Presiden Jokowi Lantik Irjen Boy Rafli sebagai Kepala BNPT Irjen (Pol) Boy Rafli Amar (Foto divisi humas Mabes Polri)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo melantik Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Boy Rafli Amar sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Pelantikan mantan Kapolda Papua itu sebagai Kepala BNPT berdasarkan Keputusan Presiden No 86/TPA tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tertanggal 5 Mei 2020.

Baca Juga

Mabes Polri Bantah Promosi Boy Rafli Sebagai Kepala BNPT Salahi Aturan

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ucap Boy dengan mengenakan masker hitam di Istana Negara Jakarta, Rabu (6/5).

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," ungkap Boy dilansir Antara

Presiden Jokowi juga mengenakan masker warna hitam namun saat membimbing pengucapan sumpah, Presiden membuka masker tersebut.

Jokowi
Presiden Jokowi. Foto: ANTARA

Pelantikan itu dihadiri oleh undangan terbatas sekitar 20 orang termasuk Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, mantan Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta pejabat terkait lainnya

Pemberian ucapan oleh Presiden Jokowi dan tamu undangan dilakukan dari jarak sekitar 1 meter dengan mengatupkan kedua tangan di dada.

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menunjuk Irjen Pol Boy Rafli Amar sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menggantikan Komjen Pol Suhardi Alius.

Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/1377 - 1378/V/KEP./2020 tertanggal 1 Mei 2020, yang ditandatangani Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, mewakili Kapolri.

Sedangkan Suhardi Alius dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bareskrim Polri.

Boy Rafli Amar memulai karir kepolisiannya pada 1988 sebagai Pamapta Polres Metro Jakarta Pusat dengan pangkat Ipda.

Karir pria kelahiran 25 Maret 1965 itu mulai naik usai menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 1997. Setelah beberapa kali berpindah-pindah jabatan, pada 2009, Boy ditunjuk sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Pada 2010, ia ditarik ke Mabes Polri dan diangkat menjadi Kabagpenum Ropenmas Polri. Dua tahun berselang, ia dipromosikan menjadi Karopenmas Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal.

Baca Juga

IPW Nilai Langkah Polri Tunjuk Boy Rafli Jadi Kepala BNPT Tidak Sah

Boy kemudian ditunjuk sebagai Kapolda Banten pada 2014, sebelum akhirnya ditarik kembali ke Mabes Polri sebagai Kadiv Humas Polri pada 2016 dengan pangkat jenderal bintang dua.

Pada 2017, Boy diangkat sebagai Kapolda Papua. Setahun kemudian, dia dimutasi sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Wakalemdiklat) Polri hingga akhirnya menjabat sebagai kepala BNPT. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Minta Warga Tidak Paksa Masuk ke Tempat Perbelanjaan Jika Penuh
Indonesia
Anies Minta Warga Tidak Paksa Masuk ke Tempat Perbelanjaan Jika Penuh

"Kalau datang ke sebuah tempat nampak sudah penuh, jangan masuk, Nampak sudah lebih dari 50 persen, jangan masuk," tegas Anies di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (2/5).

Pemprov DKI Tunggu Aturan Pusat soal THR Lebaran 2021
Indonesia
Pemprov DKI Tunggu Aturan Pusat soal THR Lebaran 2021

Pemprov DKI hingga kini belum dapat menentukan dan masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terlebih dahulu soal aturan THR.

Hadapi Pilkada 2020, Ini Beberapa Isu Penting Menurut Hasto PDIP
Indonesia
Hadapi Pilkada 2020, Ini Beberapa Isu Penting Menurut Hasto PDIP

Prosesnya dimulai dari penyaringan dan penjaringan calon dari bawah

Perebutan Harta Warisan, Pengadilan Sebut Jenazah Maradona Mesti Diawetkan
Dunia
Perebutan Harta Warisan, Pengadilan Sebut Jenazah Maradona Mesti Diawetkan

Jenazah mendiang legenda sepak bola Diego Maradona "harus diawetkan" bila DNA-nya diperlukan dalam kasus perebutan hak warisan.

Wisma Atlet Hambalang Diusulkan Jadi Rumah Sakit Darurat COVID-19
Indonesia
Nadiem Diwanti-wanti Kurikulum Darurat Jangan Malah Bikin Susah Guru dan Siswa
Indonesia
Nadiem Diwanti-wanti Kurikulum Darurat Jangan Malah Bikin Susah Guru dan Siswa

Pemerintah mesti memperhatikan kesenjangan infrastruktur antar daerah

1.568 Pedagang Pasar Terpapar Corona, Omzet Turun Hingga 70 Persen
Indonesia
1.568 Pedagang Pasar Terpapar Corona, Omzet Turun Hingga 70 Persen

1.568 pedagang pasar yang terkonfirmasi terpapar virus corona dengan total kasus meninggal dunia sebesar 65 jiwa.

Panggung Upacara HUT Ke-75 RI Sudah Berdiri di Istana Presiden
Indonesia
Panggung Upacara HUT Ke-75 RI Sudah Berdiri di Istana Presiden

Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-75 berbeda dengan tahun sebelumnya karena masih masa pandemi COVID-19.

PAN Nilai UU 7/2017 Masih Relevan Digunakan 2-3 Kali Pemilu
Indonesia
PAN Nilai UU 7/2017 Masih Relevan Digunakan 2-3 Kali Pemilu

PAN menghargai usulan sebagian fraksi-fraksi di DPR

Polisi Siap Tangkap Pendukung Rizieq
Indonesia
Polisi Siap Tangkap Pendukung Rizieq

Sidang praperadilan Rizieq Shihab digelar hari ini di PN Jakarta Selatan