Prabowo Diminta Bertanggung Jawab Atas Tertangkapnya Edhy Prabowo Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (ketiga kiri) di KLB Partai Gerindra, Hambalang, Bogor. ANTARA FOTO/Irfan Maulana/AF/wsj.

MerahPutih.com - Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo merupakan peringatan besar bagi Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.

Sebab, suami dari Iis Rosita Dewi ini menjadi menteri pertama di era Presiden Joko Widodo yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga

Penyidik KPK Bawa Berkas dari Kantor KKP

Bekas Waketum Gerindra, Arief Poyuono menilai, penangkapan Edhy justru menampar Prabowo karena ia beberapa kali pernah menyindir maraknya korupsi di Indonesia.

"Bahwa ternyata mulut yang sudah berbusa-busa dengan mengatakan korupsi di Indonesia sudah stadium empat ternyata anak buah dan asli didikan Prabowo sendiri," ujar Poyuono melalui keterangannya kepada wartawan, Rabu (25/11).

Politisi Gerindra Arief Poyuono akui partainya minta jatah tiga menteri dalam Kabinet Kerja Jilid II
Mantan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono (Foto: Antaranews)

Dengan ditangkapnya Edhy prabowo, kata Arief, sudah tamat cita-cita Prabowo jadi Presiden Indonesia. Serta akan berpengaruh terhadap elektabilitas partai Gerindra.

Dengan itu, Prabowo Subianto harus bertanggung jawab kepada masyarakat pemilih Gerindra atas ketidakmampuan menjaga disiplin para kadernya. Hingga berpotensi besar menghancurkan marwah partai.

Baca Juga

Reaksi Prabowo Ketika Tahu Anak Emasnya Dicokok KPK

Poyuono menuturkan, penangkapan Edhy Prabowo membuktikan bahwa KPK betul-betul menjadi mesin penangkap kasus terbaik di Indonesia. Masyarakat, kata dia, harus mendukung lembaga antirasuah terkait hal ini.

"Ternyata justru Edhy Prabowo anak buahnya dan asli didikan Prabowo sendiri justru menjadi menteri pertama di era Jokowi yang terkena operasi tangkap tangan," terangnya.

Arief menuturkan, harusnya sejak awal Prabowo Subianto yang menginginkan Indonesia bersih dari KKN, agar mengingatkan dan melarang para kadernya serta keluarganya tidak memanfaatkan kekuasaan untuk berbisnis.

Contohnya izin ekspor lobster banyak yang diduga diberi izin kepada perusahaan perusahaan yang berkaitan dengan orang dekat.

"Tapi nyata justru mendiamkan saja dan bisu seribu bahasa," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, tim penindakan KPK menangkap Menteri KKP Edhy Prabowo bersama sejumlah pihak dari Kementerian KKP beserta anggota keluarganya di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (25/11) dini hari WIB, setelah kembali dari Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.

Penangkapan elite Partai Gerindra itu terkait dengan dugaan korupsi penetapan izin ekspor benur. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk mengumumkan status hukum kepada mereka yang ditangkap.

"Nanti akan disampaikan penjelasan resmi KPK," ujar Ketua KPK Firli Bahuri. (Knu)

Baca Juga

Nyali Novel Belum Habis, Jangan Mundur KPK Masih Butuh Jasamu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menteri Wishnutama Siapkan Hotel untuk Tempat Inap Dokter dan Relawan COVID-19
Indonesia
Menteri Wishnutama Siapkan Hotel untuk Tempat Inap Dokter dan Relawan COVID-19

Wishnu mengatakan kerja sama dengan jaringan hotel ini diharapkan dapat memberikan tempat istirahat yang nyaman bagi petugas medis

Komjak Minta Kejagung Serahkan Dokumen Skandal Djoko Tjandra ke KPK
Indonesia
Komjak Minta Kejagung Serahkan Dokumen Skandal Djoko Tjandra ke KPK

Kejagung hingga saat ini belum mengirimkan berkas dan dokumen skandal Djoko Tjandra, meski telah dua kali diminta oleh KPK.

Bambang Widjojanto Sebut Kasus Nurhadi Jadi Momentum Bersih-bersih MA
Indonesia
Bambang Widjojanto Sebut Kasus Nurhadi Jadi Momentum Bersih-bersih MA

momentum bersih-bersih harus dilakukan di tubuh MA karena Nurhadi diduga memiliki jaringan yang cukup kuat di dalam lembaga yudikatif tersebut.

Lelang Jabatan Sekjen DPD Dinilai Langgar UU
Indonesia
Lelang Jabatan Sekjen DPD Dinilai Langgar UU

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tengah melakukan lelang jabatan Sekretaris Jenderal DPD RI. Namun, proses tersebut dinilai melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Anies Sebut Warga Harus Waspada Penyebaran Corona Gelombang Kedua
Indonesia
Anies Sebut Warga Harus Waspada Penyebaran Corona Gelombang Kedua

Anies meminta warga Jakarta tetap berada di rumah beberapa minggu ke depan.

Dishub DKI Larang Warga Mudik Lokal saat Lebaran
Indonesia
Dishub DKI Larang Warga Mudik Lokal saat Lebaran

Dishub DKI akan berkoordinasi dengan seluruh daerah penyangga ibu kota untuk melarang masyarakat pulang kampung.

Berpotensi Lawan Independen di Pilwakot Solo, Begini Respon Gibran
Indonesia
Berpotensi Lawan Independen di Pilwakot Solo, Begini Respon Gibran

Ia menegaskan siap melawan siapapun baik dari calon yang diusung parpol, independen, melawan kotak kosong di Pilwakot Solo.

Di Tengah Pandemi Corona, KAI Angkut 62 Ribu Penumpang Per Hari
Indonesia
Di Tengah Pandemi Corona, KAI Angkut 62 Ribu Penumpang Per Hari

“Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terus tumbuh pada layanan KAI yang dapat diandalkan di tengah pandemi COVID-19,” ucap VP Humas KAI Joni Martinus

Pimpinan KPK Yakin Skandal Djoko Tjandra di Bareskrim dan Kejagung Saling Terkait
Indonesia
Pimpinan KPK Yakin Skandal Djoko Tjandra di Bareskrim dan Kejagung Saling Terkait

Bareskrim sedang menangani dua kasus terkait skandal Djoko Tjandra yakni kasus dugaan hilangnya red notice Djoko dan kasus surat palsu.

Ini Syarat Berhaji Saat Pembatasan Kuota Oleh Arab Saudi
Indonesia
Ini Syarat Berhaji Saat Pembatasan Kuota Oleh Arab Saudi

Itu pun tidak semua ekspatriat atau orang tinggal sementara bisa berhaji