Presiden Didesak Evaluasi Menteri Terkait Penanganan COVID-19 Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. (FOTO ANTARA/Luqman Hakim)

MerahPutih.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta para elit baik partai politik maupun masyarakat untuk tidak memanfaatkan pandemi COVID-19 sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan, dalam situasi pandemi COVID-19 yang semakin memprihatinkan, seyogianya para elit menunjukkan sikap kenegarawanan dengan kearifan menahan diri dari polemik politik yang tidak substantif.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan para menteri seharusnya tidak membuat kebijakan kontroversial dan tidak terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat serta pejabat tinggi negara diminta tidak menyampaikan pernyataan yang meresahkan, termasuk pernyataan yang cenderung merendahkan kualitas dan keberadaan tenaga kesehatan Indonesia yang telah berjuang keras dengan pertaruhan jiwa raga dalam menangani pasien COVID-19.

Baca Juga:

Demi Keselamatan Rakyat, Tunda Pilkada hingga Tahun 2022

Presiden pinta Muhammdaiyah, perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintah dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya Presiden.

Menurut Pimpinan Pusat Muhammadiyah, perlu kebijakan yang tegas dan menyeluruh dalam penanganan COVID-19 secara nasional agar keadaan bisa terkendali.

"Penyelamatan jiwa manusia merupakan sesuatu yang terpenting dari lainnya sebagaimana perintah Konstitusi agar negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," ujarnya.

Rapat Kabinet

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah bekerja keras menangani pandemi COVID-19, meskipun belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Ia menegaskan, di tengah kerumitan permasalahan yang muncul, kerja dan kinerja pemerintah perlu ditingkatkan dan diperbaiki, terutama terkait dengan koordinasi antarinstansi dan komunikasi publik.

"Koordinasi dan komunikasi yang lemah menimbulkan kegaduhan politik yang trivial dan kontraproduktif," ujarnya dalam siaranpersnya.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga meminta DPR untuk menunda pembahasan rancangan undang-undang yang bisa menimbulkan kegaduhan, termasuk Rancangan Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja dan fokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan agar penggunaan dana penanganan pandemi COVID-19.

"Sudah saatnya anggota DPR dan elit politik lainnya menunjukkan tanggung jawab dan moral politik yang luhur dalam penanganan COVID-19 dan penyelesaian masalah bangsa yang bersifat mendesak dan darurat," tegasnya.

Baca Juga:

Ganjar Pranowo Setuju Pilkada 2020 Ditunda

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Eks Dosen IPB yang Rencanakan Bom Gedung DPR Segera Disidang
Indonesia
Eks Dosen IPB yang Rencanakan Bom Gedung DPR Segera Disidang

Mantan Institut Pertanian Bogor, Abdul Basith bersama dengan 16 rekannya yang terlibat dalam kasus bom rakitan akan segera diseret ke meja hijau.

 Pengrusakan Musala, Alissa Wahid Nilai Indonesia Darurat Toleransi
Indonesia
Pengrusakan Musala, Alissa Wahid Nilai Indonesia Darurat Toleransi

"Karena itu perusakan terhadap tempat ibadah harus ditindak secara tegas dan memproses hukum pelaku dan provokatornya," kata Alissa.

Pemerintah Keliru Terapkan Kebijakan Investasi dengan Abaikan Kesehjateraan Pekerja
Indonesia
Pemerintah Keliru Terapkan Kebijakan Investasi dengan Abaikan Kesehjateraan Pekerja

Upah yang dibatasi dan pencabutan subsidi membuat turunnya daya beli buruh formal dan informal

Pasien Positif COVID-19 DKI Jakarta Capai 377 Orang, 32 Meninggal Dunia
Indonesia
Pasien Positif COVID-19 DKI Jakarta Capai 377 Orang, 32 Meninggal Dunia

Data itu tercatat pada Selasa (24/3) sekira pukul 14.20 WIB.

55 Kandidat Calon Anggota KY 2020-2025 Ikuti Uji Publik Secara Daring
Indonesia
55 Kandidat Calon Anggota KY 2020-2025 Ikuti Uji Publik Secara Daring

Di setiap kelompok, para peserta diminta untuk memaparkan isi makalah selama 5 menit

   Pengamat Politik Anggap Parpol Sudah Mulai Bermanuver untuk Pemilu 2024
Indonesia
Pengamat Politik Anggap Parpol Sudah Mulai Bermanuver untuk Pemilu 2024

“Saya kira elite politik Indonesia juga menyadari bahwa ternyata dinamika pemilu itu menjadi semacam dalam tanda kutip perang di dalam masyarakat yang begitu membelah,” ujar Qodari

Pemerintah Masih Kaji Pemulangan Eks Kombatan ISIS ke Indonesia
Indonesia
Pemerintah Masih Kaji Pemulangan Eks Kombatan ISIS ke Indonesia

"Tentu ada banyak hal yang dipertimbangkan, baik dampak positif maupun negatifnya," kata Fachrul

LIPI Buka Dua dari Empat Kebun Raya di Indonesia Saat COVID-19
Indonesia
LIPI Buka Dua dari Empat Kebun Raya di Indonesia Saat COVID-19

Kebun Raya Bogor dan Kebun Raya Cibodas dibuka kembali, setelah disiapkan konsep-konsep penerapan protokol kesehatan

Lewat Puisi, Ketua KPK Tanamkan Semangat Antikorupsi untuk Mahasiswa Binawan
Indonesia
Lewat Puisi, Ketua KPK Tanamkan Semangat Antikorupsi untuk Mahasiswa Binawan

Firli Bahuri mengajak mahasiswa baru Universitas Binawan untuk hidup jujur, disiplin dan berintegritas

Imbauan WFH Tak Pengaruh, Volume Kendaraan di Jakarta Hari Ini Meningkat Tajam
Indonesia
Imbauan WFH Tak Pengaruh, Volume Kendaraan di Jakarta Hari Ini Meningkat Tajam

Sebanyak 22.667 kendaraan melintas di sana pada Senin kemarin