Presiden Lantik Guntur Hamzah jadi Hakim MK Hari Ini Presiden Joko Widodo meninjau warga terdampak gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (22/11/2022). (ANTARA/HO-Biro Pers Setpres)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melantik Guntur Hamzah menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Pelantikan Guntur bakal dilaksanakan di Istana Negara Jakarta, Rabu (23/11).

"Iya, pagi hari ini," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machumudin saat ditanya wartawan di Jakarta.

Baca Juga

DPR Setujui Sekjen MK Guntur Hamzah jadi Hakim Konstitusi

Sebelumnya, pada 29 September 2022, sidang paripurna DPR RI menyetujui Guntur Hamzah dari unsur DPR sebagai hakim konstitusi.

Persetujuan tersebut berdasarkan keputusan rapat internal Komisi III DPR yang tidak memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi dari unsur DPR yaitu Aswanto, sehingga menunjuk Guntur Hamzah sebagai penggantinya.

Alasan pencopotan tersebut, menurut Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto, karena kinerja Aswanto mengecewakan. Aswanto disebut banyak menganulir produk legislasi DPR.

Bambang Wuryanto juga menganalogikan hubungan antara hakim konstitusi dan DPR seperti hubungan antara direksi perusahaan dan pemilik perusahaan. Selaku pemilik perusahaan, DPR berhak mengatur hakim MK; sementara selaku bawahan DPR, putusan MK harus selalu sesuai dengan kebijakan pemilik perusahaan.

Baca Juga

Jokowi Minta Dahulukan Evakuasi Korban Gempa Cianjur

Contohnya, lanjut Bambang, dalam uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di antara delapan hakim lainnya, Aswanto termasuk hakim yang menyatakan bahwa undang-undang omnibus law tersebut bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat.

Guntur Hamzah sebelumnya merupakan sekretaris jenderal MK. Ia lulus S1 dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Hasanuddin Makassar, S2 dari Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, serta S3 dari Program Doktor di Bidang Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut penunjukan Guntur Hamzah menggantikan Aswanto sebagai hakim konstitusi MK merupakan bentuk otoritarianisme dan pembangkangan hukum.

ICW menyatakan DPR menabrak ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menjamin eksistensi kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman. DPR juga dinilai bertentangan dengan Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK karena Aswanto tidak sedang diberhentikan dengan tidak hormat.

Sikap DPR itu juga melanggar Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Sementara LBH Jakarta menyebut pencopotan Aswanto dari hakim konstitusi ialah bentuk pelecehan independensi terhadap kebebasan kekuasaan kehakiman.

Pencopotan Aswanto secara sepihak oleh DPR merupakan pelanggaran hukum karena mengacu pada Pasal 19 UU MK yang mengharuskan pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. (*)

Baca Juga

Jokowi Perintahkan Menteri PUPR Bangunkan Rumah Tahan Gempa di Cianjur

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mobil Ketua PSI Terperosok Sumur Resapan, Wagub DKI: Tidak Perlu Dipermasalahkan
Indonesia
Mobil Ketua PSI Terperosok Sumur Resapan, Wagub DKI: Tidak Perlu Dipermasalahkan

"Saya kira tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting semua program yang disusun, dibuat, dan diserahkan oleh Pemprov bersama DPRD DKI Jakarta untuk memastikan penanganan dan pengendalian banjir termasuk program sumur resapan semua dimaksudkan baik," kata Riza

Indonesia akan Produksi Baterai Mobil Listrik di Tahun 2024
Indonesia
Indonesia akan Produksi Baterai Mobil Listrik di Tahun 2024

Proses produksi baterai mobil listrik di Indonesia bakal dimulai. Langkah itu seiring dengan besarnya potensi Indonesia yang menjadi rantai pasok baterai kendaraan listrik global.

Terobosan BP2MI untuk Pekerja Migran Diapresiasi DPR RI
Indonesia
Terobosan BP2MI untuk Pekerja Migran Diapresiasi DPR RI

Kinerja Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mendapat apresiasi dari anggota DPR karena dinilai mampu melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia (PMI).

Kasus Mardani Maming, KPK Dalami Pengurusan Izin Tambang di Kalsel
Indonesia
Kasus Mardani Maming, KPK Dalami Pengurusan Izin Tambang di Kalsel

tim penyidik mendalami proses pengurusan dan pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Wagub Riza Sebut Warga Bermain Sepatu Roda di Jalan Raya Bertindak Arogan
Indonesia
Wagub Riza Sebut Warga Bermain Sepatu Roda di Jalan Raya Bertindak Arogan

Dinas Perhubungan DKI Jakarta meminta pemain sepatu roda untuk memanfaatkan Jakarta International Roller Track Arena (JIRTA) di Sunter, Jakarta Utara.

Disebut Jadi Bacagub DKI 2024, Risma Bicara soal Ambisi Kekuasaan
Indonesia
Disebut Jadi Bacagub DKI 2024, Risma Bicara soal Ambisi Kekuasaan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengindikasikan mengusung Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk maju di pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.

KPK Didesak Jemput Paksa Lukas Enembe
Indonesia
KPK Didesak Jemput Paksa Lukas Enembe

Lukas diminta segera dijemput paksa untuk menyelesaikan berkas perkaranya.

Anggota DPR Minta Pemerintah Fokus Evakuasi Korban Gempa Cianjur
Indonesia
Anggota DPR Minta Pemerintah Fokus Evakuasi Korban Gempa Cianjur

Gempa Cianjur menyebabkan seratusan lebih orang meninggal dunia.

Krisis Diplomasi Berbagai Negara Eropa dan Rusia Kian di Titik Terendah
Dunia
Krisis Diplomasi Berbagai Negara Eropa dan Rusia Kian di Titik Terendah

Serangan Rusia di Ukraina telah menyebabkan ribuan orang kehilangan nyawa atau terluka, hampir empat juta orang mengungsi ke luar negeri.