Presiden Prabowo Berpidato di PBB, Komisi I DPR Sebut Kemerdekaan Palestina Harus segera Terwujud

Dwi AstariniDwi Astarini - Sabtu, 27 September 2025
Presiden Prabowo Berpidato di PBB, Komisi I DPR Sebut Kemerdekaan Palestina Harus segera Terwujud

Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di PBB. (Foto: Instagram/Partai Gerindra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurutnya, performa Presiden Prabowo memenuhi ekspektasi masyarakat Indonesia dan mendapat sambutan positif di media massa maupun media sosial.
?
“Seluruh mata dunia menyaksikan penampilan Pak Prabowo di PBB. Baik negara ASEAN, OKI, maupun dunia melihat konsistensi Indonesia dalam membela dan mendukung kemerdekaan Palestina,” ujar Oleh dalam keterangannya, Jumat (26/9).
?
Ia menilai Presiden Prabowo mewakili suara hati nurani rakyat Indonesia yang selama istikamah mendukung Palestina, baik secara moral maupun materiil. Oleh menekankan Prabowo tidak hanya menyuarakan dukungan, tetapi juga menawarkan solusi damai di Timur Tengah, khususnya Gaza.
?
“Pak Prabowo telah menyuarakan perdamaian di Timur Tengah, menawarkan win-win solution. Memang tidak semua pihak setuju, tapi di masa depan akan ada tanggapan dan pembahasan lebih lanjut,” katanya.

Baca juga:

Arab Saudi Gagas Koalisi Buat Dukungan Keuangan Langsung ke Ototitas Palestina


?
Menurutnya, Indonesia tetap konsisten mendorong solusi dua negara sebagai jalan terbaik mewujudkan perdamaian. Masyarakat Indonesia tidak suka dengan Israel, tetapi tidak bisa menutup mata bahwa perdamaian hanya akan tercipta jika ada kesepakatan dua negara.
?
"DPR RI, khususnya Fraksi PKB, akan mendukung penuh resolusi yang ditawarkan Presiden Prabowo di forum PBB. Secara diplomasi, kita ingin rakyat Palestina nyaman dengan kepalestinaannya, dan warga Yahudi nyaman dengan Israel-nya," bebernya.
?
Ia menilai gagasan yang disampaikan Presiden Prabowo sejalan dengan sikap beberapa negara, seperti Inggris, Kanada, dan Australia, yang bahkan berencana membuka kedutaan besar di Palestina dengan syarat Hamas membebaskan para sandera Israel.
?
Lebih jauh, Oleh menekankan dukungan terhadap Palestina tidak hanya datang dari negara-negara Islam, tetapi juga masyarakat dunia, termasuk sebagian warga Israel yang menolak kebijakan perang pemerintahnya.
?
“Sekali lagi, Pak Prabowo tampil membanggakan di pentas dunia. Mudah-mudahan gagasan yang beliau sampaikan bisa diterima semua negara anggota PBB demi terciptanya perdamaian di Palestina,” tutupnya.(Pon)

Baca juga:

Diakui Media Asing, Pidato Prabowo tentang Pengakuan Palestina dan Solusi Dua Negara di PBB Jadi Topik Panas di Malaysia


?

#Presiden Prabowo #PBB #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Hal itu tecermin dari ekspansi sektor manufaktur, surplus neraca perdagangan, serta pertumbuhan ekspor nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Dunia
Jumlah Narapidana di Prancis Catat Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Penjara Makin Sesak
Jumlah narapidana di Prancis mencapai 90.937 orang, jauh melampaui kapasitas penjara. Hampir 9.000 orang terpaksa tidur di atas kasur lantai.
Yusuf Abdillah - Selasa, 03 November 2026
Jumlah Narapidana di Prancis Catat Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Penjara Makin Sesak
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Dunia
Kuba Mengadu ke PBB: 2,6 Juta Rakyatnya Susah Minum Gara-Gara Trump
Kuba mengadu ke PBB usai 2,6 juta rakyatnya kesulitan air minum akibat krisis listrik dan blokade ekonomi Amerika Serikat. Simak laporan resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Kuba Mengadu ke PBB: 2,6 Juta Rakyatnya Susah Minum Gara-Gara Trump
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
Menlu Singapura Minta Bertemu Presiden Prabowo, ini Hasilnya
Berdasarkan unggahan kanal resmi Sekretariat Presiden, Prabowo menyambut Balakrishnan dengan bersalaman sebelum mempersilakannya duduk di sofa.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Menlu Singapura Minta Bertemu Presiden Prabowo, ini Hasilnya
Indonesia
Menlu Singapura Mendadak ke Indonesia, Sore Ini Temui Presiden Prabowo
Menlu Singapura Vivian Balakrishnan lakukan kunjungan mendadak temui Presiden Prabowo Subianto sore ini bahas satgas karhutla. Cek info selengkapnya!
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Oktober 2026
Menlu Singapura Mendadak ke Indonesia, Sore Ini Temui Presiden Prabowo
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Bagikan