Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan pemerintah untuk melakukan rasionalisasi besar-besaran terhadap badan usaha milik negara (BUMN). Langkah ini, menurutnya, bertujuan agar BUMN lebih efisien, kompetitif, dan mampu beroperasi dengan standar bisnis internasional.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di forum Forbes Global CEO Conference 2025 yang berlangsung di St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10).
“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk merasionalisasi semuanya, memangkas dari 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional — mungkin 200, atau 230, 240 — dan kemudian menjalankannya dengan standar internasional,” ujar Prabowo.
Baca juga:
Menkeu Purbaya Sarankan Danantara Bayar Utang Whoosh Rp 2 Triliun Per Tahun dari Dividen BUMN
Ia menekankan, reformasi BUMN merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan hasil usaha negara yang selama ini dinilai masih rendah.
“Saya sudah mengatakan kepada manajemen Danantara agar menjalankan BUMN dengan standar bisnis internasional. Anda bisa mencari otak terbaik, talenta terbaik,” katanya.
Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah kini telah mengubah sejumlah regulasi untuk memberi kesempatan bagi profesional asing (ekspatriat) memimpin BUMN.
“Saya telah mengubah regulasi. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kami,” ucapnya.
Baca juga:
Utang KCIC Bikin BUMN Pusing Tujuh Keliling, DPR Ingatkan Jangan Sampai Negara Ikutan Rugi
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyoroti pentingnya pemahaman ekonomi dan bisnis bagi para pemimpin politik, agar kebijakan yang dibuat tidak lepas dari realitas ekonomi.
“Kadang-kadang ada semacam keterputusan antara pelaku ekonomi dan pelaku politik. Banyak pemimpin politik, saya rasa, tidak mau mengerjakan pekerjaan rumahnya. Banyak yang mungkin takut dengan angka atau takut dengan bisnis,” ujar Prabowo.
Ia pun berpesan kepada generasi muda Indonesia yang bercita-cita menjadi pemimpin politik agar terus mengasah kemampuan di bidang ekonomi dan bisnis.
“Sekarang menjadi kewajiban bagi para pemimpin muda Indonesia yang ingin menjadi pemimpin politik untuk memahami bisnis dan ekonomi,” pungkasnya. (Pon)
