Preman Pasar Bakal Dilibatkan dalam Penertiban Protokol Kesehatan Ilustrasi - Wakapolres Temanggung Kompol Harry Sutadi (kanan) memimpin pembagian masker di Pasar Kliwon Temanggung. (ANTARA/Heru Suyitno)

MerahPutih.com - Ketua Pelaksana II Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Komjen Gatot Eddy Pramono, bakal melibatkan preman pasar membantu pengawasan pengunjung untuk disiplin memakai masker saat ke sana.

“Di situ kan ada jeger-jegernya di pasar, kita jadikan penegak disiplin," kata Gatot di Polda Metro Jaya, Kamis (10/9).

Meski begitu, mereka tetap akan dipantau oleh TNI dan Polri.

Baca Juga:

Gibran-Bagyo Deklarasi Patuhi Protokol Kesehatan di Pasar Gede Solo

Hal itu tentunya agar mereka tidak malah seenaknya dalam penerapan.

TNI dan Polri akan membuat mereka mendisiplinkan pengunjung pasar secara humanis.

Selain melibatkan preman di pasar, pihak lain pun akan diajak membantu mendispilinkan masyarakat memakai masker.

"Ini kita gabungan melibatkan juga jaksa, kamtib kita lakukan secara serentak di seluruh Indonesia dan akan ada sanksi yang lebih tegas," katanya.

Personel Kepolisian melintas di depan banner kegiatan pembagian masker di Polda Metro Jaya Kamis (10/9/2020). Polda Metro Jaya membagikan lima juta masker secara serentak di seluruh wilayah hukumnya yakni Jakarta, Bekasi, Depok dan Tangerang serta mengampanyekan protokol kesehatan menjelang Pilkada 2020. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Personel Kepolisian melintas di depan banner kegiatan pembagian masker di Polda Metro Jaya Kamis (10/9/2020). Polda Metro Jaya membagikan lima juta masker secara serentak di seluruh wilayah hukumnya yakni Jakarta, Bekasi, Depok dan Tangerang serta mengampanyekan protokol kesehatan menjelang Pilkada 2020. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

Pria yang juga Wakapolri itu menambahkan, TNI-Polri bersama Satgas COVID-19 hingga KPU membagikan sebanyak 34 juta masker lebih ke seluruh wilayah Indonesia dalam rangka kampanye jaga jarak untuk menghindari kerumunan dalam rangka Operasi Yustisi dan Pilkada 2020 aman dan sehat.

Pembagian makser itu berlangsung serentak pada hari ini. Operasi itu bertujuan untuk lebih mendisiplinkan masyarakat terkait protokol kesehatan.

Gatot menyampaikan hal itu dalam acara pembagian masker secara serentak di Polda Metro Jaya serta Pilkada 2020 yang damai.

Sebanyak 34 juta masker itu akan dibagikan oleh seluruh polda dan polres di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

Dikabarkan Dirut Pasar Jaya Positif Corona, Wagub DKI: Ya Informasinya Begitu

Dia menyampaikan, acara di Polda Metro pada hari ini juga disaksikan secara virtual oleh jajaranya di seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini untuk meningkatkan ketertiban penggunaan masker masyarakat.

"Pendisiplinan harus tegas makanya hari ini kita launching Operasi Yustisi penegakkan masker. Di situ ada polisi, TNI, satpol PP, kejaksaan, hakim itu akan dilakukan pagi, siang, malam untuk masyarakat dengan sanksi yang tegas," kata Gatot.

Akumulasi kasus positif virus corona di Indonesia per Kamis (10/9) total 207.203. Jumlah kasus positif itu naik 3.861 dibandingkan sehari sebelumnya. Dari jumlah akumulasi tersebut, sebanyak 147.510 sembuh dan 8.456 meninggal dunia. (Knu)

Baca Juga:

Minta PSBB Diperpanjang, Golkar: Kontrol Ketat Kantor, Pasar dan Mal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pulihkan Ekonomi, Indonesia Bergantung Pada Surat Berharga Negara
Indonesia
Pulihkan Ekonomi, Indonesia Bergantung Pada Surat Berharga Negara

Mengatasi krisis pandemi ini adalah dengan menyiagakan stimulus fiskal hingga Rp695,2 triliun dan memperlebar defisit anggaran hingga 6,34 persen PDB.

300 Umat Hadiri Misa Pertama di Gereja Katedral
Indonesia
300 Umat Hadiri Misa Pertama di Gereja Katedral

Susyana mengatakan, total umat yang diizinkan mengikuti misa perdana ini hanya 20 pertama dari kapasitas.

Mengapa Vaksin COVID-19 Harus Uji Klinis? Ini Kata Badan POM
Indonesia
Mengapa Vaksin COVID-19 Harus Uji Klinis? Ini Kata Badan POM

Tim peneliti dan pihak yang terlibat uji klinis vaksin untuk memenuhi semua ketentuan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan uji klinis tersebut

Jawab Isu Perpanjangan Jabatan Presiden, Mahfud Pinjam Ucapan Jokowi
Indonesia
Jawab Isu Perpanjangan Jabatan Presiden, Mahfud Pinjam Ucapan Jokowi

Soal jabatan presiden tiga periode, Mahfud menegaskan hal itu urusan partai politik dan MPR

Bangun Rumah Panggung di Kawasan Banjir Dikritik, Ini Kata Wagub Riza
Indonesia
Bangun Rumah Panggung di Kawasan Banjir Dikritik, Ini Kata Wagub Riza

Program penanganan banjir seharusnya tidak seperti yang dilakukan Pemprov DKI di Kampung Melayu dengan meninggikan rumah warga.

Jaksa Tuntut Brigjen Prasetijo 2 Tahun 6 Bulan Penjara
Indonesia
Jaksa Tuntut Brigjen Prasetijo 2 Tahun 6 Bulan Penjara

JPU menuntut majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menjatuhkan hukuman dua tahun dan enam bulan penjara terhadap Brigjen Prasetijo Utomo.

Pemprov DKI Sabet Penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia
Indonesia
Pemprov DKI Sabet Penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia

Pemprov DKI Jakarta meraih penghargaan sebagai Kota Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Wilayah-wilayah di Negara Eropa Berikut Berisiko Tinggi COVID-19
Dunia
Wilayah-wilayah di Negara Eropa Berikut Berisiko Tinggi COVID-19

Jerman menambahkan wilayah di 11 negara Eropa ke daftar tujuan yang dikategorikan sebagai zona risiko COVID-19.

[HOAKS atau FAKTA] Anies Berkhotbah di Gereja Tentang Renungan Kiamat Air Bah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Anies Berkhotbah di Gereja Tentang Renungan Kiamat Air Bah

“PENDETA ANIES BASWEDAN.. SEDANG BERKHOTBAH membawakan renungan tentang kiamat air bah

Kejagung Sebut Korupsi Asabri Rugikan Negara Rp23,7 Triliun
Indonesia
Kejagung Sebut Korupsi Asabri Rugikan Negara Rp23,7 Triliun

Seluruh kegiatan investasi Asabri pada 2012 sampai 2019 tidak dikendalikan oleh Asabri, namun seluruhnya dikendalikan oleh Heru, Benny dan Lukman. Leonard menyebut kasus dugaan korupsi Asabri ini merugikan keuangan negara sebesar Rp23,7 triliun.