Presiden Jokowi Serahkan Nama Calon Panglima TNI ke DPR Awal November Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan bantuan modal sebesar Rp1,2 juta kepada para pedagang kaki lima (PKL) di Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa (19/10). ANTARA/Indra Arief

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih memberikan waktu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait calon pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun pada November 2021.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid memperkirakan Presiden Jokowi akan mengirim nama calon orang nomor satu di tubuh TNI ke parlemen pada awal November 2021.

Baca Juga

MPR Beberkan Tugas Utama Panglima TNI Baru Pengganti Hadi Tjahjanto

"Kurang lebih awal-awal November, begitu yang saya dengar terakhir. Memang masih ada waktu sampai akhir November prosesnya," kata Meutya kepada wartawan, ditulis Selasa (19/10).

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, saat ini DPR sedang menjalani masa reses sampai 30 Oktober 2021. Oleh karena itu, kata dia, proses pergantian Panglima TNI tak perlu dilakukan terburu-buru.

"Saya rasa nggak apa-apa DPR ini memberikan waktu yang diperlukan oleh Presiden sebagai pemegang prerogatif untuk menentukan Panglima TNI supaya yang terpilih nanti yang terbaik, selama tidak melanggar batasan-batasan aturannya," ujarnya.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid

Menurut Meutya, masih ada waktu bila surat presiden (surpres) terkait pengganti calon Panglima TNI masuk di awal November. Komisi I akan menggelar fit and proper test setelah surpres tersebut masuk ke DPR.

"Terkait kapan fit and proper dan lain-lain itu nanti setelah di paripurna diumumkan sudah ada surat masuk Presiden, Komisi I akan menggelar rapat untuk menentukan kapan harinya," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Intrik Politik Masuk Dalam Pemilihan Panglima TNI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia-Jepang Perkuat Kerja Sama Penanganan Sampah di Laut
Indonesia
Indonesia-Jepang Perkuat Kerja Sama Penanganan Sampah di Laut

Ditargetkan pada tahun 2025, penanganan sampah di laut sudah mencapai angka 70 persen

Jokowi Punya Waktu Sebulan Pastikan Sosok Calon Panglima TNI
Indonesia
Kritik Telegram Kapolri, Ketua Jurnalis Jakpus Minta Polisi Berbenah Bukan Ngurusin Pers
Indonesia
Kritik Telegram Kapolri, Ketua Jurnalis Jakpus Minta Polisi Berbenah Bukan Ngurusin Pers

"Harusnya Polisi berbenah menjadi lebih baik, transparan, profesional dan humanis. Bukan malah mengurusi soal teknis peliputan pers yang saat ini sudah baik," jelas Bagja.

Pemkot Bandung-Vihara Tanda Bhakti Gelar Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Pemkot Bandung-Vihara Tanda Bhakti Gelar Vaksinasi COVID-19

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggandeng berbagai pihak dalam menyelenggarakan vaksinasi COVID-19.

Gibran Jamin Pendidikan Tiga Anak di Solo yang Kehilangan Orang Tuanya karena COVID-19
Indonesia
Gibran Jamin Pendidikan Tiga Anak di Solo yang Kehilangan Orang Tuanya karena COVID-19

"Ya ada tiga anak di Solo yang kehilangan orang tuanya selama pandemi. Saya sudah minta pada ajudan saya untuk menyiapkan bantuan untuk diserahkan pada mereka," ujar Gibran

Jadi Tersangka, Sopir Truk Penabrak Patwal di Tol Cikampek Langsung Dipenjara
Indonesia
Jadi Tersangka, Sopir Truk Penabrak Patwal di Tol Cikampek Langsung Dipenjara

CS yang tengah mengemudikan truk menerima panggilan telepon dan dilanjutkan dengan bermain handphone

Kadinkes DKI: 6,4 Juta Warga Sudah Divaksin
Indonesia
Kadinkes DKI: 6,4 Juta Warga Sudah Divaksin

"Sekarang DKI sudah bisa memvaksin 6,4 juta warga," ucap Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI, Widyastuti

KPK Dalami Peruntukan Tanah di Munjul untuk Program Rumah DP 0 Rupiah
Indonesia
KPK Dalami Peruntukan Tanah di Munjul untuk Program Rumah DP 0 Rupiah

Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami tujuan Perumda Pembangunan Sarana Jaya membeli tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.

Pembuat Video Azan Jihad Kini Dicari Polisi
Indonesia
Pembuat Video Azan Jihad Kini Dicari Polisi

Setelah berhasil menangkap salah satu penyebar video azan "jihad" berinisial H, Polda Metro kini tengah mengejar pembuat video tersebut.

WNI dari Daerah Penyebaran Omicron Tetap Bisa Pulang ke Tanah Air
Indonesia
WNI dari Daerah Penyebaran Omicron Tetap Bisa Pulang ke Tanah Air

Warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah potensi penyebaran Omicron tidak akan ditolak apabila masuk ke tanah air.