Presiden PKS Ungkap 3 Alasan Ajukan Uji Materi PT 20 Persen ke MK Presiden PKS Ahmad Syaikhu didampingi Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi mendaftarkan uji materi UU Pemilu di MK. Foto: Hilal/PKS Foto

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mendaftarkan uji materi pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait Presidential Threshold (PT) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden PKS Ahmad Syaikhu bersama Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi langsung mendatangi MK pada Rabu (6/7) untuk mendaftarkan uji materi. Syaikhu menyebut ada dua pemohon dalam uji materi yang diajukan PKS, pertama DPP PKS dan kedua Ketua Dewan Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufri.

Baca Juga

Besok, PKS Daftar Judicial Review Presidential Threshold 20 Persen ke MK

Syaikhu mengungkapkan tiga alasan PKS mengajukan uji materi Presidential Threshold 20 persen ke MK. Pertama sebagai penyambung lidah rakyat yang menginginkan adanya perubahan aturan PT 20 persen.

"Keputusan tersebut diambil setelah kami bertemu dan mendengarkan aspirasi masyarakat untuk menolak aturan PT 20 persen," ujar Syaikhu.

Kedua, ungkap Syaikhu, PKS ingin memperkuat sistem demokrasi sehingga membuka peluang lebih banyak lahirnya calon presiden dan calon wakil presiden terbaik pada masa-masa yang akan datang.

"Ketiga, kami ingin mengurangi polarisasi di tengah-tengah masyarakat akibat hanya ada dua kandidat capres dan cawapres," ungkap dia.

Syaikhu menjelaskan, tim hukum PKS telah mengkaji tidak kurang dari 30 permohonan uji materi terkait Presidential Threshold yang pernah diajukan ke MK.

Baca Juga

PKS Sebut Penggunaan PeduliLindungi untuk Beli Migor akan Timbulkan Masalah Baru

PKS mengikuti alur pemikiran MK yang telah mengadili setidaknya 30 permohonan uji materi terkait Pasal 222 UU Pemilu. MK menyebutkan bahwa angka Presidential Threshold ini sebagai open legal policy pembentuk undang-undang.

"PKS sepakat dengan argumen ini. Namun, open legal policy seharusnya disertai dengan landasan rasional dan proporsional agar tidak bertentangan dengan UUD 1945," kata Syaikhu.

PKS, papar Syaikhu, juga telah mencermati keputusan MK No. 74/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017.

"Berdasarkan kajian tim hukum kami, hingga saat ini tidak ada kajian ilmiah terkait besaran angka PT 20 persen. Adapun angka yang rasional dan proporsional berdasarkan hasil kajian tim hukum kami adalah pada interval tujuh sampai sembilan persen kursi DPR.

Lebih lanjut Syaikhu mengatakan, dasar perhitungannnya telah dituangkan dalam permohonan yang akan dijelaskan oleh tim kuasa hukum PKS. Oleh karena itu, PKS memohon kepada MK untuk memutuskan inkonstitusional bersyarat terhadap ketentuan Pasal 222 UU Pemilu.

"Semoga permohonan Judicial Review ini dapat dikabulkan agar rakyat Indonesia dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden terbaik yang mampu membawa Indonesia adil dan sejahtera sesuai cita-cita para pendiri bangsa. Aamiin," kata Syaikhu. (Pon)

Baca Juga

Politikus PKS Sarankan Pembelian Minyak Goreng Curah Cukup Pakai KTP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
AHY Temui Surya Paloh di Kantor NasDem Bahas Isu Kebangsaan
Indonesia
AHY Temui Surya Paloh di Kantor NasDem Bahas Isu Kebangsaan

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh, di Nasdem Tower, Jakarta, Selasa (29/3).

7 Orang Meninggal Tertimbun Longsor di Jayapura
Indonesia
7 Orang Meninggal Tertimbun Longsor di Jayapura

Jenazah warga yang meninggal karena tertimbun longsoran tanah sudah dievakuasi ke beberapa rumah sakit di Kota Jayapura, termasuk Rumah Sakit Bhayangkara.

[HOAKS atau FAKTA] Anies Pesta Pora Habiskan Uang Rakyat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Anies Pesta Pora Habiskan Uang Rakyat

“Kelompok anies pesta pora makan duit rakyat”

Pasien COVID-19 di Wisma Atlet Tersisa 2,72 Persen
Indonesia
Pasien COVID-19 di Wisma Atlet Tersisa 2,72 Persen

Jumlah pasien yang terpapar COVID-19 dan dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat naik.

Mayoritas Pasien Meninggal akibat COVID-19 Belum Divaksin
Indonesia
Mayoritas Pasien Meninggal akibat COVID-19 Belum Divaksin

Sejak varian Omicron terdeteksi masuk Indonesia, tercatat sudah 365 pasien meninggal dunia karena COVID-19.

DPR Sahkan UU Pemasyarakatan
Indonesia
DPR Sahkan UU Pemasyarakatan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjadi undang-undang.

Sidang Putusan Azis Syamsuddin Ditunda
Indonesia
Sidang Putusan Azis Syamsuddin Ditunda

"Ketua majelis dan hakim anggota lagi sakit. Oleh karena itu maka sidang ditunda hari Kamis, 17 Februari 2022," kata Hakim Fahzal Hendri di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/2).

Penyebar Ajakan Seruan Jihad Lawan Densus 88 dan Sebar Provokasi, Dapat Peringatan Polri
Indonesia
Penyebar Ajakan Seruan Jihad Lawan Densus 88 dan Sebar Provokasi, Dapat Peringatan Polri

Seorang pria berinisial AW menyebarkan provokasi dan mengajak lawan Densus 88 Antiteror. Terkait ancaman itu, Polri sudah memberikan peringatan kepada pemuda tersebut

Pemerintah Harus Jamin Ketersediaan Bahan Pokok Jelang Puasa dan Lebaran
Indonesia
Pemerintah Harus Jamin Ketersediaan Bahan Pokok Jelang Puasa dan Lebaran

Pemerintah diminta menjamin ketersediaan kebutuhan pokok, dengan harga yang terjangkau, khususnya menjelang puasa dan lebaran 2022.

Krisis Global di depan Mata, Indonesia Siapkan Jurus Mitigasi
Indonesia
Krisis Global di depan Mata, Indonesia Siapkan Jurus Mitigasi

Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah-langkah mitigasi melalui berbagai kebijakan.