Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka kembali menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat dalam skala besar. Kali ini, sebanyak 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan beras gratis 10 kilogram per bulan selama dua bulan dan tambahan bantuan tunai.
Program ini merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi nasional yang diarahkan langsung oleh Presiden Prabowo, untuk memperkuat daya tahan masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bantuan beras gratis ini diberikan bersamaan dengan tambahan tunai bagi penerima Program Kartu Sembako.
"Saat ini untuk penebalan bantuan sosial akan diberikan tambahan dana Rp 200 ribu per bulan, untuk dua bulan, kepada kelompok penerima manfaat untuk program Kartu Sembako sebesar 18,3 juta kelompok penerima manfaat," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (2/6).
Baca juga:
Pemerintah Batal Berikan Diskon Tarif Listrik 50 Persen, Dialihkan untuk Subsidi Upah
Pemerintah memastikan bahwa setiap KPM akan menerima 20 kg beras gratis dan uang total Rp 400.000 selama periode Juni dan Juli 2025, dibagi dalam dua kali penyaluran bulanan.
"Selain diberikan Rp 200 ribu per bulan untuk dua bulan yang akan dibayarkan pada bulan Juni ini, mereka juga akan mendapatkan 10 kg bantuan beras gratis untuk dua bulan. Jadi akan dapat 20 kg beras,” ujar Menkeu.
Program ini menyasar kelompok masyarakat paling rentan dan miskin yang telah tercatat dalam sistem bantuan sosial. Pemerintah menyadari bahwa selain bantuan tunai, kebutuhan pokok seperti beras masih menjadi beban utama rumah tangga.
Baca juga:
Pemerintah Kembali Gulirkan Bantuan Subsidi Upah, Begini Cara Mendapatkannya
Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan bantuan pangan ini tidak akan menjatuhkan harga beras di tingkat petani. Prinsip keseimbangan antara perlindungan konsumen dan kesejahteraan produsen tetap menjadi acuan.
"Pak Mentan akan menjaga penyaluran beras bisa membantu kelompok paling miskin dan rentan tanpa menyebabkan harga beras turun di tingkat petani," jelas Sri Mulyani.
Ia menambahkan bahwa kebijakan ini dirancang agar nilai tukar petani tetap terjaga, sementara harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat miskin di perkotaan.
"Kita selalu harus mencari keseimbangan harga beras yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan harus dijaga nilai tukar petaninya dengan harga beras yang dijangkau oleh terutama kelompok miskin perkotaan agar bisa terjangkau," tutupnya. (Asp)
