Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Rano ikut kegiatan retret yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Pramono baru bergabung setelah empat hari kepala daerah lain ikut retret yang dimulai pada 21 Februari 2025.
Penundaan Pram ikut retret ini dikritik Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik Zulkifli atau MTZ. Menurut dia, seharusnya Pramono sebagai gubernur taat pada presiden.
MTZ menegaskan, kader PDIP itu bisa duduk di kursi DKI 1 karena dipilih rakyat lewat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Karena itu, seharusnya Pramono menaati presiden dan rakyat, bukan menaati arahan dari Ketua PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Seseorang itu menduduki jabatan gubernur karena dipilih rakyat dan diangkat oleh Presiden.Jadi seyogyanya mentaati perintah rakyat dan Presiden, bukan perintah ketua partai," kata MTZ saat dikonfirmasi awak media, Senin (24/2).
Baca juga:
Pramono Anung Akhirnya Berangkat ke Magelang Ikut Retret Kepala Daerah, Abaikan Keputusan Megawati?
Ia pun meyakini tindakan menunda ikut retreat itu terkesan seperti mengabaikan instruksi Prabowo. Dampaknya, bisa jadi kepercayaan publik ke pemerintahan Pramono-Rano Karno jadi menurun.
Apalagi, elektabilitas Pramono-Rano dalam Pilkada DKI 2024 hanya 50,07 persen dari jumlah pemilih. Perlu upaya keras agar semakin banyak warga Jakarta yang percaya pada Pramono-Rano.
"Ya (kepercayaan publik bisa menurun). Saya kira begitu. Pemilih beliau cuma 50 persen lebih sedikit. Pram-Doel harus kerja keras untuk menaikkan lagi elektabilitas atau popularitasnya di Jakarta," tutupnya. (Asp)
