Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM – ALIANSI Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengecam keputusan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas liputan (ID pers) Istana jurnalis CNN Indonesia berinisial DV.
“AJI Jakarta dan LBH Pers mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi pejabat Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden yang mencabut ID pers Istana DV,” kata kata Ketua AJI Jakarta Irsyan Hasyim kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/9).
Dia menilai kasus semacam ini bukan hanya serangan terhadap individu, melainkan juga serangan terhadap hak publik untuk mendapatkan informasi. “Negara tidak boleh membiarkan peristiwa seperti ini berulang,” kata Irsyan Hasyim.
AJI Jakarta dan LBH Pers menegaskan praktik penghambatan kerja jurnalistik hanya akan memperburuk iklim kebebasan pers di Indonesia. Ia mengingatkan semua pihak, termasuk Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, bahwa kerja-kerja jurnalis dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Baca juga:
Prabowo Disebut Sudah Mengetahui Masalah Pencabutan ID Pers Jurnalis Istana CNN Indonesia
Sesuai kode etik jurnalistik, jurnalis wajib mendapatkan keseimbangan isi berita dan para pihak, termasuk memperoleh keseimbangan pernyataan dari Presiden Prabowo terkait dengan MBG yang menjadi program andalannya.
Lagi pula, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditegaskan seluruh pejabat publik sepanjang dia menggunakan anggaran publik tidak ada alasan untuk menutup-nutupi informasi ke publik.
“Segala bentuk kekerasan atau penghambatan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran hukum dan demokrasi,” pungkas Irsyan.
Pernyataan Presiden Prabowo akan memanggil pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk evaluasi program MBG merupakan upaya untuk keterbukaan publik dan bisa menjadi penyeimbang dari berita-berita keracunan yang sedang beredar di masyarakat. Terlebih, Prabowo mengatakan MBG merupakan program yang besar.
Pencabutan ID pers DV terjadi selepas agenda kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma pada Sabtu (27/9). Prabowo tiba di Halim setelah berkunjung ke empat negara.
Dalam kesempatan itu, DV bertanya soal kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang meluas di berbagai daerah. Prabowo sebenarnya bersedia menjawab pertanyaan itu dan naik di berbagai media.
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden menilai pertanyaan soal keracunan MBG di luar konteks agenda sehingga memutuskan mencabut ID pers DV.(knu)
Baca juga:
Foto : Presiden Prabowo Subianto/ Setpres
