Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto menjamin pemerintah akan membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kepada pemerintah China, yang saat ini mencapai sekitar Rp 1,2 triliun per tahun.
Prabowo menegaskan, dana pembayaran utang tersebut akan bersumber dari efisiensi anggaran dan hasil sitaan uang serta aset korupsi.
“Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat,” ujar Presiden Prabowo di Jakarta, Rabu (5/11).
Ia menekankan, keberhasilan membayar utang proyek Whoosh bukan hanya soal keuangan negara, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat integritas dan menekan praktik korupsi di pemerintahan.
“Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua,” kata Prabowo.
Baca juga:
Ternyata, Prabowo Andalkan Duit dari Sini untuk Alokasi Bayar Utang Whoosh
Presiden juga memastikan bahwa pembayaran utang proyek Whoosh tidak akan membebani keuangan negara.
Menurutnya, proyek tersebut memberikan manfaat besar bagi masyarakat, di antaranya mengurangi kemacetan, menekan polusi udara, serta mempercepat mobilitas antara Jakarta dan Bandung.
Selain manfaat ekonomi, Prabowo menilai proyek KCJB Whoosh sebagai simbol kerja sama teknologi antara Indonesia dan China serta investasi jangka panjang dalam pembangunan transportasi publik nasional.
“Jadi tidak usah ribut. Kita mampu dan kita kuat,” tegasnya.
Baca juga:
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung dibangun dengan total investasi senilai USD 7,2 miliar atau sekitar Rp 116,54 triliun (kurs Rp 16.186 per dolar AS).
Nilai tersebut mencakup pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar USD 1,21 miliar dari nilai awal USD 6,05 miliar.
Dari total investasi itu, 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), sementara 25 persen sisanya berasal dari setoran modal konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd sebesar 40 persen. (Knu)
