Presiden Jokowi Serahkan Nama Calon Panglima TNI ke DPR Awal November Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan bantuan modal sebesar Rp1,2 juta kepada para pedagang kaki lima (PKL) di Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa (19/10). ANTARA/Indra Arief

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih memberikan waktu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait calon pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun pada November 2021.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid memperkirakan Presiden Jokowi akan mengirim nama calon orang nomor satu di tubuh TNI ke parlemen pada awal November 2021.

Baca Juga

MPR Beberkan Tugas Utama Panglima TNI Baru Pengganti Hadi Tjahjanto

"Kurang lebih awal-awal November, begitu yang saya dengar terakhir. Memang masih ada waktu sampai akhir November prosesnya," kata Meutya kepada wartawan, ditulis Selasa (19/10).

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, saat ini DPR sedang menjalani masa reses sampai 30 Oktober 2021. Oleh karena itu, kata dia, proses pergantian Panglima TNI tak perlu dilakukan terburu-buru.

"Saya rasa nggak apa-apa DPR ini memberikan waktu yang diperlukan oleh Presiden sebagai pemegang prerogatif untuk menentukan Panglima TNI supaya yang terpilih nanti yang terbaik, selama tidak melanggar batasan-batasan aturannya," ujarnya.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid

Menurut Meutya, masih ada waktu bila surat presiden (surpres) terkait pengganti calon Panglima TNI masuk di awal November. Komisi I akan menggelar fit and proper test setelah surpres tersebut masuk ke DPR.

"Terkait kapan fit and proper dan lain-lain itu nanti setelah di paripurna diumumkan sudah ada surat masuk Presiden, Komisi I akan menggelar rapat untuk menentukan kapan harinya," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Intrik Politik Masuk Dalam Pemilihan Panglima TNI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Erick Thohir Minta Anggaran BUMN 2023 Ditambah Rp 79,7 M
Indonesia
Erick Thohir Minta Anggaran BUMN 2023 Ditambah Rp 79,7 M

Erick mengajukan penambahan anggaran Kementerian BUMN untuk tahun 2023 sebesar Rp 79,7 miliar atau menjadi Rp 311 miliar dari sebelumnya yang hanya sebesar Rp 232 miliar.

Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Pencucian Uang
Indonesia
Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Pencucian Uang

Kali ini, Angin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

PKS Usulkan Pemerintah Lakukan Barter Kedelai dengan Batu Bara
Indonesia
PKS Usulkan Pemerintah Lakukan Barter Kedelai dengan Batu Bara

Masyarakat dihebohkan dengan mahalnya harga kedelai yang berimbas pada biaya produksi tahu dan tempe.

Karyakan 43 Jaksa ke KPK, Kejagung: Jangan Coreng Nama Institusi
Indonesia
Karyakan 43 Jaksa ke KPK, Kejagung: Jangan Coreng Nama Institusi

Jumlah jaksa yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bertambah. Kini, 43 jaksa dikaryakan di lembaga antirasuah itu didasari Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Prin-81/C/Cp.2/04/2022 tertanggal 8 April 2022.

Polri Persilakan Edy Mulyadi Ajukan Praperadilan-Penangguhan Penahanan
Indonesia
Polri Persilakan Edy Mulyadi Ajukan Praperadilan-Penangguhan Penahanan

Mabes Polri menanggapi rencana tersangka kasus dugaan ujaran kebencian Edy Mulyadi untuk mengajukan penangguhan penahanan.

 Wapres Beri Perintah Andika Secara Intensif Pantau Papua
Indonesia
Wapres Beri Perintah Andika Secara Intensif Pantau Papua

"Bagaimana supaya di tahun 2022 nanti proses pembangunan kesejahteraan Papua bisa lebih intensif, bisa lebih nampak kepada masyarakat Papua manfaat kesejahteraannya," kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi.

Kapolda Metro Jaya Minta Anak Buahnya Ikuti Perintah Kapolri
Indonesia
Kapolda Metro Jaya Minta Anak Buahnya Ikuti Perintah Kapolri

Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran meminta jajarannya untuk menjalankan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

[HOAKS atau FAKTA]: Upacara HUT ke 77 RI yang Dipimpin Anies Tak Diliput Media Nasional
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Upacara HUT ke 77 RI yang Dipimpin Anies Tak Diliput Media Nasional

Beredar postingan di media sosial Twitter yang mengklaim bahwa upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Republik Indonesia (RI) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak diliput oleh media nasional.

Pemerintah Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto
Indonesia
Pemerintah Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto

Angkanya sudah mencapai Rp 126,75 miliar yang terdiri atas pajak penghasilan (PPh) atas transaksi aset kripto melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE).

Ferdy Sambo Ditetapkan Menjadi Tersangka di Kasus Brigadir J
Indonesia
Ferdy Sambo Ditetapkan Menjadi Tersangka di Kasus Brigadir J

Kapolri menetapkan Irjen Ferdy Sambo (FS), Eks Kadiv Propam Mabes Polri menjadi tersangka dalam kasus meninggalnya Brigadir J.