Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto berkali-kali 'terpaksa mengintervensi’ kebijakan publik yang seharusnya menjadi tanggung jawab di level kementerian.
Terbaru, Prabowo mencabut izin usaha pertambangan (nikel) di pulau-pulau kecil di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Pengamat Politik Anthony Budiawan menilai intervensi Presiden ini menandakan ada masalah besar dalam pemberian izin usaha pertambangan. “Tentu saja mengarah pada pelanggaran serius,” katanya, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/6).
Menurut Anthony, Presiden Prabowo juga pernah melakukan ‘intervensi’ terhadap kebijakan distribusi elpiji 3 kg yang ditetapkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kebijakan Bahlil itu mengakibatkan antrean panjang hingga ada yang meninggal.
Baca juga:
Prabowo Cabut Izin 4 Perusahaan Tambang di Raja Ampat, Golkar: Langkah Tegas Jaga Lingkungan
Anthony menambahkan intervensi Prabowo tidak hanya di kementerian ESDM. Presiden juga mengintervensi pergantian dua pejabat penting Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai di Kementerian Keuangan.
Intervensi lainnya yang juga menarik dan mengandung nilai politik tinggi, yaitu kasus Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo, yang dicopot sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, dan dibatalkan esok harinya.
Oleh karenanya, Anthony menilai berbagai intervensi yang dilakukan Presiden itu sangat tidak lazim terjadi dalam sebuah pemerintahan. “Ini menunjukkan secara jelas, ada duri dalam kabinet Prabowo,” tuturnya.
Baca juga:
Sudah Peringatkan Menterinya, Istana Sebut Prabowo Bisa Reshuffle Kabinet Kapan Saja
"Prabowo Harus segera mengganti menteri yang menjadi duri dalam daging, agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif,” imbuh Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) itu. (Knu)
