Presiden Diminta Hentikan Operasi Militer di Papua Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Masyarakat Papua, Theo Hasegem. (MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua setiap waktunya semakin masif. Tragedi ini berdampak ke berbagai pihak, baik yang tak terlibat sama sekali pun.

Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Masyarakat Papua, Theo Hasegem mengatakan, operasi militer yang berlangsung saat ini cenderung mengorbankan warga sipil.

Baca Juga: Sebelum Dihabisi, Briptu Hedar Dianiaya KKB

"Korban jiwa yang terus bertambah kami lihat tak ada untungnya. Justru merugikan masyarakat sipil yang sebenarnya tak tau apa-apa," kata Theo di kantor Amnesty Internasional, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. (Foto: net)
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. (Foto: net)

Theo melanjutkan, ada 184 warga yang menjadi korban. Mereka ada yang ditembak dan meninggal karena sakit saat berada di kamp pengungsian.

"Termasuk pendeta Geyimin Nirigi yang tewas karena ditembak diduga oknum aparat melalui upaya paksa di Mapeduma, Nduga," jelas Theo.

Theo melanjutkan, pengerahan aparat TNI dan Polri di Nduga sudah seperti operasi militer. Warga menjadi korban selama enam bulan operasi dengan mengungsi dan kesulitan untuk mendapatkan akes kesehatan.

"Dampak operasi tersebut diduga telah terjadi pelanggaran HAM selama konflik berlangsung," ungkap Theo.

Sejumlah laporan menyebutkan, aparat menurunkam beberapa bahan peledak dan senjata yang mengerikan bagi masyarakat. "Ada masyarakat yang terkena dampak seperti pecahan bom hingga asap," terang Theo.

Baca Juga: KKB Pimpinan Porum Okiman Wenda Takuti Warga Balingga Hingga Mengungsi

Sementara, Pdt. Esmon Walilo, Kordinator Gereja Kingmi di Tanah Papua Kabupaten Jayawijaya meminta Presiden Joko Widodo menarik pasukan TNI dan Polri dari Nduga. "Ini untuk menjaga kestabilan wilayah kehidupan masyarakat Nduga;" jelas Esmon.

Ia juga mendesak agar mendedak akses dan memberikan jaminan keamanan bagi jurnalis, investigasi HAM dan pekerka kemanusiaan ke Nduga. "Harus pula dibentuk tim Komite Penyelidik Pelanggar HAM Ad Hoc untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM pasca kejadian Desember 2018 di Nduga," jelas Esmon.

Konflik akibat kontak senjata antara aparat TNI polri dengan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egainus Kogoya di Distrik Yal Kabupaten Nduga pada 26 Februari 2019 menyebabkan warga di Distrik Mbua, Yal, Yigi, Mapenduma, Nikuri, dan Mbulmu Yalma mengungsi.

Diperkirakan sekitar 2.000 warga mengungsiyang tersebar di Distrik Mbua, Distrik Yal, Distrik Mbulmu Yalma Kabupaten Nduga dan kabupaten Wamena.

Jumlah pengungsi pelajar SD, SMP, SMA sebanyak kurang lebih 600 orang yang terdata di Distrik Mbua, Distrik Yal, Distrik Mbulmu Yalma Kabupaten Nduga sedangkan di Kabupaten Wamena belum diketahui secara pasti karena kondisi pengungsi berada di keluarga atau suku masing-masing.

Begitu pula dengan jumlah pengungsi dewasa dan kelompok rentan lainnya masih belum bisa didata karena kondisi keamanan serta masyarakat yang masih merasa takut untuk berkomunikasi dengan pihak di luar sukunya atau keluarganya. (Knu)

Baca Juga: Foto-Foto Brimob Korban Penyergapan KKB Papua di Bandara Distrik Mugi



Zaimul Haq Elfan Habib