‘PR’ untuk Polri Masuki Usia ke-79 Tahun, DPR: Wajib Jaga Kepercayaan Publik

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 30 Juni 2025
‘PR’ untuk Polri Masuki Usia ke-79 Tahun, DPR: Wajib Jaga Kepercayaan Publik

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil. (Foto: Dok. Media PKS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyoroti sejumlah tantangan untuk Polri yang bakal memasuki usia ke-79.

Menurutnya, memasuki usia ke-79 Polri dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus dijawab dengan kinerja yang semakin profesional dan akuntabel.

“Tantangan ke depan antara lain mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, membangun kepercayaan publik,” jelas Nassir kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/6).

Tak hanya itu, Nassir meminta Polri untuk lebih aktif ikut menjaga keamanan di level dalam dan luar negeri.

“Khususnya meningkatkan kemampuan keamanan dalam negeri, serta menjalin kerja sama lebih erat dengan kepolisian internasional," papar Nasir.

Baca juga:

Polri Diminta Berbenah Masuki Usia ke - 79 Tahun, DPR: Jangan Kebanyakan Kerja di Belakang Meja

Semua Serba Gratis saat Peringatan HUT ke-79 Polri, Makan hingga Khitanan Massal

HUT ke-79 Bhayangkara: Naik MRT, LRT, dan Transjakarta Cuma Bayar Rp 1

Nasir menekankan pentingnya Polri terus mengedepankan prinsip prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan (Presisi) dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

"Polisi adalah masyarakat dan masyarakat adalah polisi. Karena itu, Polri harus hadir sebagai garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman dan gangguan yang mengganggu keamanan dan ketertiban," jelas politikus PKS ini.

Politisi asal Aceh ini juga mendorong Polri agar terus menegakkan hukum secara kredibel dan berintegritas.

“Polri harus melakukan itu semua tentu saja berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, prinsip demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” tutup Nassir Djamil. (Knu)

#HUT Polri #HUT Bhayangkara #Komisi III DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Penangkapan harus menjadi pintu masuk untuk membongkar bandar, pemasok, pengendali, hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap jaringan narkoba.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Indonesia
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Aset hasil tindak pidana investasi bodong diharapkan dapat dirampas dan dikembalikan kepada korban, bukan justru masuk ke kas negara.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Indonesia
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memuji penegakan hukum yang dilakukan Polri.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Keterlibatan langsung pemimpin Polri menjadi bentuk komitmen dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Indonesia
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Komisi III DPR mendukung usulan Kapolri untuk melarang total vape di Indonesia. Hal itu terkait temuan narkoba dalam liquid vape.
Soffi Amira - Sabtu, 24 Oktober 2026
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Indonesia
Kenapa Kapolri Suyudi Disebut Harus Tancap Gas Tata Internal Polri? Ini Kata Komisi III DPR
Soedeson Tandra mengungkap alasan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto perlu segera menata internal Polri, termasuk perombakan sejumlah Kapolda.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Kenapa Kapolri Suyudi Disebut Harus Tancap Gas Tata Internal Polri? Ini Kata Komisi III DPR
Berita Foto
Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jalani Fit and Proper Test Calon Kapolri dengan Komisi III DPR
Komjen Pol Suyudi Ario Seto saat menjalani Fit and Proper Test Calon Kapolri dengan Komisi III DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jalani Fit and Proper Test Calon Kapolri dengan Komisi III DPR
Bagikan