Presiden Jokowi hingga Puan Maharani Digugat ke Pengadilan Gegara Pinjol Ilustrasi (Antara/Pixabay)

MerahPutih.com - Pinjaman online (pinjol) ilegal yang saat ini banyak memakan korban terus menjadi perhatian. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama dengan 19 warga menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin terkait permasalahan pinjol tersebut.

Tak hanya Jokowi dan Maruf Amin, gugatan juga tertuju kepada Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dan Otoritas Jasa Keuangan.

Gugatan warga negara atau citizent law suit ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (12/11). Jokowi hingga Puan Maharani digugat berkenaan dengan tanggung jawab yang mereka miliki terkait permasalahan pinjol.

"Warga mendesak pihak-pihak ini untuk membuat dan memastikan pembentukan regulasi yang komprehensif dan menjawab permasalahan masyarakat," kata pengacara dari LBH Jakarta Jeanny Sirait dalam keterangannya, Jumat (12/11).

Baca Juga:

Hampir Kabur ke Turki, WNA Otak Sindikat Pinjol Ilegal Terancam 20 Tahun Bui

Jeanny berharap regulasi tersebut nantinya mampu memberikan perlindungan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta menyelesaikan persoalan yang ada dan memutus rantai panjang polemik pinjaman online agar korban tidak terus bertambah.

Seharusnya, lanjut dia, kehadiran pinjol dapat menjawab kebutuhan masyarakat dalam kemudahan melakukan pinjaman. Namun, faktanya pinjol justru menjadi malapetaka yang menyebabkan ribuan orang mengalami pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.

Menurut Jeanny, berbagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia tersebut dikarenakan belum adanya regulasi komprehensif yang menjawab permasalahan pinjol di tengah masyarakat. Seharusnya pemerintah memberikan kepastian izin pendaftaran sebagai syarat, bagi aplikasi peer-to-peer lending atau pinjol dapat beroperasi di Indonesia.

"Hal ini harus dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital," tegas Jeanny.

Kemudian, sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjol dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjol. Selain itu, batasan pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera, mikrofon dan lokasi.

"Dalam hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat pengguna aplikasi pinjol dapat menolak akses tanpa memengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman," ujarnya.

Baca Juga:

MUI Haramkan Kripto dan Pinjol Riba

Bahkan, kata Jeanny, saat ini belum ada jaminan ketentuan baku dalam perjanjian elektronik. Pun larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjol baik oleh perusahaan penyelenggara maupun pihak ketiga yang bekerja sama.

"Batasan biaya administrasi pinjaman yang didasarkan pada nilai yang wajar," imbuhnya.

Bahkan batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang dianjurkan (bunga moratoir). Larangan tegas dan sanksi penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindak pidana, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjol maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjol.

Lebih lanjut, Jeanny mengatakan pemerintah harus membuat sistem pengawasan proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebelum perusahaan penyelenggara aplikasi pinjol menyepakati perjanjian pinjam meminjam. Pun mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen.

"Sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ke-3 yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman online, jika terjadi pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran hak atas privasi, pelanggaran hak atau rasa aman dan tindak pidana dalam proses penagihan," kata Jeanny. (Pon)

Baca Juga:

Bos Pinjol Ilegal yang Ditangkap Bareskrim Edit Surat Izin Usaha dari Pemerintah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus COVID-19 di Indonesia Tembus 4 Juta
Indonesia
Kasus COVID-19 di Indonesia Tembus 4 Juta

Pembukaan kembali aktivitas masyarakat tetap harus dilakukan tahap demi tahap

Ridwan Kamil Ingatkan Anak Buahnya Tidak Berbuat Curang Pakai Mobil Dinas Buat Mudik
Indonesia
Ridwan Kamil Ingatkan Anak Buahnya Tidak Berbuat Curang Pakai Mobil Dinas Buat Mudik

"Jangan ada lagi pelat warna ungu pura-pura hitam padahal merah itu nanti laporkan oleh media kita tindak ya," katanya.

DPRD DKI Soroti Sisi Positif dan Negatif Citayam Fashion Week
Indonesia
DPRD DKI Soroti Sisi Positif dan Negatif Citayam Fashion Week

Pemerintah DKI harus memperhatikan Citayam Fashion Week ini agar dapat memfasilitasnya, sehingga bisa lebih baik lagi dengan memunculkan kesan positif.

Luhut Sebut Sawit Jatuh karena Ukraina, Anggota DPR: Jangan Buang Badan
Indonesia
Luhut Sebut Sawit Jatuh karena Ukraina, Anggota DPR: Jangan Buang Badan

Luhut Binsar Panjaitan diminta tidak "buang badan" soal anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit dan crude palm oil (CPO).

Anies Tegaskan Tindakan Brutal Anggota PPSU yang Aniaya Pacar tidak Bisa Ditolerir
Indonesia
Anies Tegaskan Tindakan Brutal Anggota PPSU yang Aniaya Pacar tidak Bisa Ditolerir

Menurutnya, tidak ada ruang bagi kekerasan dan pelecehan di seluruh lingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta.

Pemudik Diminta Waspada Potensi Bencana akibat Hujan
Indonesia
Pemudik Diminta Waspada Potensi Bencana akibat Hujan

Para pemudik diharapkan selalu waspada ketika melewati daerah rawan bencana di Jawa Barat selama periode 29 April - 8 Mei mendatang.

Jumlah Penambahan Pasien COVID-19 Makin Hari Terus Menurun
Indonesia
Jumlah Penambahan Pasien COVID-19 Makin Hari Terus Menurun

Penambahan kasus positif hari ini mengalami penurunan dibanding Kamis (26/8) sebanyak 16.899 kasus.

[HOAKS atau FAKTA] KPK Terbitkan Surat Kabar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] KPK Terbitkan Surat Kabar

Beredar sebuah surat kabar dengan nama “Koran Pengawas Korupsi (KPK).

M Taufik Jelaskan Perkara Doakan Anies Jadi Presiden Berujung Pencopotan
Indonesia
M Taufik Jelaskan Perkara Doakan Anies Jadi Presiden Berujung Pencopotan

Keputusan Gerindra sudah bulat melengserkan Mohamad Taufik sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

Kata Riza Patria soal Maju di Pilgub DKI 2024
Indonesia
Kata Riza Patria soal Maju di Pilgub DKI 2024

"Tidak ada pikiran seperti itu," kata Riza