Presiden PKS Kritik DPRD Lantaran Terkesan Tak Niat Tunjuk Wagub DKI Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman. (Antara/Rosa Panggabean)

MerahPutih.Com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan, proses politik yang menghambat pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta adalah DPRD DKI tak kunjung menyelesaikan tata tertib (tatib) pemilihan Wagub DKI.

Menurut dia, jika permasalahan ini tak diselesaikan, maka posisi pendamping Anies Baswedan tak bakal terpenuhi.

Baca Juga:

Demokrat: Proses Pemilihan Wagub DKI Bikin Gaduh Ibu Kota

"Jadi enggak mungkin ada proses pemilihan kalau ga ada tatibnya, makanya harus diselesaikan," ujarnya kepada wartawan di kantor DPP PKS, Senin (6/1).

Presiden PKs menuding lambannya pemilihan wagub DKI disebabkan oleh proses politik di DPRD DKI Jakarta
Presiden PKS Sohibul Iman (MP/Asropih)

Sohibul menilai, lobi-lobi politik yang dilakukan Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta terhadap fraksi lain sudah optimal.

"Ya politik emang begini, kita ga boleh baperan ya," terangnya.

Sohibul Iman mengatakan, dari dua cawagub yang diusulkan, pihaknya mencabut salah satu nama. Hal ini dilakukan agar cawagub DKI cepat segera dipilih.

"Kita melihat realitas politik, dengan dua calon yang diajukan ini tidak bergerak, ada keengganan. Maka PKS membaca realitas ini. PKS akan mencoba mencabut satu calon," ujar Sohibul.

PKS mengusulkan dua nama cawagub, Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Sementara itu, Gerindra mengusulkan 4 calon. Sohibul menjelaskan, Ahmad Syaikhu lah yang akan dicabut dari kandidat cawagub DKI.

"Kalau dari internal PKS, jelas, Pak Syaikhu. Dia sudah dilantik di DPR. Dia yang kita cabut. Sisanya ada Pak Agung kan. Nanti kita lihat tetap Pak Agung atau kita ambil yang lain," jelas Sohibul.

Baca Juga:

PKS Bantah Gerindra Terkait Kesepakatan Masing-Masing Ajukan Satu Cawagub

Sohibul menduga ada keinginan DPRD menolak calon yang diusulkan PKS. Sehingga proses yang terjadi di DPRD tertunda lama.

"Mereka juga tak menginginkan kader PKS jadi wagub, makanya proses politiknya alot," ujarnya.

"Jadi ini bukan di PKS. PKS sudah jelas mengajukan dua nama kok. Tapi jangankan di proses pemilihan, tatib saja tak diselesaikan. Itu proses politik," pungkas Sohibul Iman.(Knu)

Baca Juga:

PKS Masih Tunggu Surat Resmi dari DPP untuk Ajukan Kader Sebagai Cawagub DKI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Libur Long Weekend, Tiket Kereta Api Sudah Terjual 50 Persen
Indonesia
Libur Long Weekend, Tiket Kereta Api Sudah Terjual 50 Persen

Jumlah kereta yang dioperasionalisasikan pada libur panjang itu meningkat 16 persen dari pekan sebelumnya yang rata-rata 75 KA perharinya.

Pemerintah Diminta Relakan Laju Perekonomian dan Segera Lockdown Jabodetabek
Indonesia
Pemerintah Diminta Relakan Laju Perekonomian dan Segera Lockdown Jabodetabek

Sudah saatnya pemerintah mengambil langkah preventif

MUI Sebut Pro Kontra Fatwa soal Ibadah Dipicu Kesalahpahaman Warga
Indonesia
MUI Sebut Pro Kontra Fatwa soal Ibadah Dipicu Kesalahpahaman Warga

“Yang harus dipahami ada kondisi kondisionalitas terkait dengan person dan kondisionalitas terkait dengan kawasan," ujarnya

Akses Keluar-Masuk Jakarta Belum Ditutup meski BPTJ Keluarkan Rekomendasi
Indonesia
Akses Keluar-Masuk Jakarta Belum Ditutup meski BPTJ Keluarkan Rekomendasi

Polri masih menunggu keputusan pemerintah pusat soal pembatasan akses transportasi umum di wilayah Jabodetabek.

Pemerintah Tambah Empat Cuti Bersama 2020, Catat Nih Tanggal-tanggalnya
Indonesia
Pemerintah Tambah Empat Cuti Bersama 2020, Catat Nih Tanggal-tanggalnya

Pemerintah secara resmi menetapkan tambahan empat hari libur atau cuti bersama tahun 2020 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.

Berusia di Atas 45 Tahun Diwanti-wanti Tak Keluar dari Rumah
Indonesia
Berusia di Atas 45 Tahun Diwanti-wanti Tak Keluar dari Rumah

H ampir 80 persen kasus kematian akibat COVID-19 di tanah air berasal dari kelompok usia 45 tahun ke atas.

Doni Monardo Resmikan Fasilitas Isolasi dan Observasi Penyakit Infeksi di Lamongan
Indonesia
Doni Monardo Resmikan Fasilitas Isolasi dan Observasi Penyakit Infeksi di Lamongan

“Saya mengharapkan Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat mengelola fasilitas tersebut dengan sebaik-baiknya,” ucap Doni

Tegak Kepala Febri Diansyah Tinggalkan KPK
Indonesia
Tegak Kepala Febri Diansyah Tinggalkan KPK

Alumni Fakultas Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) itu memang dikenal vokal terhadap isu-isu korupsi. Idealisme Febri terhadap penegakan hukum di Indonesia telah mengakar sejak bangku perkuliahan.

Titah Raja Jogja di Tengah Wabah COVID-19
Indonesia
Titah Raja Jogja di Tengah Wabah COVID-19

Warga Yogyakarta diimbau tidak berpergian keluar kota selama status ini ditetapkan.

Dilantik Jadi Sekda, Marullah Segera Tuntaskan Krisis Jakarta Akibat COVID-19
Indonesia
Dilantik Jadi Sekda, Marullah Segera Tuntaskan Krisis Jakarta Akibat COVID-19

"Hal ini harus kita tuntaskan agar segala kendala dalam menjalankan Visi dan Misi Gubernur bisa diminimalisir saat masa COVID-19," pungkas Marullah