Presiden Jokowi Ungkap Pembangunan Ibu Kota Baru Menarik Perhatian Dunia Presiden Jokowi saat berdialog dengan para kepala suku dan tokoh masyarakat di Kalimantan Timur (Foto: Twitter @jokowi)

MerahPutih.Com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pemerintah saat ini sedang menyelesaikan semua payung hukum untuk keperluan pemindahan ibu kota negara.

Jokowi mengatakan, Undang-Undang pemindahan ibu kota sudah selesai dan mungkin akan disampaikan ke DPR minggu setelah reses.

Baca Juga:

Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim Dianggap Hanya Untungkan Para Pengusaha

"Saya juga ingin mengingatkan, dalam merancang desain sistem, tata kelola otorita juga harus betul-betul diperhatikan bahwa kita tidak sekadar mengelola ibu kota baru seperti biasanya,” tutur Jokowi dalam keterangannya, Rabu (25/2).

Ia mengklaim, konsep pembangunan ibu kota baru di Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur, sudah mulai dilirik dan diperhatikan oleh dunia.

Presiden Jokowi saat berkunjung ke Australia untuk pelajari pemindahan ibu kota
Presiden Jokowi saat berkunjung ke Mount Ainslie, Canberra, Australia (Foto: antaranews)

"Bahkan, negara-negara sahabat sudah mulai menyampaikan ketertarikannya untuk bekerjasama, untuk terlibat dalam pembangunan ibu kota baru," kata Jokowi.

Presiden Jokowi sendiri sudah bertemu langsung dengan menteri asal Negeri Ginseng itu untuk membahas konsep kerja sama.

"Saya menerima tamu dari Korea Selatan yang juga sudah memiliki pengalaman dalam membangun ibu kota baru yang smart dan green city," kata Jokowi.

Untuk itu, ia meminta jajarannya untuk segera menyelesaikan undang-undang yang akan menjadi payung hukum pembangunan ibu kota baru.

Ia menjelaskan, ibu kota baru tidak akan dipimpin seorang gubernur.

Nantinya, pejabat setingkat menteri tersebut langsung akan dipilih oleh Jokowi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menjelaskan bahwa sejalan bahwa saat ini semua proses yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota sudah memasuki tahap finalisasi.

"Presiden sekarang lagi memfinalisasi siapa menteri/kepala otorita ibu kota. Jadi difinalisasikan," imbuh Luhut.

Luhut juga mengungkap sejumlah alternatif pembiayaan proyek di IKN. Dia bilang, government building semua dibiayai oleh APBN.

"Tadi dengan ibu Ani (Menteri Keuangan Sri Mulyani) kami rapat mengenai ini. nanti ini akan kami laporkan ke presiden jam 2 siang ini," urai purnawirawan jenderal bintang empat ini.

Selanjutnya, bangunan dan fasilitas lainnya akan dibiayai di luar APBN dia menyebut, sejumlah sarana seperti entertainment, education, resort, health, dan financial center, akan diberikan kepada private sector.

Baca Juga:

Pemindahan Ibu Kota Baru Jangan Pinggirkan Warga Setempat

Terkait hal ini, Luhut mengklaim ada banyak yang tertarik. Setidaknya sudah 30 perusahaan dari asing maupun dalam negeri sempat mengemukakan ketertarikan.

"Banyak perusahaan investor luar negeri yang ingin masuk. Dari Amerika ingin masuk, Jepang masuk, Abu Dhabi UEA masuk, Singapura, banyak sekali," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Jokowi: Pemindahan Ibu Kota Baru Bisa Terlaksana Pada Tahun 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pecah Rekor Lagi, Kasus Harian COVID-19 di Indonesia Tembus 4.465
Indonesia
Pecah Rekor Lagi, Kasus Harian COVID-19 di Indonesia Tembus 4.465

Berdasarkan data hingga Rabu (23/9) pukul 12.00 WIB, pemerintah menyatakan ada 4.465 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

UEA Punya Jalan Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi
Indonesia
UEA Punya Jalan Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi

Pemerintah Uni Emirat Arab (UEC) meresmikan sebuan jalan di Abu Dhabi dengan nama Presiden Joko Widodo.

Anies Berlakukan PSBB Total, Pimpinan DPRD: Jangan Hanya Jadi Aturan di Atas Kertas
Indonesia
Anies Berlakukan PSBB Total, Pimpinan DPRD: Jangan Hanya Jadi Aturan di Atas Kertas

kebijakan itu memang harus diberlakukan karena tidak bisa dipungkiri saat ini kasus COVID-19 di ibu kota dalam kondisi bahaya atau peningkatan kasus terus mengalami lonjakan.

Polisi Tangkap Penyebar Video Azan 'Jihad'
Indonesia
Polisi Tangkap Penyebar Video Azan 'Jihad'

Polisi menangkap pria berinisial H yang menyebar video azan ditambah dengan kalimat “hayya alal jihad”

  Menkominfo Imbau Masyarakat Tak Sebar Hoaks Soal Virus Corona
Indonesia
Menkominfo Imbau Masyarakat Tak Sebar Hoaks Soal Virus Corona

Johnny mengatakan pihaknya belum melakukan upaya hukum kepada pihak-pihak yang menyebarkan hoaks terkait virus Corona. Saat ini, kata dia, pemerintah lebih mengedepankan upaya persuasif.

 Eks PNS Pastikan Perusahaan Wawan Tidak Ikut Proyek Alkes Tangsel
Indonesia
Eks PNS Pastikan Perusahaan Wawan Tidak Ikut Proyek Alkes Tangsel

"Pas lelang tidak ada nama Bali Pacific (PT Bali Pacific Pragama), nggak ada nama itu," ujar Mamak Jamak Sari saat bersaksi untuk terdakwa Wawan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (16/1).

Ventilator VOCSN V+Pro Buatan GM Mulai Didistribusikan ke Penjuru AS
Indonesia
Ventilator VOCSN V+Pro Buatan GM Mulai Didistribusikan ke Penjuru AS

Pengiriman ketiga dari GM-Kokomo akan dikirim oleh UPS ke FEMA

ICW Minta KPK Libatkan Tim Novel Baswedan Buru Harun Masiku
Indonesia
ICW Minta KPK Libatkan Tim Novel Baswedan Buru Harun Masiku

ICW mengusulkan agar tim Satgas pencarian Harun Masiku dapat dievaluasi

 Vaksinasi COVID-19 di Indonesia Harus Aman
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 di Indonesia Harus Aman

Prinsip keamanan, mutu dan khasiat tetap yang utama dan penetapan yang dilakukan BPOM harus benar-benar sesuai standardisasi prosedur.

Pekan Depan, Dewas KPK Gelar Sidang Etik Firli
Indonesia
Pekan Depan, Dewas KPK Gelar Sidang Etik Firli

Dugaan pelanggaran etik Firli terkait penggunaan helikopter milik swasta bertentangan dengan nilai dasar integritas yang diatur dalam Peraturan Dewas.