Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, merespons kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) perdana yang digelar di Washington, D.C., Kamis (19/2).
Pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri para kepala negara anggota Board of Peace (BoP) tersebut membahas situasi Jalur Gaza, Palestina, di tengah konflik yang terus berkecamuk dan krisis kemanusiaan yang belum mereda.
Oleh Soleh menegaskan, kehadiran Indonesia dalam KTT BoP perdana harus benar-benar dimanfaatkan untuk memperjuangkan perdamaian dunia, khususnya kemerdekaan Palestina.
“Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT BoP perdana ini harus betul-betul dimaksimalkan untuk memperjuangkan perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Indonesia memiliki mandat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujar Oleh Soleh, Kamis.
Menurutnya, Indonesia memiliki posisi moral dan politik yang kuat dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina di berbagai forum internasional.
Baca juga:
Gabung BoP Opsi Paling Realistis Dukung Palestina, Prabowo Tegaskan RI Siap Cabut Jika Melenceng
Dalam forum internasional tersebut, Indonesia diminta secara tegas mendesak dan menekan Israel untuk segera menghentikan serangan militer ke Jalur Gaza yang telah menimbulkan korban jiwa serta krisis kemanusiaan berkepanjangan.
Selain itu, Indonesia juga didorong untuk mendesak penghentian aneksasi atau pencaplokan wilayah Tepi Barat Palestina. Oleh Soleh menilai kedua isu tersebut harus menjadi perhatian serius dalam forum BoP.
“Serangan ke Gaza dan aneksasi di Tepi Barat adalah dua persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Jika kedua hal itu masih terus dilakukan, maka tidak ada gunanya Board of Peace dibentuk,” tegasnya.
Baca juga:
Presiden Prabowo Sebut Pertemuan Perdana Board of Peace untuk Upayakan Perdamaian di Gaza
Oleh Soleh bahkan menyatakan, apabila Israel tetap melanjutkan kebijakan yang dinilainya sebagai bentuk penjajahan dan genosida, maka negara tersebut tidak layak menjadi bagian dari Dewan Perdamaian.
“Jika Israel masih melakukan penjajahan dan genosida, lebih baik Israel keluar dari BoP. Negara yang terus melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip perdamaian tidak pantas bergabung dalam Dewan Perdamaian,” pungkasnya.
Sebagai negara yang konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina, Indonesia diharapkan dapat memainkan peran strategis dan moral dalam KTT BoP perdana tersebut guna mendorong terwujudnya gencatan senjata permanen serta solusi damai yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina. (Pon)
