Presiden Didesak Evaluasi Menteri Terkait Penanganan COVID-19 Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. (FOTO ANTARA/Luqman Hakim)

MerahPutih.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta para elit baik partai politik maupun masyarakat untuk tidak memanfaatkan pandemi COVID-19 sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan, dalam situasi pandemi COVID-19 yang semakin memprihatinkan, seyogianya para elit menunjukkan sikap kenegarawanan dengan kearifan menahan diri dari polemik politik yang tidak substantif.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan para menteri seharusnya tidak membuat kebijakan kontroversial dan tidak terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat serta pejabat tinggi negara diminta tidak menyampaikan pernyataan yang meresahkan, termasuk pernyataan yang cenderung merendahkan kualitas dan keberadaan tenaga kesehatan Indonesia yang telah berjuang keras dengan pertaruhan jiwa raga dalam menangani pasien COVID-19.

Baca Juga:

Demi Keselamatan Rakyat, Tunda Pilkada hingga Tahun 2022

Presiden pinta Muhammdaiyah, perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintah dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya Presiden.

Menurut Pimpinan Pusat Muhammadiyah, perlu kebijakan yang tegas dan menyeluruh dalam penanganan COVID-19 secara nasional agar keadaan bisa terkendali.

"Penyelamatan jiwa manusia merupakan sesuatu yang terpenting dari lainnya sebagaimana perintah Konstitusi agar negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," ujarnya.

Rapat Kabinet

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah bekerja keras menangani pandemi COVID-19, meskipun belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Ia menegaskan, di tengah kerumitan permasalahan yang muncul, kerja dan kinerja pemerintah perlu ditingkatkan dan diperbaiki, terutama terkait dengan koordinasi antarinstansi dan komunikasi publik.

"Koordinasi dan komunikasi yang lemah menimbulkan kegaduhan politik yang trivial dan kontraproduktif," ujarnya dalam siaranpersnya.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga meminta DPR untuk menunda pembahasan rancangan undang-undang yang bisa menimbulkan kegaduhan, termasuk Rancangan Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja dan fokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan agar penggunaan dana penanganan pandemi COVID-19.

"Sudah saatnya anggota DPR dan elit politik lainnya menunjukkan tanggung jawab dan moral politik yang luhur dalam penanganan COVID-19 dan penyelesaian masalah bangsa yang bersifat mendesak dan darurat," tegasnya.

Baca Juga:

Ganjar Pranowo Setuju Pilkada 2020 Ditunda

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KBRI Brunei Kembali Fasilitasi WNI Yang Balik ke Indonesia
Indonesia
KBRI Brunei Kembali Fasilitasi WNI Yang Balik ke Indonesia

Hasil survei yang dilakukan oleh KBRI Bandar Seri Begawan menunjukkan terdapat sekitar 300 lebih WNI yang berkeinginan kembali ke Indonesia.

Gibran Akui Masyarakat Protes Pemerintah Larang Mudik Lebaran
Indonesia
Gibran Akui Masyarakat Protes Pemerintah Larang Mudik Lebaran

Menanggapi keputusan tersebut, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengakui banyak masyarakat protes terkait larangan mudik Lebaran tahun ini.

Bio Farma Luncurkan Kemasan Baru Vaksin COVID-19
Indonesia
Bio Farma Luncurkan Kemasan Baru Vaksin COVID-19

Indonesia kembali menerima bahan baku vaksin COVID-19 gelombang ke-2 dari Sinovac sebanyak 10 juta dosis, Selasa (2/2).

Gereja Basilea Christ Cathedral Gading Serpong Terbakar
Foto
Gereja Basilea Christ Cathedral Gading Serpong Terbakar

Bangunan terbakar di Gereja Basilea Christ Cathedral Gading Serpong, Tangerang, Banten

Update COVID-19 Rabu (19/8): 144.945 Positif, 98.657 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Rabu (19/8): 144.945 Positif, 98.657 Sembuh

Jumlah ini merupakan hasil tracing melalui pemeriksaan sebanyak 26.078 spesimen

Pakai Masker di Bawah Dagu Berbahaya, Ini Alasannya
Indonesia
Pakai Masker di Bawah Dagu Berbahaya, Ini Alasannya

jika terpaksa harus melepas masker, maka lebih baik melepaskannya secara menyeluruh. Bukan dengan cara menurunkannya ke bawah dagu

Pelanggaran Prokes Kampanye Pekan Pertama Tak Signifikan
Indonesia
Pelanggaran Prokes Kampanye Pekan Pertama Tak Signifikan

Pelanggaran yang terjadi selama kampanye seminggu terakhir tidak signifikan

Peringati HUT ke-75 RI, Politisi PDIP: Ekonomi Kita Sebagian Besar Masih Dikuasai Segelintir Elit
Indonesia
Peringati HUT ke-75 RI, Politisi PDIP: Ekonomi Kita Sebagian Besar Masih Dikuasai Segelintir Elit

Juga, pentingnya perhatian dan dukungan pemerintah dalam pendidikan pesantren