Presiden Prabowo Ikut Rapat Perdana Dewan Perdamaian Bentukan Donald Trump, DPR RI Ingatkan Harus Pastikan Palestina Bisa Medeka Penuh

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 13 Februari 2026
Presiden Prabowo Ikut Rapat Perdana Dewan Perdamaian Bentukan Donald Trump, DPR RI Ingatkan Harus Pastikan Palestina Bisa Medeka Penuh

Presiden RI, Prabowo Subianto, turut menandatangani piagam Dewan Perdamaian (Board of Peace) di samping Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pada sela-sela acara World Economic Forum (WEF) 2026 di C

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KOMISI I DPR RI menyampaikan pesan penting untuk Presiden RI Prabowo Subianto yang akan menghadiri rapat perdana Broad of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menyebut setidaknya ada tiga hal penting yang perlu ditegaskan pemerintah Indonesia dalam rapat perdana Board of Peace. Dia mendorong penghentian segala bentuk kekerasan terhadap warga Palestina.

"Stabilitas dan keamanan merupakan prasyarat utama bagi proses perdamaian yang berkelanjutan," ujar Sukamta kepada wartawan di Jakarta dikutip Rabu (11/2).

Sukamta menilai forum tersebut harus menjadi ruang untuk memperkuat komitmen tersebut. "Menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan penuh Palestina melalui solusi dua negara yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan hukum internasional," katanya.

Politikus PKS ini menekankan pentingnya memastikan setiap agenda rekonstruksi dan pemulihan setelah konflik berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina dan prinsip kedaulatan. "Perdamaian yang kokoh harus dibangun di atas keadilan, bukan sekadar penghentian konflik sementara," ujar dia.

Baca juga:

Kemenlu Tegaskan Indonesia Tak Ada Main Mata Dengan Israel usai Sama-Sama Berada di 'Board of Peace'



Menurutnya, partisipasi Indonesia dalam forum tersebut merupakan bagian dari diplomasi aktif dan kontribusi nyata dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih stabil dan berkeadilan.

Sukamta menilai stabilitas global yang berbasis hukum internasional juga berdampak langsung pada keamanan dan kepentingan nasional Indonesia.

"Harapannya, pemerintah dapat memanfaatkan momentum ini untuk mempertegas posisi Indonesia sebagai bangsa yang konsisten memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan," tutup legislator asal Yogyakarta ini.(knu)

Baca juga:

Din Syamsuddin: Board of Peace Berpotensi Perparah Konflik Timur Tengah

#Presiden Prabowo #Board Of Peace #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Presiden Prabowo Kumpulkan Menteri di Istana Bogor, Ajak Kenalan dengan Wakil PM Rusia
Bukan perayaan ulang tahun.
Dwi Astarini - Sabtu, 17 Oktober 2026
Presiden Prabowo Kumpulkan Menteri di Istana Bogor, Ajak Kenalan dengan Wakil PM Rusia
Indonesia
Presiden Prabowo Subianto Ultah Ke-75, Didoakan Sehat dan Berstamina
Sejak pagi hari, ucapan selamat, doa, dan harapan terus mengalir dari berbagai lapisan masyarakat.
Dwi Astarini - Sabtu, 17 Oktober 2026
Presiden Prabowo Subianto Ultah Ke-75, Didoakan Sehat dan Berstamina
Indonesia
Prabowo Buka Pintu Bantuan Asing untuk Atasi Karhutla
Presiden Prabowo Subianto menyetujui tawaran bantuan dari negara-negara tetangga untuk menangani karhutla.
Yusuf Abdillah - Kamis, 15 Oktober 2026
Prabowo Buka Pintu Bantuan Asing untuk Atasi Karhutla
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Karhutla belum Beres, 639 Hektare Lahan masih Terbakar
Berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, upaya pemadaman masih berlangsung di enam provinsi terdampak.
Dwi Astarini - Selasa, 13 Oktober 2026
Karhutla belum Beres, 639 Hektare Lahan masih Terbakar
Indonesia
Asap Karhutla Ganggu Malaysia dan Singapura, Presiden Prabowo Minta Penanganan Diperkuat
Berdasarkan laporan Kepala BNPB, masih terdapat sekitar 639 hektare lahan yang dalam proses pemadaman di enam provinsi terdampak karhutla.
Dwi Astarini - Selasa, 13 Oktober 2026
Asap Karhutla Ganggu Malaysia dan Singapura, Presiden Prabowo Minta Penanganan Diperkuat
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Bagikan