Angga Yudha Pratama
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyebut bahwa Presiden RI Prabowo Subianto akan menghadiri acara pembukaan Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) 2025 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5).
"Pembukaan pada tanggal 14 besok pukul 19.30 WIB, Pak Prabowo insyaallah konfirmasi akan hadir, didampingi oleh Ibu Puan Maharani selaku tuan rumah," ujar Mardani di sela-sela Konferensi Ke-19 PUIC, Senayan, Jakarta, Selasa (13/5).
Kehadiran Prabowo bersama Puan, menurut Mardani, akan menegaskan peran Indonesia sebagai jembatan bagi negara-negara dunia. "Pesannya sama, Indonesia siap menjadi negara penghubung bagi semua, menuju kemakmuran dan perdamaian bersama," jelasnya.
Baca juga:
Pada pembukaan tersebut, tema utama konferensi, "Good Governance and Strong Institution," akan ditekankan. Tema ini bertujuan mendorong negara-negara anggota OKI untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan institusi yang kuat demi perbaikan sosial dan ekonomi.
"Ibu Puan dan Pak Prabowo akan menekankan kembali tentang Good Governance and Strong Institution," kata Mardani.
Tata kelola pemerintahan yang baik dan institusi yang kuat dianggap sebagai aspek penting dalam menghadapi dinamika eksternal wilayah. "Jangan hanya menyalahkan negara lain. Masalahnya kadang ada pada kita. Kita belum memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan institusi yang dipercaya," ungkap Mardani.
Baca juga:
Trump Diklaim Akan Akui Palestina di KTT Negara Teluk-AS 2025, Analis Meragukan Klaim Itu
Ia menambahkan, "Akibatnya, pertumbuhan ekonomi kita belum optimal, transparansi dan akuntabilitas belum baik, masyarakat miskin belum terlayani, dan pendidikan kita belum berkualitas."
Konferensi Ke-19 PUIC, yang bertema "Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience," berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada 12-15 Mei 2025. Konferensi ini, yang bertepatan dengan peringatan 25 tahun PUIC, dihadiri oleh 450 delegasi parlemen dari 38 negara anggota OKI dan 10 negara pengamat. (Pon)
