Presiden Prabowo Diminta Pertimbangkan Pencopotan Menhut dan Kepala BNPB, Dinilai Bertanggung Jawab dalam Bencana Alam di Sumatra

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 05 Desember 2025
Presiden Prabowo Diminta Pertimbangkan Pencopotan Menhut dan Kepala BNPB, Dinilai Bertanggung Jawab dalam Bencana Alam di Sumatra

Pengamat politik Jerry Massie.(foto: Merahputih.com/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PENGAMAT politik Jerry Massie meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot pejabat yang dinilai paling bertanggung jawab saat bencana di wilayah Sumatra terjadi. Menurut Jerry, posisi pejabat yang layak dievaluasi yakni Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) ini menyebut Raja Juli bertanggung jawab atas kelalaiannya dalam mencegah pembalakan hutan di wilayah Sumatra. Hal itu menjadi pemicu terjadinya banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi yakni Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

“Ini disebabkan kebijakan tak memikirkan bad impact atau adverse effect (dampak buruk) yang ditimbulkan,” ucap Jerry kepada wartawan di Jakarta dikutip Jumat (5/12).

Jerry menilai Indonesia merupakan negara kedua pengrusak dan penghancur hutan. “Hampir seluas 10,5 juta hektare hutan dibabat di Indonesia dalam kurun waktu satu hingga dua dekade,” tutur Jerry.

Baca juga:

Kapolri Bentuk Tim Khusus Usut Gelondongan Kayu, Kambing Hitam Bencana Alam di Sumatra Segera Terbongkar



Sementara itu, Suharyanto dinilai terlalu meremehkan bencana alam yang telah memakan korban ratusan jiwa tersebut. Jerry mengkritik ucapan Kepala BNPB yang menyebut bencana di wilayah Sumatra dan Aceh tersebut hanya heboh di media sosial, sedangkan kondisi sebenarnya tidak separah yang dihebohkan itu.

Jerry menyebut Suharyanto tidak bisa melihat kondisi nyata di lapangan terkait dengan bencana tersebut. “Narasinya sangat melukai korban tanpa menunjukan sikap empati dan peduli sama sekali,” jelasnya.

Ia meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan mencopot pejabat yang tak berkinerja baik saat musibah terjadi. “Kebijakan yang membuka ruang kerusakan lingkungan sudah memakan ratusan korban. Saatnya Presiden bertindak,” tegas Jerry.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperbarui jumlah korban terdampak banjir bandang hingga tanah longsor di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Data Kamis (4/12) sore, sebanyak 836 orang dilaporkan meninggal dunia.

Jika dirincikan per provinsi, sebanyak 325 orang meninggal di Aceh dan dilaporkan 170 orang masih hilang. Kemudian jumlah korban jiwa di Sumut saat ini menjadi 311 orang, lalu korban meninggal di Sumbar sebanyak 200 orang.(knu)


Baca juga:

Bencana Alam Sumatra, Korban Tewas Tembus 836 Jiwa dan 518 Orang Hilang

#Bencana Alam #Sumatra #Presiden Prabowo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
16 Orang Tewas dan 54 Terluka Akibat Gempa di Tibet China
pemerintah telah meningkatkan respons darurat gempa nasional dari Level IV menjadi Level III pada Jumat (23/10).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
16 Orang Tewas dan 54 Terluka Akibat Gempa di Tibet China
Indonesia
Presiden Prabowo Minta Perusahaan Asing Terlibat Karhutla Ikut Tanggung Jawab
Perusahaan asing yang diberikan konsesi, tapi malah melakukan pelanggaran, bahkan hingga 19 kali.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Presiden Prabowo Minta Perusahaan Asing Terlibat Karhutla Ikut Tanggung Jawab
Indonesia
Anggota Dewan Malaysia ‘Sentil’ Prabowo Pakai Bahasa Jawa, biar Ngerti Persoalan Karhutla Serius
Ia mengatakan karhutla di Indonesia telah menyebabkan Malaysia diselimuti asap dan kesehatan warga terganggu.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Anggota Dewan Malaysia ‘Sentil’ Prabowo Pakai Bahasa Jawa, biar Ngerti Persoalan Karhutla Serius
Indonesia
Investasi di Era Prabowo Tembus Rp 3.923 Triliun, Bamsoet Ingatkan agar Rakyat Ikut Sejahtera
Besarnya nilai investasi tidak serta-merta menjamin masyarakat memperoleh pekerjaan layak dan pendapatan yang memadai.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Investasi di Era Prabowo Tembus Rp 3.923 Triliun, Bamsoet Ingatkan agar Rakyat Ikut Sejahtera
Indonesia
Canda Prabowo Bikin Pecah JIExpo: Letkol Ngatur Presiden Ini Gimana, Gue Ini Presiden, Ted!
Presiden Prabowo berseloroh saat diberi isyarat mengakhiri pidato oleh Seskab Teddy Indra Wijaya pada Rakornas TPAKD 2026 di JIExpo Kemayoran, Kamis 22 Oktober 2026.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Oktober 2026
Canda Prabowo Bikin Pecah JIExpo: Letkol Ngatur Presiden Ini Gimana, Gue Ini Presiden, Ted!
Indonesia
2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Dukungan Politik Kuat tapi Ada Bahaya Pengawasan Lemah
Stabilitas politik tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi kritik, mengabaikan oposisi, atau menyeragamkan pandangan politik.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Oktober 2026
2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Dukungan Politik Kuat tapi Ada Bahaya Pengawasan Lemah
Indonesia
Presiden Prabowo Minta Percepat Pasokan Barang Subsidi ke Koperasi Desa
Agar masyarakat dapat mengakses barang-barang tersebut dengan lebih mudah dan memperoleh harga sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Oktober 2026
Presiden Prabowo Minta Percepat Pasokan Barang Subsidi ke Koperasi Desa
Indonesia
Presiden Prabowo Ancam Cabut Izin Perusahaan Pelaku Karhutla, Bidik Korporasi
Prabowo menegaskan karhutla tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan biasa.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Oktober 2026
Presiden Prabowo Ancam Cabut Izin Perusahaan Pelaku Karhutla, Bidik Korporasi
Indonesia
Eropa Rusuh, Pengamat Minta Pemerintahan Prabowo Siaga
Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan kondisi keamanan yang relatif kondusif.
Dwi Astarini - Senin, 19 Oktober 2026
Eropa Rusuh, Pengamat Minta Pemerintahan Prabowo Siaga
Indonesia
2 Tahun Pemerintahan Prabowo: Penilaian Harus Berdasar Dirasakan Rakyat
Lembaga swadaya seperti CELIOS (Center of studi Economic and Law Studies) bersama Kabinet Bayangan memberikan "rapor merah" dengan skor kepuasan publik yang rendah.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Oktober 2026
2 Tahun Pemerintahan Prabowo: Penilaian Harus Berdasar Dirasakan Rakyat
Bagikan