Praswad Sebut Ada Indikasi Kuat Korupsi di Proyek Whoosh, Minta KPK Bertindak Independen

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 31 Oktober 2025
Praswad Sebut Ada Indikasi Kuat Korupsi di Proyek Whoosh, Minta KPK Bertindak Independen

Kereta cepat Jakarta-Bandung. (Foto: PT KCIC)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mantan Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Praswad Nugraha menilai, terdapat indikasi kuat adanya dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Ia menegaskan, apabila benar pernyataan Mahfud MD bahwa biaya proyek tersebut membengkak hingga tiga kali lipat dari harga normal, maka hal itu menjadi sinyal serius adanya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

“Apabila apa yang disampaikan oleh Mahfud MD itu benar, maka kenaikan biaya hingga tiga kali lipat merupakan indikasi kuat terjadinya korupsi. Kemahalan tersebut tentu menimbulkan kerugian negara karena membuat beban pembayaran menjadi sangat tinggi,” ujar Praswad dalam keterangannya, Jumat (31/10).

Menurutnya, hingga kini pemerintah masih kesulitan mencari skema untuk menutup kerugian akibat proyek tersebut. Padahal, di sisi lain, pemerintah tengah berupaya mengefisienkan belanja negara untuk mendukung berbagai program prioritas nasional.

Baca juga:

Sempat Gelar Rapat Terbatas, Prabowo Minta Airlangga dan Rosan Bereskan Utang Whoosh

Kondisi ini, kata Praswad, menunjukkan adanya ketimpangan dalam kebijakan fiskal yang justru terbebani oleh proyek yang dinilai tidak efisien tersebut.

Lebih lanjut, Praswad menilai bahwa modus dugaan korupsi dalam proyek KCJB bukanlah hal yang baru. Ia menilai praktik mark up harga—yang diduga terjadi dalam proyek ini—merupakan pola lama yang sering ditemukan dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa.

“Kasus ini bukan sesuatu yang istimewa jika dilihat dari kacamata modus operandi. Indikasinya kuat berupa mark up, salah satu modus klasik dalam proyek pengadaan. KPK hanya perlu menelusuri siapa yang menyetujui nilai pengadaan hingga membuat negara membayar lebih mahal,” jelasnya.

Ia menambahkan, penyelidik KPK sebenarnya tidak membutuhkan kemampuan khusus untuk mengungkap kasus ini, asalkan proses penyelidikannya dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak mana pun.

Baca juga:

Prabowo Perintahkan Anak Buah Putar Otak Tangani dan Hitung Detail Utang Jumbo Whoosh

“Saya percaya penyelidik dan penyidik KPK bisa menuntaskan kasus ini secara optimal, asal proses hukum dijalankan secara independen,” tegasnya.

Lebih jauh, Praswad menyoroti pentingnya independensi KPK dalam menangani kasus ini. Ia mengingatkan, proyek Kereta Cepat Whoosh merupakan salah satu proyek ambisius dari pemerintahan Joko Widodo. Karena itu, potensi intervensi politik dalam proses penegakan hukum dinilainya sangat besar.

“Independensi menjadi kata kunci dalam penanganan kasus yang melibatkan kekuasaan. Karena proyek ini merupakan ambisi Presiden sebelumnya, potensi intervensi politik sangat besar. KPK harus benar-benar menjaga independensinya,” ujarnya.

Praswad menegaskan, penyelidikan terhadap dugaan korupsi proyek KCJB akan menjadi ujian penting bagi KPK. Publik, kata dia, akan menilai sejauh mana lembaga antirasuah tersebut mampu bertindak profesional dan bebas dari tekanan politik dalam menegakkan hukum.

“Ini akan menjadi ujian independensi KPK. Publik akan melihat apakah KPK masih bisa bekerja sungguh-sungguh tanpa pengaruh politik dalam menegakkan hukum,” tutupnya. (Pon)

#Whoosh #Dugaan Korupsi #KPK #Kasus Korupsi #Kereta Cepat
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
KPK menggeledah kantor DLH Klaten pada Kamis (29/10). Penyidik KPK membawa dua koper berisi barang bukti.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
Berita Foto
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi izin tinggal WNA, Silmy Karim mengikuti sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 29 Oktober 2026
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Indonesia
Silmy Karim Didakwa Terima Duit Rp 1,2 Miliar, Total Uang Pemerasan Izin WNA Rp 168,92 Miliar
Pemerasan senilai total Rp 168,92 miliar tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan atau tidak menerbitkan dokumen kepada pemohon
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Silmy Karim Didakwa Terima Duit Rp 1,2 Miliar, Total Uang Pemerasan Izin WNA Rp 168,92 Miliar
Indonesia
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Ruwiya mengaku belum memperoleh informasi secara lengkap mengenai barang atau data yang dibawa tim KPK dari kantor tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Dunia
46 Orang Tewas dalam Tabrakan Kereta Api di Spanyol, Ini Kronologinya
Sebanyak 46 orang dilaporkan tewas dalam tabrakan dua kereta api di Toledo, Spanyol. Perdana Menteri Pedro Sanchez menyampaikan keprihatinan atas insiden tersebut.
Yusuf Abdillah - Rabu, 28 Oktober 2026
46 Orang Tewas dalam Tabrakan Kereta Api di Spanyol, Ini Kronologinya
Indonesia
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Di tengah kegiatan penggeledahan, aktivitas pelayanan dan pekerjaan pegawai di kantor tersebut masih berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Indonesia
KPK Masih Tutup Rapat Jadwal Panggilan Pemeriksaan Ketiga Nusron Wahid
KPK masih merahasiakan jadwal pemanggilan ketiga Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek info selengkapnya!
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Masih Tutup Rapat Jadwal Panggilan Pemeriksaan Ketiga Nusron Wahid
Indonesia
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Ia menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Indonesia
Dilepas Pasca-OTT, Sestama BNPB Rustian Kembali Diperiksa KPK Lagi Hari Ini
Sestama BNPB Rustian kembali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi dana siap pakai penanganan bencana usai sempat dilepas saat OTT. Cek faktanya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Oktober 2026
Dilepas Pasca-OTT, Sestama BNPB Rustian Kembali Diperiksa KPK Lagi Hari Ini
Bagikan