pemerintah tak mempersulit proses perizinan terhadap vaksin atau obat COVID-19 buatan dalam negeri.

Pemerintah Diminta Enggak Setengah-Setengah Berantas KKB
Indonesia
Pemerintah Diminta Enggak Setengah-Setengah Berantas KKB

Pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan

 Belum Sahkan Prolegnas 2021, Kredibilitas DPR Dipertanyakan
Indonesia
Belum Sahkan Prolegnas 2021, Kredibilitas DPR Dipertanyakan

Hingga Rapat Paripurna DPR pada Rabu (10/2) dengan agenda Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021, Prolegnas belum bisa diambil keputusan.

Telemedicine Solusi Pasien Isoman Cari Obat COVID-19
Indonesia
Telemedicine Solusi Pasien Isoman Cari Obat COVID-19

Kehadiran Telemedicine ini juga sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi kelangkaan atau kesulitan warga yang mencari obat COVID-19.

Muhammadiyah Minta Jokowi Angkat Kembali Novel Baswedan Cs
Indonesia
Muhammadiyah Minta Jokowi Angkat Kembali Novel Baswedan Cs

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo terkait asesmen tes wawasan kebangsaan sebagai syarat peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara.

Elite PKS Sebut Pahlawan Sosok Orang Ikhlas dan Insan
Indonesia
Elite PKS Sebut Pahlawan Sosok Orang Ikhlas dan Insan

"Pahlawan adalah orang ikhlas dan ihsan. Ikhlas karena fokusnya sibuk dengan orang lain. Tidak sibuk mencari kebesaran diri sendiri," kata Mardani

Pembelian Minyak Goreng Rp 14 Ribu Dibatasi 2 Liter Per Orang
Indonesia
Pembelian Minyak Goreng Rp 14 Ribu Dibatasi 2 Liter Per Orang

Pemerintah kabupaten dan kota menggelar OP minyak di pasar yang jauh dari ritel modern atau yang jarang toko 'minimarket'-nya.