Prabowo Lantik Wakil Panglima TNI hingga Tambah 6 Kodam Baru, DPR: Tetap Jadi Institusi yang Dipercaya Rakyat

Soffi AmiraSoffi Amira - Minggu, 10 Agustus 2025
Prabowo Lantik Wakil Panglima TNI hingga Tambah 6 Kodam Baru, DPR: Tetap Jadi Institusi yang Dipercaya Rakyat

Prabowo Lantik sejumlah pejabat baru di TNI. Foto: Dok. Setpres RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR, Puan Maharani berharap, pelantikan Jenderal Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI semakin membawa soliditas internal dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan nasional.

Menurut Puan, pelantikan Tandyo dan sejumlah pejabat baru yang dilakukan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto itu, bisa membuat TNI semakin solid dan profesional.

“Sehingga siap menghadapi berbagai tantangan,” kata Puan saat menghadiri upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) TNI AD, Batujajar, Jawa Barat, Minggu (10/8).

Puan juga mengingatkan, TNI harus menjadi garda terdepan yang sigap. Lalu, tetap mengedepankan semangat perdamaian di tengah situasi global yang semakin banyak diliputi konflik.

Baca juga:

Jangan Enak-enakan Kerja di Ruangan, Prabowo: Pimpinan TNI Harus Ikut Turun ke Tempat Paling Berbahaya

Ia menekankan baahwa kekuatan TNI bukan hanya ditentukan oleh alat utama sistem senjata (alutsista), tetapi juga dedikasi dan integritas para prajurit yang menjaga keutuhan NKRI.

"Kita harus memastikan bahwa TNI tetap menjadi institusi yang dipercaya rakyat," ujar Puan.

Puan menegaskan, DPR akan terus mendukung TNI dalam penguatan sektor pertahanan, sebagaimana tugas dan kewenangan DPR dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

"Penguatan sektor pertahanan adalah prioritas bersama. DPR RI akan terus hadir mendukung TNI lewat kerja-kerja legislasi, anggaran, dan pengawasan," kata ketua DPP PDIP itu.

Baca juga:

Sepak Terjang Jenderal Tandyo Budi Revita, Wakil Panglima TNI yang Klaim Dirinya Petarung dari Solo

Selain itu, putri Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri itu, menyampaikan apresiasi dan harapan kepada wakil panglima TNI, para pangdam, serta pimpinan komando utama yang baru dilantik oleh Prabowo.

"Semoga dapat mengemban amanah dengan penuh dedikasi dan menjaga kehormatan TNI dalam setiap langkah," imbuhnya.

Selain melantik Wakil Panglima TNI, Prabowo juga mengukuhkan Letjen TNI Djon Afriandi sebagai panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Letjen TNI (Mar) Endi Supardi sebagai panglima Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Marsekal Madya TNI Deny Muis sebagai panglima Korps Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara, dan Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra sebagai panglima Komando Pertahanan Udara Nasional TNI AU.

Prabowo juga melantik organisasi baru TNI, yaitu enam komando daerah militer (kodam) baru, yaitu Kodam XIX/Tuanku Tambusai (Riau dan Kepulauan Riau), Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol (Sumatera Barat dan Jambi), Kodam XXI/Radin Inten (Lampung dan Bengkulu), Kodam XXII/Tambun Bungai (Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan), Kodam XXIII/Palaka Wira (Sulawesi Tengah dan Barat), dan Kodam XXIV/Mandala Trikora (Papua Selatan). (knu)

#Kodama #Prabowo Subianto #DPR RI #TNI #Wakil Panglima TNI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Kasus dugaan penyadapan Prabowo menjadi sorotan. Istana meminta Polri mengusut perkara tersebut secara transparan dan tidak menutupi fakta.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Indonesia
Kepala BIN Herindra Temui Prabowo di Istana, Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Kepala BIN, Muhammad Herindra, menemui Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana. Hal itu di tengah dugaan penyadapan ilegal yang mengarah ke makar.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Kepala BIN Herindra Temui Prabowo di Istana, Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Indonesia
Helikopter Mi-17 Jatuh Saat Sendok Air Laut Buat Padamkan Karhutla, 3 Prajurit TNI-AD Gugur
Helikopter Mi-17 TNI AD jatuh di Seruyan Kalteng saat manuver water bombing karhutla pada 4 November 2026
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 November 2026
Helikopter Mi-17 Jatuh Saat Sendok Air Laut Buat Padamkan Karhutla, 3 Prajurit TNI-AD Gugur
Indonesia
Ariyo Windutomo Ditunjuk Jadi Plt Kepala KSP, ini Profil dan Rekam Jejaknya
Kasetpres, Letjen TNI Ariyo Windutomo, ditunjuk menjadi Plt Kepala KSP menggantikan Listyo Sigit. Berikut profil dan rekam jejaknya.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Ariyo Windutomo Ditunjuk Jadi Plt Kepala KSP, ini Profil dan Rekam Jejaknya
Indonesia
Mensesneg Ungkap Pemerintah Pertanyakan Motif Penyadapan Prabowo, Sebut Bisa Bahayakan Negara
Mensesneg, Prasetyo Hadi, mempertanyakan motif penyadapan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Mensesneg Ungkap Pemerintah Pertanyakan Motif Penyadapan Prabowo, Sebut Bisa Bahayakan Negara
Indonesia
Listyo Sigit Dicopot dari KSP usai Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo
Listyo Sigit Prabowo resmi dicopot dari KSP, setelah menjadi tersangka penyadapan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Listyo Sigit Dicopot dari KSP usai Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo
Indonesia
LIMS: Saat Alat Negara Dipakai Intai Presiden Prabowo Subianto
Skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo lewat server LIMS Polri bikin heboh. Apa itu LIMS dan gimana cara kerjanya? Cek faktanya di sini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
LIMS: Saat Alat Negara Dipakai Intai Presiden Prabowo Subianto
Indonesia
Bareskrim Tetapkan Jenderal LSP Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Polri tetapkan KSP Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP) & 7 anggota polisi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo. Cek rincian kasusnya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Bareskrim Tetapkan Jenderal LSP Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Bagikan