Praktisi Hukum Nilai Mukernas Pemecatan Suharso Monoarfa dari Ketum PPP Tidak Sah Musyawarah Kerja Nasional PPP di Serang, Banten, Minggu (4/9/2022). (ANTARA/HO-Humas Mukernas)

MerahPutih.com - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menghasilkan pemecatan terhadap Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025.

Praktisi hukum Pitra Romadoni Nasution menilai, Mukernas yang menghasilkan pemecatan terhadap Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP tidak sah.

"Bisa dikatakan tidak sah. Apalagi, jika para peserta Mukernas itu tidak dihadiri ketua, sekretaris dan bendahara sebagaimana layaknya organisasi," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (8/9).

Baca Juga:

Forum Masyarakat Pencinta Kiai Soloraya Dukung Pencopotan Suharso dari Ketum PPP

Dari pandangan hukum organisasi politik harus sesuai AD/ART. Oleh karena itu, jika bertentangan dengan AD/ART maka keputusan atau hasilnya tidak sah.

"Aktor intelektualnya harus diusut. Apabila bukan pemegang mandat PPP sesuai AD/ART, itu merupakan pembegalan terhadap ketua yang sah," tegasnya, seperti dikutip Antara.

Presiden Kongres Pemuda Indonesia tersebut mengatakan, pergantian Ketua Umum PPP juga harus jelas kesalahan apa yang dilakukan. Apabila tidak ada kesalahan, maka hal tersebut adalah masalah hukum.

Sebab, legalitas pengurusan partai politik harus melalui keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Mengacu Pasal 23 Undang-Undang Partai Politik menyatakan susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan tingkat pusat, didaftarkan ke Kemenkumham paling lama 30 hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru.

Baca Juga:

Suharso Monoarfa Diminta Mundur dari Kursi Menteri

Jika ditinjau dari perspektif legal-formal, kekhawatiran tersebut agak berlebihan karena kewenangan atributif Menkumham untuk mengesahkan perubahan kepengurusan partai politik hanya dapat dilakukan dalam keadaan normal atau tidak ada konflik, jelasnya.

Sementara terkait izin Mukernas dari polisi, Pitra mengatakan hal tersebut hanya masalah pengamanan dan sifatnya administrasi. Namun, yang dipermasalahkan adalah keputusannya.

"Karena pergantian Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP terkesan mengandung hostile take over," ujar dia. (*)

Baca Juga:

Suharso Monoarfa: Jangan Seret Nama Jokowi di Konflik Internal PPP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gagalnya Lobi Istana Berujung Lukas Enembe Tersangka Versi Andi Arief
Indonesia
Gagalnya Lobi Istana Berujung Lukas Enembe Tersangka Versi Andi Arief

Utusan Jokowi disebut bertemu dengan Lukas Enembe sebelum ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala BIN Sebut Kebijakan Minyak Goreng Butuh Konsistensi dan Pengawasan di Lapangan
Indonesia
Kepala BIN Sebut Kebijakan Minyak Goreng Butuh Konsistensi dan Pengawasan di Lapangan

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan pun angkat suara soal adanya kelangkaan minyak goreng.

Warga Jakarta Diimbau tidak Takbir Keliling di Malam Idul Adha
Indonesia
Warga Jakarta Diimbau tidak Takbir Keliling di Malam Idul Adha

Polda Metro Jaya mengimbau warga DKI Jakarta tidak melakukan takbir keliling menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah.

Ganjar hingga Gibran Ikuti Rakor Kepala Daerah PDIP
Indonesia
Ganjar hingga Gibran Ikuti Rakor Kepala Daerah PDIP

DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala/Wakil Kepala Daerah di Sekolah Partai PDIP.

Puluhan Warga Rohingya Kembali Ditemukan Terdampar di Perairan Aceh
Indonesia
Puluhan Warga Rohingya Kembali Ditemukan Terdampar di Perairan Aceh

Puluhan warga Rohingya terdampar di Pantai Ujong Pie Laweung Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh, Senin (26/12) sore.

Dalam 24 Jam, Terjadi Penambahan 837 Pasien Baru COVID-19
Indonesia
Dalam 24 Jam, Terjadi Penambahan 837 Pasien Baru COVID-19

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kembali mengumumkan perkembangan kasus di Indonesia. Hingga Selasa (19/4) pukul 12.00 WIB tercatat, ada penambahan 837 kasus baru COVId-19 dalam 24 jam terakhir.

Selama Oktober Ada 50 Korban Jiwa akibat Bencana Hidrometeorologi
Indonesia
Selama Oktober Ada 50 Korban Jiwa akibat Bencana Hidrometeorologi

"Di bulan Oktober total 50 jiwa, ini menjadi perhatian kami di BNPB. Sehingga mungkin besok dan lusa kita akan apel kesiapsiagaan secara nasional untuk kembali mengingatkan pemerintah daerah," ujar Abdul

10 Pelamar Sekda DKI Lolos Administrasi, 1 Orang dari BPK Bali
Indonesia
10 Pelamar Sekda DKI Lolos Administrasi, 1 Orang dari BPK Bali

Hal ini berdasarkan surat pengumuman Nomor 1 tahun 2023 tentang hasil Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekda DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Sekda DKI Suharjar Diantoro pada Senin (2/1).

Dua Hari Jelang Natal, Arus Lalu Lintas di Tol Trans Jawa Masih Landai
Indonesia
Dua Hari Jelang Natal, Arus Lalu Lintas di Tol Trans Jawa Masih Landai

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan arus lalu lintas di jalur Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) masih ramai lancar cenderung landai.

Komisi II DPR Harap Menteri Hadi Berani Sikat Mafia Tanah
Indonesia
Komisi II DPR Harap Menteri Hadi Berani Sikat Mafia Tanah

Anggota Komisi II DPR, Anwar Hafid berharap Menteri Hadi bisa memberantas mafia tanah di Indonesia