Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - RENCANA Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alihi Jalur Gaza dan memindahkan warganya mendapat reaksi keras dari Palestina. Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Rabu (5/2) dengan tegas menolak niat Trump tersebut. Abbas mengatakan ia tak bisa membiarkan pelanggaran terhadap hak-hak rakyat Palestina yang telah diperjuangkan selama beberapa dekade.
"Usulan semacam itu merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Perdamaian dan stabilitas di kawasan tidak akan tercapai tanpa berdirinya negara Palestina," kata Abbas, seperti dilansir ANTARA.
Dalam jumpa pers bersama pemimpin Israel Benjamin Netanyahu di Washington pada Selasa (4/2) malam, Trump mengatakan AS akan ‘mengambil alih’ Gaza setelah memindahkan warga Palestina di sana.
Dia mendaku mampu mengubah wilayah kantong Palestina yang luluh lantak oleh serangan Israel itu menjadi ‘Riviera Timur Tengah’.
Abbas menegaskan Jalur Gaza merupakan bagian tak terpisahkan dari tanah Palestina bersama Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
"Hak-hak sah rakyat Palestina tidak bisa dinegosiasikan. Tidak ada pihak yang berhak mengambil keputusan soal masa depan rakyat Palestina selain Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai badan perwakilan resmi dan sah rakyat Palestina," kata Abbas.
Baca juga:
Ia lalu meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Dewan Keamanan PBB untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam menegakkan resolusi internasional serta melindungi hak-hak yang melekat pada rakyat Palestina.
Pada 25 Januari, Trump memicu kemarahan dengan usul agar warga Palestina di Gaza dipindahkan ke Yordania dan Mesir. Namun, usul tersebut ditentang keras oleh kedua negara tetangga Palestina itu. Dalam pertemuan di Kairo pada Sabtu, para menteri luar negeri dari enam negara Arab dengan tegas menolak pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza dan menyerukan kembali solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
Usul Trump muncul setelah kesepakatan gencatan senjata, yang menghentikan perang genosida Israel untuk sementara, mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari.(*)
Baca juga:
