Pramono Pastikan Lahan RS Sumber Waras tak Bermasalah, KPK Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi

Soffi AmiraSoffi Amira - Senin, 27 Oktober 2025
Pramono Pastikan Lahan RS Sumber Waras tak Bermasalah, KPK Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras, Jakarta Barat.

Sebab, tidak ditemukan bukti yang cukup kuat untuk dibawa ke tahap penyelidikan.

"Seperti kita ketahui bersama, rumah sakit ini atau lahan ini dulu pada Desember 2014, telah dibeli oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan pada waktu itu, akhirnya ada temuan bahwa NJOP nya karena dianggap terlalu tinggi sehingga ada perbedaan hampir Rp 191 miliar. Kita tahu bahwa kemudian status penyelidikannya itu sudah dihentikan tahun 2023," ucap Pramono, Senin (27/10).

Pramono menjelaskan, dari lima temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tiga telah ditindaklanjuti. Lalu, dua lainnya sudah memperoleh kejelasan hukum, termasuk penghentian penyelidikan oleh KPK.

Baca juga:

Pramono Mulai Perintahkan Anak Buah Bikin Feasibility Study Bangun RS Tipe A di Bekas RS Sumber Waras

"Sekarang nilai tanah di kawasan ini sudah meningkat signifikan. Dulu sempat disebut merugikan Rp 191 miliar, tapi kini nilai pasarnya mencapai sekitar Rp 1,4 triliun. Artinya, tak ada lagi alasan untuk membatalkan pembangunan," jelasnya.

Pramono sempat berkonsultasi dengan KPK terkait rencana pemanfaatan lahan yang sempat beperkara ini. Akhirnya, KPK memberi lampu hijau kepada Pemprov DKI dan memastikan penggunaannya tak lagi menuai masalah.

"Maka dengan demikian, persoalan yang mulai heboh pada 2014, Alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan titik terang dan sekarang akan segera kita kerjakan bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk membangun rumah sakit di tempat ini," imbuhnya.

Pramono juga menegaskan, selesainya proses hukum lahan RS Sumber Waras menjadi momentum penting untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat di Ibu Kota.

Baca juga:

Pramono Bakal Temui Menkes Budi Sadikin, Bahas Pembangunan RS Tipe A Sumber Waras

"Persoalan yang sejak 2014 ramai diperbincangkan kini telah menemukan titik terang. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, kami siap membangun rumah sakit baru yang lengkap dan modern bagi warga Jakarta," tegasnya.

Selesainya seluruh aspek hukum dan administratif, Pemprov DKI akan segera memulai tahap perencanaan pembangunan rumah sakit bertipe A di lokasi tersebut. (Asp)

#Pramono Anung #Rumah Sakit Sumber Waras #KPK #Dugaan Korupsi #Pemprov DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pasar Baru Bakal Jadi Wisata Kuliner 24 Jam ala Myeongdong Korea Selatan
Pemprov DKI menyiapkan Pasar Baru sebagai pusat wisata kuliner 24 jam ala Myeongdong setelah MRT Fase 2A rampung. Glodok dan Kota Tua juga dikembangkan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 31 Oktober 2026
Pasar Baru Bakal Jadi Wisata Kuliner 24 Jam ala Myeongdong Korea Selatan
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
KPK menggeledah kantor DLH Klaten pada Kamis (29/10). Penyidik KPK membawa dua koper berisi barang bukti.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
Indonesia
Silmy Karim Didakwa Terima Duit Rp 1,2 Miliar, Total Uang Pemerasan Izin WNA Rp 168,92 Miliar
Pemerasan senilai total Rp 168,92 miliar tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan atau tidak menerbitkan dokumen kepada pemohon
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Silmy Karim Didakwa Terima Duit Rp 1,2 Miliar, Total Uang Pemerasan Izin WNA Rp 168,92 Miliar
Indonesia
Antisipasi Banjir, Gubernur Pramono Kebut Normalisasi Kali Mampang Segmen Poncol
Kawasan Mampang dan sekitarnya menjadi salah satu wilayah rawan banjir karena kondisi geografisnya yang berupa cekungan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Antisipasi Banjir, Gubernur Pramono Kebut Normalisasi Kali Mampang Segmen Poncol
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Terbatas, Pramono Relokasi Warga TPU ke Rusun untuk Tambah Ruang
Pemprov DKI Jakarta menata TPU Menteng Atas dengan merelokasi warga, membuka opsi makam tumpang, dan memfinalisasi lokasi pemakaman baru.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Oktober 2026
Lahan Makam Jakarta Terbatas, Pramono Relokasi Warga TPU ke Rusun untuk Tambah Ruang
Indonesia
Pramono Anung Pastikan Tak Ada Kerusakan Fasilitas Publik Usai Demo Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut demo 28 Oktober berlangsung tertib. Tak ada laporan kerusakan fasilitas publik dan pembersihan selesai pukul 02.00.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Oktober 2026
Pramono Anung Pastikan Tak Ada Kerusakan Fasilitas Publik Usai Demo Jakarta
Indonesia
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Ruwiya mengaku belum memperoleh informasi secara lengkap mengenai barang atau data yang dibawa tim KPK dari kantor tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Indonesia
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Di tengah kegiatan penggeledahan, aktivitas pelayanan dan pekerjaan pegawai di kantor tersebut masih berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Indonesia
Kampung Kumuh di Jakarta Turun 52 Persen, dari 445 Jadi 211 Lokasi di 2026
Penurunan lebih dari 52 persen itu ditopang pemanfaatan infrastruktur sosial di tingkat masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Kampung Kumuh di Jakarta Turun 52 Persen, dari 445 Jadi 211 Lokasi di 2026
Bagikan