Presiden Jokowi Tetapkan Status Pandemi COVID-19 Belum Berakhir Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat terbatas (Ratas) di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/11/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan status kebencanaan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) di tanah air masih terjadi.

Keputusan itu ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia yang ditetapkan pada 31 Desember 2021.

"Menetapkan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang merupakan global pandemic sesuai pernyataan World Health Organizalion secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia," demikian disebutkan dalam keppres tersebut yang diunduh dari laman Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Minggu (2/1).

Baca Juga:

Jokowi Nyatakan Bangga atas Perjuangan Timnas Indonesia di Piala AFF

Status pandemi COVID-19 telah berlaku sejak 13 April 2020 berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

Dengan status pandemi tersebut, maka menurut Keppres, pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan berdasarkan tiga landasan hukum, yaitu:

Pertama, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;

Kedua, UU yang mengatur mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara setelah melalui proses legislasi dengan DPR RI termasuk dalam rangka menyetujui pengalokasian anggaran serta penentuan batas defisit anggaran guna penanganan pandemi COVID-19 beserta dampaknya, dan setelah mendapatkan pertimbangan dari DPR;

Baca Juga:

Persis Juara Liga 2 dan Promosi Liga 1, Kaesang Klaim Lampaui Prestasi Jokowi

Ketiga, peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Selain itu dalam rangka penanganan, pengendalian, dan/atau pencegahan pandemi COVID-19 beserta dampaknya khususnya di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial, menurut keppres tersebut, pemerintah dapat menetapkan bauran kebijakan melalui penetapan skema pendanaan antara pemerintah dengan badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan pelayanan kesehatan dan skema lainnya.

Dalam keppres tersebut, pemerintah menyebut sudah mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan pentingnya pernyataan dari Presiden atas status faktual pandemi COVID-19 di Indonesia perlu diberikan kepastian hukum mengenai belum berakhirnya pandemi COVID-19.

Dalam putusannya pada 28 Oktober 2021 disebutkan MK memutuskan UU COVID-19 (UU Nomor 2 Tahun 2020) hanya berlaku selama status pandemi COVID-19 belum diumumkan berakhir oleh Presiden dan paling lama hingga akhir tahun ke-2 sejak UU COVID-19 diundangkan. (*)

Baca Juga:

Legislator PKS Nilai Kasus Bansos dan Benur Sejarah Kelam Rezim Jokowi Selama 2021

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mabes Polri Buka Kemungkinan Tersangka Baru Kasus Hacker Bjorka
Indonesia
Mabes Polri Buka Kemungkinan Tersangka Baru Kasus Hacker Bjorka

engusutan kasus peretasan hacker Bjorka terus bergulir. Polri menyebutkan bahwa terbuka kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus peretasan oleh hacker Bjorka.

JPU Minta Hakim Tolak Eksepsi Ferdy Sambo dan Putri Tetap di Balik Jeruji
Indonesia
JPU Minta Hakim Tolak Eksepsi Ferdy Sambo dan Putri Tetap di Balik Jeruji

JPU meminta majelis hakim menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi yang diajukan Ferdy Sambo dalam perkara kematian Brigadir Yosua.

Dana Abadi Pendidikan Hampir Capai Rp 100 Triliun
Indonesia
Dana Abadi Pendidikan Hampir Capai Rp 100 Triliun

Rincian dana abadi sebesar Rp99,1 triliun tersebut meliputi dana abadi pendidikan Rp 81,1 triliun, dana abadi penelitian Rp 8 triliun, dana abadi perguruan tinggi Rp 7 triliun dan dana abadi kebudayaan Rp 3 triliun.

Kalahkan Kuwait, Posisi Indonesia dalam Ranking FIFA Bisa Geser Singapura
Indonesia
Kalahkan Kuwait, Posisi Indonesia dalam Ranking FIFA Bisa Geser Singapura

Timnas Indonesia berpeluang kembali mendulang poin tambahan jika berhasil meraih kemenangan atau menahan imbang Yordania di laga berikutnya.

KPK Sita Uang Dolar Singapura dan Euro di Rumah Rektor Unila
Indonesia
KPK Sita Uang Dolar Singapura dan Euro di Rumah Rektor Unila

Lembaga antirasuah itu menyita uang Dolar Singapura dan Euro saat melakukan penggeledahan di rumah Karomani pada Rabu (24/8).

Sekjen PDIP Ajak Anak Muda Indonesia Tunjukkan Spirit Nasionalisme Lewat Kopi
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Anak Muda Indonesia Tunjukkan Spirit Nasionalisme Lewat Kopi

Peluang sangat terbuka luas bagi kaum muda Indonesia untuk berkreasi dan berinovasi dengan produk kopi dalam negeri

Usai Libur Lebaran, Pengguna KRL Jabodetabek Lampaui 187 Ribu Penumpang
Indonesia
Usai Libur Lebaran, Pengguna KRL Jabodetabek Lampaui 187 Ribu Penumpang

Mobilitas warga pasca libur panjang Lebaran 2022 kembali pulih. Buktinya, Senin, (9/5) pagi ini situasi di seluruh stasiun ramai. Hingga pukul 09.00 WIB, pengguna KRL Jabodetabek di seluruh stasiun mencapai 187.584 pengguna.

Pemkot Surabaya Minta Warga Terpapar COVID-19 Isolasi di Hotel
Indonesia
Pemkot Surabaya Minta Warga Terpapar COVID-19 Isolasi di Hotel

Kasus aktif di Kota Surabaya per Selasa (8/2) mencapai 1.410 jiwa. Ada penambahan kasus aktif 741 jiwa dan secara kumulatif, kasus COVID-19 mencapai 72.435 jiwa.

Presiden Xi Perintahkan Tanggap Darurat Jatuhnya Pesawat China Eastern
Dunia
Presiden Xi Perintahkan Tanggap Darurat Jatuhnya Pesawat China Eastern

Presiden Tiongkok Xi Jinping mengeluarkan instruksi aksi darurat terkait insiden kecelakaan pesawat yang membawa 133 penumpang dan sembilan awak kabin tersebut.

Wakil Ketua MPR Minta Hakim Konstitusi Kabulkan Judicial Review PT 0 Persen
Indonesia
Wakil Ketua MPR Minta Hakim Konstitusi Kabulkan Judicial Review PT 0 Persen

HNW meminta hakim menerima permohonan untuk koreksi PT 20 persen menjadi 0 persen itu dapat dikabulkan. Hal ini agar Pilpres 2024 kelak lebih memenuhi asas konstitusi dengan kedaulatan Rakyatnya.