Prabowo Datangi Istana, Pengamat: Ini Gambaran Konstelasi Politik Jelang Pengumuman Kabinet Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi saat pertemuan di Istana, Jakarta. (ANTARA/Bayu Prasetyo/ RN)

MerahPutih.com - Pengamat politik Wempy Hadir menyebut pertemuan Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo memberikan pesan yang kuat kepada publik. Pertemuan itu mengisyaratkan Gerindra siap masuk dalam koalisi pemerintahan.

"Apalagi pertemuan ini bukanlah pertemuan yang pertama. Ini menunjukan bahwa konstelasi politik menjelang pengumuman kabinet sangat dinamis," kata Wempy kepada merahputih.com di Jakarta, Jumat (11/10).

Baca Juga:

Presiden Jokowi Terima Prabowo di Istana Merdeka, Ini Isi Pembicaraan Keduanya

Pertemuan Prabowo dan Jokowi bisa mengkonfirmasi rumor yang beredar selama ini bahwa Gerindra akan masuk dalam kekuasaan. Bahkan, Gerindra sendiri sudah memberikan sinyal kementerian apa yang mereka kehendaki, yakni menteri pertanian.

"Jadi pertemuan ini dibaca oleh publik sebagai pertemuan yang bernuasa politis di tengah penyusunan kabinet Jokowi jilid II," ungkap Wempy.

Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi berfoto selfie saat pertemuan di Istana, Jakarta. (Foto: ANTARA)

Direktur Indo Polling Network ini menambahkan, jelang pelantikan Jokowi pada 20 Oktober mendatang, masing-masing partai politik mencoba melakukan komunikasi untuk menjalin kerja sama.

"Dalam politik selalu ada adagium yang mengatakan bahwa dalam politik 'tidak asa kawan dan lawan yang abadi'," jelas Wempy.

Adagium ini bisa menggambarkan konstelasi politik nasional yang terjadi saat ini.

"Kita bisa lagi memastikan siapa yang akan menjadi oposisi. Padahal, oposisi sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan," jelas Wempy.

Baca Juga:

Usai SBY, Jokowi Sore Ini Bertemu Prabowo di Istana

Wempy melihat, kemungkinan Gerindra masuk dalam kekuasaan itu bisa saja terjadi. Apalagi, Jokowi ingin membangun pemerintahan yang kuat kedepannya Masuknya Gerindra sebagai anggota koalisi akan menguatkan posisi Jokowi dalam pemerintahan.

Namun jika Gerindra masuk dalam koalisi, maka bisa saja akan ada diskursus di antara partai yang sedari awal berjuang memenangkan Jokowi.

"Sebab masuknya Gerindra bisa memengaruhi posisi tawar partai koalisi serta dikurangnya jatah kekuasaan bagi partai koalisi. Jadi, kecemburuan itu hal yang biasa terjadi," terang Wempy.

President Joko Widodo (Jokowi) greeted Prabowo Subianto at the Merdeka Palace, Jakarta, on Oct 11, 2019. (ANTARA/ Bayu Prasetyo/ FA)
Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi saat pertemuan di Istana, Jakarta. (ANTARA/Bayu Prasetyo/ RN)

Wempy melihat dari dinamika politik serta demi terjadinya keseimbangan kekuasaan, posisi Gerindra akan sangat bagus untuk berada di luar pemerintahan.

"Selain itu, tantangan kebangsaan kita semakin kuat, kita Gerindra untuk tetap membentengi negara ini dari pengaruh kelompok yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain," tutup Wempy.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto. Prabowo tiba sekira pukul 15.03 WIB dan langsung diterima oleh Presiden Jokowi di Ruang Jepara, Istana Merdeka.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa keduanya intens membicarakan dan bertukar pandangan soal kondisi perekonomian global.

Selain itu, Kepala Negara mengungkapkan, gagasan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur juga menjadi salah satu pembicaraan keduanya. Presiden menyampaikan sejumlah alasan yang mendasari pemerintah untuk menggagas pemindahan ibu kota tersebut. (Knu)

Baca Juga:

Eks Relawan Prabowo-Sandi Yakin Gibran Maju Pilwalkot Karena Dorongan Jokowi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Bakal Renovasi Ruang Kerja di Balai Kota DKI
Indonesia
Anies Bakal Renovasi Ruang Kerja di Balai Kota DKI

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bakal merenovasi ruang perangkat kerja di Balai Kota DKI dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

Mabes Polri Minta Publik Bersabar atas Kasus Abu Janda
Indonesia
Mabes Polri Minta Publik Bersabar atas Kasus Abu Janda

Penyidik Bareskrim Polri masih melakukan pengusutan dugaan pelanggaran UU ITE oleh Permadi Arya alias Abu Janda.

PPP Desak Pemerintah Cabut Paspor Jozeph Paul Zhang
Indonesia
PPP Desak Pemerintah Cabut Paspor Jozeph Paul Zhang

Arsul Sani mendesak pemerintah mencabut paspor Youtuber terduga tindak pidana penistaan agama Jozeph Paul Zhang.

Antisipasi Hujan Ekstrem dan Banjir, BNPB Modifikasi Cuaca
Indonesia
Antisipasi Hujan Ekstrem dan Banjir, BNPB Modifikasi Cuaca

TMC ini bertujuan untuk menurunkan hujan ke wilayah yang aman dan jauh dari pemukiman penduduk, atau sebelum awan memasuki kawasan padat penduduk.

Kasus COVID-19 Tinggi, DPR Minta Pemerintah Tunda Sekolah Tatap Muka
Indonesia
Kasus COVID-19 Tinggi, DPR Minta Pemerintah Tunda Sekolah Tatap Muka

Dasco menilai, pemerintah dapat menunda penerapan kebijakan sekolah tatap muka hingga 2 bulan hingga 3 bulan ke depan mengingat masih tingginya angka penularan COVID-19 pada saat ini

Nekat Mudik Lebaran, Pemkot Solo Karantina 5 Hari Pemudik di Technopark
Indonesia
Nekat Mudik Lebaran, Pemkot Solo Karantina 5 Hari Pemudik di Technopark

Terkait adanya pemudik yang mencuri start sebelum larang mudik diberlakukan tanggal 6-17 Mei, Pemkot Solo tidak bisa berbuat banyak dalam memberikan sanksi.

Masyarakat Tolak Tes COVID-19 Disertai Kekerasan, Siap-Siap Denda Rp 7 Juta
Indonesia
Masyarakat Tolak Tes COVID-19 Disertai Kekerasan, Siap-Siap Denda Rp 7 Juta

Pemprov DKI pun berjanji akan memfasilitasi keinginan warga yang mau menjalani rapid maupun swab test

MPR: Pesantren Potret Kebinekaan Indonesia
Indonesia
MPR: Pesantren Potret Kebinekaan Indonesia

Pondok pesantren merupakan potret kebhinnekaan Indonesia karena selain menjadi pusat ilmu agama, ponpes juga sangat berbaur dan mewarnai masyarakat sekitar.

Pasca Serangan di Mabes Polri, Jokowi Minta TNI Hingga BIN Waspada
Indonesia
Pasca Serangan di Mabes Polri, Jokowi Minta TNI Hingga BIN Waspada

Jokowi juga meminta masyarakat untuk tetap tenang

Kubu Moeldoko Tanggapi Somasi Partai Demokrat
Indonesia
Kubu Moeldoko Tanggapi Somasi Partai Demokrat

Salah satu aktor kongres luar biasa (KLB) di Sibolangit, Darmizal, menyebut somasi terbuka yang dilayangkan Partai Demokrat tidak memiliki dasar hukum. Pasalnya, sengketa antara dua pihak itu masih akan berlanjut di pengadilan