Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto memaparkan delapan kebijakan pemerintah pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal satu tahun 2025, mulai dari Makan Bergizi Gratis hingga THR dan bansos.
Hal itu Prabowo sampaikan dalam keterangan pers-nya tentang Kewajiban Menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) Dalam Negeri yang dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/2) siang.
“Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita,” kata Prabowo.
Kemudian Prabowo memaparkan delapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 tahun ini.
Baca juga:
Soal Pembentukan Badan Legislasi Nasional, Menkum: Tergantung Kebijakan Prabowo
Pertama, adalah hasil kebijakan kenaikan UMP tahun 2024. Kedua, optimalisasi penyaluran bansos (PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP, BLT-DD) di bulan Februari dan Maret 2025. Ketiga, pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025.
Keempat, sejumlah stimulus pada bulan Ramadhan dan Lebaran seperti diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja (Harbolnas 2025, program EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025, dan program Pariwisata Mudik Lebaran yang dilakukan Kementerian Pariwisata dan BUMN terkait, serta stabilisasi harga pangan.
Kelima, paket stimulus ekonomi seperti diskon tarif listrik, PPN DTP Pembelian Properti dan Otomotif (EV), PPnBM DTP Otomotif (Electronic Vehicle dan Hybrid), Subsidi/Pajak DTP Motor Listrik, dan PPh DTP Sektor Padat Karya.
Keenam, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis. Ketujuh, optimalisasi penyaluran KUR. Kedelapan, panen padi yang terealisasi secara optimal.
“Di mana sudah ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan,” ujar Prabowo.
Prabowo juga memaparkan kebijakan-kebijakan yang mendorong daya saing untuk transformasi ekonomi.
“Yang pertama, tentunya program Makan Bergizi Gratis yang diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan di seluruh daerah-daerah di negara kita karena uang berputar di desa, di kecamatan, di kabupaten,” jelas Prabowo.
Baca juga:
Kedua, program ketahanan pangan dan energi yang terus berjalan. Ketiga, optimalisasi pengelolaan BUMN melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional, yaitu Danantara, yang akan diluncurkan pada 24 Februari 2025.
“Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN, itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Daya artinya energi—kekuatan, anagata (artinya) masa depan, Nusantara (adalah) Tanah Air kita,” jelas Prabowo.
“Danantara ini kekuatan ekonomi dana investasi yang merupakan energi kekuatan masa depan Indonesia. Kekayaan negara dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita,” lanjutnya.
Keempat, kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang merupakan program KPR bersubsidi dari pemerintah untuk melaksanakan program 3 juta rumah murah dan pengendalian inflasi.
Kelima, pembangunan kawasan industri dan KEK. Keenam, kredit investasi untuk Industri Padat Karya.
Ketujuh, revisi PP No. 5 Tahun 2021 untuk kemudahan berusaha. Kedelapan, keberlanjutan Tax Holiday dan Tax Allowance untuk menjaga iklim investasi.
Kesembilan, kebijakan tentang devisa hasil ekspor sektor SDA yang diwajibkan untuk disimpan di bank-bank dalam negeri 100% selama 12 bulan.
Ke-10, pembentukan bank emas di mana selama ini Indonesia belum punya bank untuk ekosistem emas di Tanah Air.
“Tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. InsyaAllah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Ini saya kira pertama kali ya di republik kita,” ucap Prabowo.
Ke-11, penghapusan buku tagih utang macet bagi UMKM. Ke-12, kebijakan internasional, yaitu Indonesia bergabung ke BRICS, penyelesaian Indonesia-Canada CEPA, aksesi Indonesia ke OECD, dan penyelesaian kerjasama Indonesia-EU CEPA.
“Intinya adalah, semacam free trade area, saling menurunkan tarif bagi barang-barang kedua pihak. Kemudian, kita juga menjalankan terus pendaftaran kita ke OECD. Yang terakhir kita juga ingin secepatnya menyelesaikan kerjasama Indonesia kita Indonesia-Uni Eropa CEPA juga,” pungkasnya. (Pon)
