Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak akan melaksanakan operasi yustisi kepada pendatang baru setelah Lebaran Idul Fitri 2025. Sebab, Pramono menilai setiap orang berhak mencari peruntungan di Jakarta.
"Pemerintah Jakarta tidak akan menyelenggarakan operasi yustisi tetapi kami akan melakukan pengecekan hal yang berkaitan dengan kependudukan," kata Pramono saat melepas pemudik dalam program mudik gratis 2025 di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (27/3).
Pramono mengungkapkan, bahwa Jakarta tidak menutup diri kepada warga pendatang yang ingin menetap di Jakarta setelah Lebaran 1446 Hijriah.
"Saya juga ingin menyampaikan bahwa Jakarta sekali lagi terbuka bagi siapapun," ucapnya.
Baca juga:
Ketua DPRD Tak Persoalkan Pramono Enggak Ada Operasi Yustisi setelah Lebaran
Namun begitu, Pemprov DKI tetap melakukan pendataan penduduk pasca-Idulfitri 2025 khususnya untuk para pendatang. Mereka harus melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI dengan sejumlah persyaratan. Salah satunya perlu memiliki keluarga atau kerabat warga Jakarta sebagai penjamin.
"Dan itu akan dilakukan oleh Dukcapil sebagai syarat dari administrasi kependudukan yang ada dan ketertiban siapapun yang datang di Jakarta. Itulah yang beberapa hal yang kami sampaikan," paparnya.
Kebijakan operasi yustisi pernah dilakukan pada Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
(Asp)
