Presiden Sahkan PP Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Presiden Joko Widodo. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun sejak 2010 sebagai turunan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPI KLHK) Nur Masripatin mengatakan, PP Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup ini menjadi payung hukum bagi instrumen pendanaan bagi Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus.

"Payung hukum ini disahkan bertepatan dengan Hari Pahlawan, dan ini menjadi hari pahlawan juga bagi aspek lingkungan untuk negara kami," kata Masripatin seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Jumat (10/11).

Hal itu menjadi kabar baik bagi mereka yang bekerja bertahun-tahun untuk pengendalian perubahan iklim.

Dengan telah disahkannya PP tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup maka kebijakan lain yang ditunggu adalah Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.

Sebelumnya dalam forum tukar pengalaman di ajang pertemuan tahunan Governors Climate and Forest Task Force (GCF) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Masripatin mengatakan Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk menampung dana-dana program lingkungan dari dalam dan luar negeri.

Di dalam BPDLH itu kami rencanakan ada dana dari Climate Change Founding Window, yang bertumpu kepada program REDD+," katanya.

Program Reduction Emission, Deforestation and Degradation (REDD atau REDD+) adalah program yang kerap juga disebut program perdagangan karbon.

Dalam hal ini, negara-negara berkembang yang memiliki hutan, terutama hutan hujan tropis sebagai kawasan penyimpan karbon dan paru-paru dunia, diminta untuk tidak membuka hutannya, juga memeliharanya.

Sebagai kompensasi, negara seperti Norwegia berjanji memberikan sejumlah bantuan dana untuk program pemeliharaan tersebut dan kesejahteraan masyarakat tempatan.

Menurut Masripatin, pembentukan BPDLH di bawah payung Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. BPDLH juga membuat pertanggungjawaban penggunaan dana akan lebih transparan.

"Karena itu komitmen Pemerintah Norwegia dalam kemitraan REDD+ melalui pembayaraan berbasis kinerja (performance based payment) dapat segera direalisasikan," kata Masripatin.

Sebelumnya Penasihat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dhewhanti menyebut pembuatan Peraturan Pemerintah ini sebagai kebijakan yang seharusnya dikeluarkan sejak 2010, dan penting karena tidak hanya sekadar persoalan mengeluarkan insentif dan/atau disinsentif semata kepada Kementerian/Lembaga, Pemda hingga masyarakat tetapi juga dalam upaya mengubah perilaku semua pihak terhadap lingkungan.

Bagi upaya pendanaan mitigasi perubahan iklim maka PP ini menjadi penting ada untuk bisa berlanjut ke penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup yang berperan sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya membiayai upaya penurunan emisi karbon tetapi juga kegiatan-kegiatan perlindungan lingkungan hidup. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cak Imin Nilai Pernyataan Hillary NasDem Soal DPR Setara Presiden Berlebihan
Indonesia
Cak Imin Nilai Pernyataan Hillary NasDem Soal DPR Setara Presiden Berlebihan

Hillary sebelumnya menyebut anggota DPR boleh melakukan karantina mandiri seperti presiden.

Pemerintah Diminta Respons Penelitian Terkait Keampuhan Vaksin Pfizer untuk Anak-Anak
Indonesia
Pemerintah Diminta Respons Penelitian Terkait Keampuhan Vaksin Pfizer untuk Anak-Anak

Kementerian Kesehatan dan otoritas terkait memperhatikan hasil riset tersebut

Ditegur Jokowi Banyak Preman di Tanjung Priok, Polisi Langsung Tangkap Puluhan Orang
Indonesia
Ditegur Jokowi Banyak Preman di Tanjung Priok, Polisi Langsung Tangkap Puluhan Orang

Pasca-teguran Presiden Joko Widodo soal banyaknya keluhan soal premanisme di Tanjung Priok, Polres Metro Jakarta Utara langsung menangkap sejumlah orang diduga preman.

Ketua DPD RI Paparkan Pentingnya Desa sebagai Kekuatan Ekonomi
Indonesia
Ketua DPD RI Paparkan Pentingnya Desa sebagai Kekuatan Ekonomi

Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti menjelaskan, pentingnya peran desa sebagai kekuatan ekonomi bangsa.

Tiga Pemilik Apotek Dijerat UU Wabah Penyakit Menular Gegara Jual Obat Terapi COVID-19 Sangat Tinggi
Indonesia
Tiga Pemilik Apotek Dijerat UU Wabah Penyakit Menular Gegara Jual Obat Terapi COVID-19 Sangat Tinggi

Ketiganya menjual obat untuk terapi COVID-19 seperti Ivermectin dan Favipirafir dengan harga dua kali lipat lebih dari HET

Serikat Karyawan Minta Erick Thohir Selamatkan Garuda Indonesia
Indonesia
Serikat Karyawan Minta Erick Thohir Selamatkan Garuda Indonesia

Manajemen tidak fokus pada masalah fundamental

Wakil Presiden: Santri Selalu Hadir dalam Setiap Langkah Kebangsaan
Indonesia
Wakil Presiden: Santri Selalu Hadir dalam Setiap Langkah Kebangsaan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memperingati Hari Santri Nasional dan peluncuran logo baru masyarakat ekonomi syariah di Istana Negara, Jakarta, Jumat (22/10).

Ketua DPRD Kota Bekasi Akui Dapat Uang Rp 200 Juta dari Anak Buah Rahmat Effendi
Indonesia
Ketua DPRD Kota Bekasi Akui Dapat Uang Rp 200 Juta dari Anak Buah Rahmat Effendi

Usai diperiksa KPK, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku diserahkan uang senilai Rp 200 juta oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.

Anies: Pembangunan MRT Fase 2A Ciptakan Kawasan Kota Tua Jadi Pusat Ekonomi
Indonesia
Anies: Pembangunan MRT Fase 2A Ciptakan Kawasan Kota Tua Jadi Pusat Ekonomi

"Ini adalah pendongkrak optimisme kita semua agar Jakarta bisa setara kedudukannya dengan kota-kota besar di dunia," tambah Anies.

Vaksin Nusantara Diminati Turki, Ketua DPD Berharap Pemerintah Bergerak Cepat
Indonesia
Vaksin Nusantara Diminati Turki, Ketua DPD Berharap Pemerintah Bergerak Cepat

Ketua DPD La Nyalla Mattalitti menyambut positif kabar mengenai diminatinya vaksin Nusantara oleh Turki.