Praktisi Hukum Prediksi MK tak Mungkin Menangkan Gugatan Prabowo-Sandi Prabowo-Sandiaga

MerahPutih.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mendaftarkan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden-Wakil Presiden ke MK. Salah satu tuntutannya adalah menyatakan merela sebagai pemenang dan mendiskualifikasi Jokowi-Ma'ruf.

Praktisi Hukum Petrus Salestinus menilai tuntutan yang tumpang tindih yang bukan merupakan wewenang MK.

Petrus Salestinus

"Kubu 02 sama sekali tidak mencantumkan point tentang klaim selisih perolehan suara sebesar 62% dan/atau 54% berikut bukti-bukti yang bisa mengubah Penetapan KPU," kata Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (7/6).

BACA JUGA: Ali Mochtar Ngabalin: Pertemuan AHY dan Megawati Terjadi Karena Campur Tangan Tuhan

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini mengatakan, kubu 02 seharusnya membuktikan klaim perolehan suara sebanyak 62% atau 54% berdasarkan bukti-bukti Real Count internal, karena klaim kemenangan ini tetap dipertahankan hingga peristiwa berdarah tangal 21 dan 22 Mei yang baru lalu hingga Permohonan PHPU diajukan.

"Mengapa, karena klaim kemenangan dengan perolehan suara sebesar 62% sudah dideklarasikan dengan "sujud syukur" pada tanggal 17 April 2019, meski kemudian angka perolehan suara berubah turun menjadi 54%, itupun sama sekali tidak diuraikan dalam Permohonan PHPU. Sehingga Permohonan PHPU Kubu 02 dapat diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan "pengesahan" atas kekalahan Kubu 02 melalui Putusan MK," jelas Petrus.

Apapun manuvernya, klaim kemenangan Kubu 02 dengan angka perolehan suara sebayak 62 oersen atau 54 persen, tidak didukung data dan fakta-fakta hukum yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan secara Ilmiah.

"Lalu atas dasar apa Kubu Paslon 02 membawa persoalan kekalahannya ke MK, kalau hanya sekedar membangun semangat untuk mengubah posisi MK menjadi lembaga peradilan superbody yang boleh memutuskan apa saja terkait Pemilu," ungkap Petrus.

Petrus menjelaskan, konstitusi tidak pernah memberikan keistimewaan kepada satupun lembaga negara entah eksekutif, legislatif ataupun yudikatif dengan kekuasaan yang tidak tak terbatas dan ini sesuai dengan prinsip negara hukum yang dianut.

"Keinginan Kubu Paslon 02 untuk mendiskualifikasi Paslon Presiden dan Wakil Presiden 01 Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai peserta dan menuntut dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh wilayah Indonesia, jelas merupakan mimpi di siang bolong," ungkap Petrus.

BACA JUGA: Kata Pengamat tentang Pertemuan AHY dan Megawati Soekarnoputri

Karena hal itu bukan saja di luar wewenang MK tetapi juga tidak sesuai dengan amanat pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang amanatkan Pemilu hanya satu kali dalam lima tahun.

"Alias, tidak ada Pemungutan Suara Ulang seluruh Indonesia," pungkas Petrus. (Knu)



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH