Headline
 Presiden Jokowi Diminta Datang ke KPK Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati. (MP/Ponco Sulaksono

MerahPutih.Com - Koalisi Kawal Capim KPK meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melihat langsung rekam jejak 10 Capim KPK periode 2019-2023 yang telah diserahkan Pansel pada Senin (2/9). Hal ini untuk mencegah nama-nama yang bermasalah memimpin lembaga antirasuah ke depan.

Peneliti Tranparency International Indonesia (TII) Nur Fajri mengatakan, KPK perlu mengundang Presiden Jokowi untuk menelisik catatan 10 kandidat Capim KPK yang lolos hingga seleksi tahap akhir tersebut.

Baca Juga:

Komisi III DPR Siap Dalami Rekam Jejak dan Integritas 10 Capim KPK

"Presiden datang ke KPK atau KPK mengundang Presiden untuk melihat catatan 10 Capim KPK," kata Nur Fajri dalam diskusi di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Selasa (3/9).

Logo KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: kpk.go.id

Fajri menilai Pansel masih meloloskan beberapa peserta yang mempunyai rekam jejak kelam. Di antaranya, ada Capim KPK yang diduga melanggar kode etik hingga ingin kewenangan KPK dikurangi.

"Beliau kan Presiden terpilih, kalau nama-nama yang diusulkan tidak punya visi pemberantasan korupsi yang terjadi justru pemberantasan korupsi akan semakin mundur," ungkap dia.

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai, dari 10 nama kandidat yang diserahkan Pansel ke Presiden Jokowi, terdapat beberapa nama yang ingin melemahkan kinerja lembaga antirasuah.

Bahkan dia menilai, salah satu Capim dalam tes wawancara dan uji publik ingin KPK tak mengusik perkara korupsi di institusi Polri dan Kejaksaan.

"Padahal kita tahu KPK dibentuk untuk memberantas korupsi yang juga menindak institusi penegak hukum," ujar Asfinawati.

Baca Juga:

Ketua KPK Agus Rahardjo: Presiden Minta Masyarakat Koreksi Hasil Kerja Pansel

Kendati demikian, koalisi enggan membeberkan secara rinci siapa saja di antara 10 nama tersebut yang bermasalah. Asfinawati menginginkan Presiden Jokowi menelisik lebih dalam nama-nama Capim KPK yang telah diserahkan Pansel.

"Ada calon yang tersangkut masalah etik, ada calon yang tidak ingin ada OTT lagi, pencegahan tidak ada, penyidikan dihilangkan. Jadi sebenarnya apa yang tersisa dari KPK tidak ada. Karena itu kita ingin mengingatkan presiden. Apakah orang-orang ini menurut UU yang bermasalah akan dipilih," pungkas Asfinawati.(Pon)

Baca Juga:

Berikut 10 Nama Capim KPK yang Diserahkan Pansel ke Presiden Jokowi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lompat dari Lantai 13 RSUI Depok, Pasien COVID-19 Tewas
Indonesia
Lompat dari Lantai 13 RSUI Depok, Pasien COVID-19 Tewas

Humas RSUI Kinanti membenarkan kasus tersebut

LPSK: Korban Pelecehan Seksual Anak Buah Anies Lebih dari Satu Orang
Indonesia
LPSK: Korban Pelecehan Seksual Anak Buah Anies Lebih dari Satu Orang

LPSK membenarkan pemecatan Blessmiyanda dari Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI terkait dugaan kasus pelecehan seksual.

Waspadai Bakteri di Makanan Cepat Saji
Indonesia
Waspadai Bakteri di Makanan Cepat Saji

Makanan cepat memang enak untuk dikonsumsi. Namun, di balik kelezatannya ada risiko berbahaya jika proses pengolahannya tidak higienis. Salah satunya adalah terdapat bakteri Staphylococcus Aureus.

KPK Geledah Satu Ruko di Cibubur Terkait Kasus Korupsi Rumah DP 0 Rupiah
Indonesia
KPK Geledah Satu Ruko di Cibubur Terkait Kasus Korupsi Rumah DP 0 Rupiah

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah satu ruko di Cibubur Indah II, Jalan Jambore Blok C 2 No. 2, Cibubur Indah, Jakarta Timur, Rabu (3/3).

10,2 Juta Orang Telah Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
10,2 Juta Orang Telah Disuntik Vaksin COVID-19

Jumlah kasus positif COVID-19 hingga Senin (12/4), bertambah sebanyak 4.829 kasus dari sebelumnya 1.566.995 kini naik menjadi sebanyak 1.571.824 kasus.

Kota Bandung Masuki Zona Kritis COVID-19
Indonesia
Kota Bandung Masuki Zona Kritis COVID-19

Saat ini BOR sudah mencapai 89.71 persen. Angka yang sudah kritis dan melebihi standar aman World Health Organization (WHO).

Pelajar Rusuh yang Diciduk Gegara Tolak UU Ciptaker Dipastikan Bisa Dapat SKCK
Indonesia
Pelajar Rusuh yang Diciduk Gegara Tolak UU Ciptaker Dipastikan Bisa Dapat SKCK

Semua pelajar yang pernah ditangkap oleh Polda Metro Jaya dalam demo rusuh kemarin hanya diminta membuat surat pernyataan

Rahayu Saraswati Sebut Terjadi Ketimpangan Pembangunan di Tangsel
Indonesia
Rahayu Saraswati Sebut Terjadi Ketimpangan Pembangunan di Tangsel

Menurutnya, hal tersebut harusnya menjadi tugas Pemkot untuk memperbaiki semua jalan di Tangerang Selatan agar tidak ada ketimpangan.

PKB Jabar Dorong 7 Kader di Pilkada Serentak
Indonesia
PKB Jabar Dorong 7 Kader di Pilkada Serentak

"Dari tujuh kader, Insya Allah semuanya menang. Tapi, minimalnya lima kader PKB sendiri bisa menang," ujar Syaiful Huda.