Premium Boleh Saja Dihapus, Tapi Pemerintah Harus Turunkan Harga Pertalite Dokumentasi - Aktivitas pelayanan penjualan BBM di salah satu SPBU Pertamina. (ANTARA/Humas Pertamina)

MerahPutih.com - Pemerintah berencana menghapus bahan bakar minyak bersubsidi jenis Premium. Rencana itu bakal dijalankan kendati kondisi ekonomi Indonesia masih belum pulih akibat COVID-19.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai rencana kebijakan pemerintah yang akan menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium harus diikuti dengan menurunkan harga BBM jenis Pertalite.

Baca Juga

Masyarakat Diminta Tidak Panik, Pertamina Produksi 1 Juta Barel BBM Per Hari

Hal ini perlu dilakukan sebagai bukti alasan pemerintah menghapus premium benar-benar karena faktor lingkungan dan bukan karena faktor komersil.

"Harusnya keinginan pemerintah memperbaiki lingkungan tidak serta merta menghapus kewajiban menyediakan BBM murah bagi rakyat," ujar Mulyanto kepada wartawan, Rabu (29/12).

Mulyanto juga meminta pemerintah mengubah cara pandang penyediaan BBM bagi rakyat. Ia menuturkan, BBM jangan sekedar dipandang sebagai komoditas komersil yang dijual dengan harga pasar.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. ANTARQ/HO-Humas Fraksi PKS
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. ANTARQ/HO-Humas Fraksi PKS

Pemerintah punya tanggung jawab melayani rakyat untuk mendapatkan bahan bakar minyak yang terjangkau dalam rangka menyejahterakan mereka. Dan mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah amanat konstitusi bagi pemerintah.

"Jadi silakan saja Pemerintah menggunakan BBM jenis apapun yang lebih baik bagi lingkungan, asalkan harganya terjangkau bagi rakyat," tegasnya.

Baca Juga

Hadapi Libur Nataru, Pertamina Tambah Stok BBM di Yogyakarta Sebanyak 10 Persen

Politisi PKS dari Dapil Banten III ini berpandangan, sejatinya masyarakat bukannya tidak ingin menggunakan BBM bersih. Namun di tengah kondisi ekonomi yang masih lemah akibat pandemi, mereka lebih memilih BBM murah yang terjangkau.

Ia berharap Pemerintah jangan sekedar beralasan untuk memenuhi standar global mengurangi emisi karbon, tanpa memperhatikan kemampuan masyarakat. Jangan sampai untuk menjaga agenda global masyarakat yang dikorbankan.

"Pemerintah harusnya dapat menyelaraskan antara kepentingan global dengan kepentingan masyarakat," jelas dia.

Untuk mengatasi masalah tersebut, ia meminta pemerintah fokus memperbaiki sektor hulu dan membangun kilang-kilang minyak.

"Sehingga impor BBM dapat dikurangi dan mampu menyediakan BBM terjangkau untuk kesejahteraan rakyat," tutup Mulyanto. (Knu)

Baca Juga

Libur Nataru, Kebutuhan BBM di Jateng dan DIY Diprediksi Naik 10 Persen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Mobilitas Masyarakat di Bandung Turun 10 Persen Selama PPKM Darurat
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Aplikasi Telegram Gaet Pengguna Dengan Hadiah Rp 500 Ribu
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Aplikasi Telegram Gaet Pengguna Dengan Hadiah Rp 500 Ribu

Setelah korban mengirimkan kode lima digit yang dikirim pelaku sesuai arahannya, pulsa di handphone korban langsung tersedot.

PDIP Dukung Formula E Digelar di Ancol
Indonesia
PDIP Dukung Formula E Digelar di Ancol

Pemilihan kawasan Ancol, Jakarta Utara sebagai lokasi sirkuit Formula E mendapat dukungan dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta.

MKD DPR: Arteria Dahlan Berpotensi Langgar UU MD3 Jika Penuhi Panggilan Polisi
Indonesia
MKD DPR: Arteria Dahlan Berpotensi Langgar UU MD3 Jika Penuhi Panggilan Polisi

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Habiburokhman menyarankan Arteria agar tidak memenuhi panggilan tersebut. Alasannya, pemanggilan tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). .

Jika Kasus COVID-19 Naik Lagi, Mobilitas Masyarakat akan Kembali Diperketat
Indonesia
Jika Kasus COVID-19 Naik Lagi, Mobilitas Masyarakat akan Kembali Diperketat

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan, jika kasus COVID-19 naik lagi, maka bukan tidak mungkin mobilitas masyarakat akan kembali diperketat.

Sampaikan Simpati untuk Ridwan Kamil, Mahfud MD: Semoga Segera Ada Kepastian
Indonesia
Sampaikan Simpati untuk Ridwan Kamil, Mahfud MD: Semoga Segera Ada Kepastian

"Kita ikut bedoa semoga segera ada kepastian keadaan nanda Ermmeril Khan. Kepada keluarga Ridwan Kamil kita berempati dan bersimpati," tulis Mahfud MD.

PSI Minta Pemprov DKI Gandeng Daerah Penyangga Bahas RUU Kekhususan Jakarta
Indonesia
PSI Minta Pemprov DKI Gandeng Daerah Penyangga Bahas RUU Kekhususan Jakarta

Anggota DPRD DKI Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana mengatakan, Pemprov harus kolaborasi dengan penyangga Jakarta baik Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Bodetabek Punjur) agar RUU lebih komprehensif visinya.

Kegiatan G20 Diprediksi Bantu Penciptaan 33 Ribu Lapangan Kerja
Indonesia
Kegiatan G20 Diprediksi Bantu Penciptaan 33 Ribu Lapangan Kerja

Revisi Undang-Undang Cipta Kerja akan secepatnya dijalankan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Inggris dan Kanada Sampaikan Protes ke Rusia dalam Pertemuan IMF
Dunia
Inggris dan Kanada Sampaikan Protes ke Rusia dalam Pertemuan IMF

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak dan timpalannya dari Kanada Chrystia Freeland keluar dari pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF).

Stasiun Matraman Ditargetkan Layani 10 Ribu Penumpang per Hari
Indonesia
Stasiun Matraman Ditargetkan Layani 10 Ribu Penumpang per Hari

"Stasiun Matraman bisa menarik kunjungan hingga 10 ribu penumpang KRL per hari," kata Menhub Budi