Presiden Jokowi Pertimbangkan Keluarkan Perppu KPK, Apa Urgensinya? Presiden Jokowi. Foto: Biro Setpres

MerahPutih.com - Presiden Jokowi masih mempertimbangkan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Namun, keputusan itu justru menuai polemik di masyarakat.

Pengamat Politik dari ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah menilai tidak ada urgensinya Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu mengenai hasil revisi UU KPK.

Baca Juga

Jika Tak Genting, Penerbitan Perppu KPK Dianggap Inkonstitusional

"Perppu tidak ada urgensinya hari ini," ucap Iskandarsyah di Jakarta, Minggu (13/10)

Iskandar pun mempertanyakan sikap Jokowi yang akan mempertimbangkan penerbitan Perppu. Iskandar mengingatkan agar dia mengambil posisi yang tepat dalam menyikapi pro-kontra UU KPK.

"Padahal dengan membatalkan RUU KPK atau tetap meneruskan RUU KPK bukan masalah kan. Jadi kelihatan betul RUU KPK itu dikeluarkan tanpa perhitungan politik yang matang, ketika di luar mendapat tekanan publik yang begitu keras mereka (Presiden) kemudian berfikir ulang, tapi untuk membatalkannya takut kehilangan muka," tegasnya.

Presiden Jokowi. Foto: ANTARA

Ia menegaskan, sebagaimana dilansir Antara, dalam sistem pemerintahan demokrasi, instrumen Perppu memang sah dikeluarkan oleh seorang Presiden.

"Perppu sah boleh dilakukan presiden, sama dengan Dekrit yang merupakan hak preogratif presiden. Tapi kapan dekrit itu dikeluarkan? Berdasarkan suasana subjektif presiden, kalau bangun tidur dia merasa terancam dia dapat mengeluarkan dekrit, itu benar dan sah secara konstitusional," katanya.

Baca Juga

Gerindra Akui Tak Bisa Halangi Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Mantan Ketua KPK, Antasari Azhar, menyarankan gugatan yang dilakukan mahasiswa dan kalangan sipil terhadap UU KPK yang baru disahkan, ditempuh melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi.

"Khan yang berkembang ada judicial review, legislative review, dan Perppu. Menurut saya judicial review saja di MK," kata Antasari dalam diskusi publik bertajuk "KPK Mau Dibawa Ke Mana, Perlukah Presiden Mengeluarkan Perppu UU KPK" yang diselenggarakan Universitas 17 Agustus 1945, di Jakarta, Jumat (11/10).

Ia mengatakan, jika memang Presiden tetap mau mengeluarkan Perppu KPK, maka hal itu merupakan hak prerogatif presiden.

Namun, dia mengusulkan sebelum Perppu diterbitkan agar dirinci lebih dulu daftar inventarisasi masalah, terkait apa saja yang cocok dengan UU KPK yang sama.

Baca Juga

Ini Alasan Jokowi Belum Mau Terbitkan Perppu KPK

Ia mengaku belum membaca secara utuh UU KPK yang baru saja disahkan. Namun, dia mengatakan mengikuti wacana terkait poin-poin yang dipersoalkan dalam UU KPK baru itu.

Dari banyaknya poin itu dia mengaku menyetujui banyak hal. "Saya soal Dewan Pengawas, SP3, penyadapan harus izin, soal ASN, setuju," pungkasnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Data Pasien Corona Pemerintah Bisa Berbeda dengan Fakta di Lapangan
Indonesia
Data Pasien Corona Pemerintah Bisa Berbeda dengan Fakta di Lapangan

Trubus tak yakin data pemerintah setiap harinya sesuai dengan di lapangan karena sedikitnya spesimen yang diuji.

Membelot, Golkar Masukan Politisi Daerah ke Ruang Ganti
Indonesia
Membelot, Golkar Masukan Politisi Daerah ke Ruang Ganti

Pimpinan DPRD atau pimpinan fraksi yang tidak bekerja atau mendukung calon lain yang bukan diusung oleh Partai Golkar pada Pilkada 2020 bakal diganti.

[HOAKS atau FAKTA]: Seluruh Lampu di Wisma Atlet Menyala karena Pasien Penuh
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Seluruh Lampu di Wisma Atlet Menyala karena Pasien Penuh

Akun Sihong Hong (fb.com/sihong.hong.96) mengunggah sebuah gambar tangkapan layar seluruh lampu kamar RSD Wisma Atlet menyala.

 Antisipasi Pasien Suspect Virus Corona, Pemerintah Siapkan 20 Kapsul di Bandara
Indonesia
Antisipasi Pasien Suspect Virus Corona, Pemerintah Siapkan 20 Kapsul di Bandara

Kapsul ini ada di pintu kedatangan penerbangan Internasional, khususnya dari Tiongkok di Bandara Soekarno-Hatta.

DKPP Segera Periksa Anggota Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow
Indonesia
DKPP Segera Periksa Anggota Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow

Selain itu, para Teradu juga menyebut Jerry telah menggelar pesta miras

[Hoaks atau Fakta]: Bank Indonesia Bagi Bagi Uang ke Rekening Pribadi
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Bank Indonesia Bagi Bagi Uang ke Rekening Pribadi

Bank Indonesia juga melakukan klarifikasi di akun Instagram resminya @bank_indonesia bahwa bank tidak pernah menerima atau mengirim transfer dana langsung pada masyarakat.

Pengesahan RUU Ciptaker, Polresta Surakarta Larang Aksi Sweeping dan Ajak Buruh Tidak Mogok Kerja
Indonesia
Pengesahan RUU Ciptaker, Polresta Surakarta Larang Aksi Sweeping dan Ajak Buruh Tidak Mogok Kerja

"Pemerintah sedang gencar-gencarnya mengiatkan sembilan sektor perekonomian bangkit akibat COVID-19. Kita berharap aksi unjuk rasa tidak dilakukan di Solo," kata dia.

 Firli Cs Dianggap Sewenang-Wenang Karena Mutasi Penyidik dan Jaksa KPK Sepihak
Indonesia
Firli Cs Dianggap Sewenang-Wenang Karena Mutasi Penyidik dan Jaksa KPK Sepihak

"Jika kontraknya masih panjang tetapi diputus atau dikembalikan pada instansi asal, maka ini dapat diklasifikasi sebagai kesewenang-wenagan," kata Fickar

Wahyu Setiawan Siap "Bernyanyi" Soal Kasus PAW hingga Kecurangan Pemilu
Indonesia
Wahyu Setiawan Siap "Bernyanyi" Soal Kasus PAW hingga Kecurangan Pemilu

Wahyu Setiawan resmi mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC).

WP KPK Minta Dewas Turun Tangan Sikapi Penarikan Jaksa Secara Mendadak
Indonesia
WP KPK Minta Dewas Turun Tangan Sikapi Penarikan Jaksa Secara Mendadak

Yadyn dan Sugeng mengakhiri masa tugasnya di KPK pada Jumat (31/1) hari ini.