Presiden Jokowi Bertolak ke Australia Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan pers sebelum bertolak ke Australia di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (3/7). Foto: Setkab

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Sydney, Australia, Senin (3/7).

Kepala Negara diagendakan akan melakukan lawatan kerja selama tiga hari di Australia dan Papua Nugini.

Baca Juga

Jokowi Kunjungi Australia 3 - 5 Juli 2023

"Kunjungan ini bernilai sangat strategis bagi Indonesia karena nanti di Australia saya akan melakukan rangkaian Annual Leaders Meeting (ALM) 2023 dengan Perdana Menteri Anthony Albanese," ujar Jokowi dalam pernyataan pers di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma.

Sebelumnya, kedua pemimpin telah mengadakan ALM 2023 di Bogor pada Juni tahun lalu.

Jokowi menyebutkan sejumlah agenda prioritas yang dibahas bersama PM Anthony Albanese dan para CEO di Australia adalah investasi dan perdagangan sebagai topik utama, serta bidang kesehatan, transisi energi, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).

"Utamanya investasi dan perdagangan karena ada kenaikan perdagangan dan investasi yang cukup drastis dari Australia, kemudian di bidang kesehatan, transisi energi, dan peningkatan SDM," katanya.

Baca Juga

Jokowi Minta Persaingan Politik Tidak Hambat Program Pemerintah

Pada tanggal 5 Juli 2023, Presiden akan melanjutkan kunjungan kerja ke Port Moresby, Papua Nugini. Kunjungan ini adalah kunjungan balasan sekaligus memenuhi undangan PM James Marape.

"Selain dengan Perdana Menteri Marape, saya juga akan bertemu dengan Gubernur Jenderal dan menghadiri forum bisnis pertama Indonesia-Papua Nugini," ucapnya.

Jokowi diagendakan tiba di tanah air pada tanggal 6 Juli 2023. Presiden akan langsung menghadiri Papua Street Carnival.

“Insya Allah nanti saya akan kembali ke tanah air tanggal 6 Juli, ke Papua, ke Jayapura untuk mengikuti Papua Street Festival tanggal 7 Juli yang akan datang,” pungkasnya. (*)

Baca Juga

Presiden Jokowi Minta Menpora Dito Hormati Proses Hukum

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Golkar Resmi Gabung Koalisi Anies Sejak Januari 2023
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Golkar Resmi Gabung Koalisi Anies Sejak Januari 2023

Sebuah video mengklaim bahwa Partai Golkar telah resmi bergabung dengan koalisi Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang.

Hasto Sebut Ada Parpol yang Menyatakan Dukungan ke PDIP Jumat Besok
Indonesia
Hasto Sebut Ada Parpol yang Menyatakan Dukungan ke PDIP Jumat Besok

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menegaskan, kerja sama partai politik untuk mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo didasarkan atas prinsip gotong royong.

Jokowi Buka Perdagangan Bursa 2023
Indonesia
Jokowi Buka Perdagangan Bursa 2023

Jokowi mengapresiasi pertumbuhan perdagangan saham pada 2022. Kapitalisasi pasar, telah tumbuh 15 persen hingga mencapai Rp9.499 triliun.

Cerita Kejujuran Petugas Kebersihan Stasiun Tugu Kembalikan Uang Rp 44 Juta
Indonesia
Cerita Kejujuran Petugas Kebersihan Stasiun Tugu Kembalikan Uang Rp 44 Juta

Saat dicek, tas itu berisi uang dengan jumlah Rp 44 juta dan satu uni telepom genggam.

Koalisi Perubahan Sebut Ada Potensi Parpol Lain Bergabung
Indonesia
Koalisi Perubahan Sebut Ada Potensi Parpol Lain Bergabung

Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera masih menunggu kemungkinan ada partai politik lain yang bergabung menghadapi Pemilu 2024.

KPK Perpanjang Penahanan Eks Pejabat Pajak Rafael Alun Selama 40 Hari
Indonesia
KPK Perpanjang Penahanan Eks Pejabat Pajak Rafael Alun Selama 40 Hari

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tersangka dugaan penerimaan gratifikasi mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) selama 40 hari ke depan demi kepentingan penyidikan.

Modus Dugaan Korupsi Dana Tukin ESDM Bisa Terjadi di Lembaga Lain
Indonesia
Modus Dugaan Korupsi Dana Tukin ESDM Bisa Terjadi di Lembaga Lain

Kasus dugaan korupsi dana tukin di Kementerian ESDM sangat mungkin terjadi di kementerian lain.

Demokrat Dikabarkan Dapat Jatah Menteri dari Jokowi, Gerindra: Itu Kewenangan Presiden
Indonesia
Demokrat Dikabarkan Dapat Jatah Menteri dari Jokowi, Gerindra: Itu Kewenangan Presiden

"Itu sepenuhnya kewenangan presiden untuk mengangkat siapa pembantunya dari partai apa dan sebagainya," katanya. 

KPK Sudah Tangkap 371 Koruptor Berlatar Pengusaha dan Berpendidikan Tinggi
Indonesia
KPK Sudah Tangkap 371 Koruptor Berlatar Pengusaha dan Berpendidikan Tinggi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Mei 2023 mencatat telah menindak 1.515 pelaku korupsi, dan sebanyak 371 orang di antaranya adalah pengusaha.

Politisi Golkar Ungkap Butuh Payung Hukum Cegah Kebocoran Data
Indonesia
Politisi Golkar Ungkap Butuh Payung Hukum Cegah Kebocoran Data

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menegaskan selama tidak ada payung hukum keamanan siber, maka kebocoran data akan terus terjadi.