PPP Yakin Negara Tak Terlantarkan Pekerja dan Pikirkan Pengusaha Ketua DPP PPP Lena Maryana Mukti. ANTARA

Merahputih.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lena Maryana Mukti meyakini pemerintah selalu memikirkan nasib buruh dan pengusaha dalam memutuskan upah minimum provinsi (UMP) 2021.

"Saya yakini negara tidak akan menelantarkan para pekerja dan juga selalu memikirkan nasib pengusaha. Pemerintah menjaga itu‎," ujar Lena kepada wartawan, Minggu (1/11).

Baca Juga

Tok! Anies Tetapkan UMP DKI 2021

Hal itu disampaikannya menanggapi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang isinya mengatur tentang penetapan UMP 2021.

Dalam SE Menaker Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 Pada Masa Pandemi COVID-19 disebutkan gubernur diminta menyesuaikan penetapan nilai UMP 2021 sama dengan nilai UMP 2020. Artinya, tidak ada kenaikan UMP tahun depan.

Penyebab tidak ada kenaikan UMP adalah kondisi perekonomian nasional yang merosot sebagai dampak dari pandemi COVID-19, sebagaimana terlihat dari pertumbuhan ekonomi triwulan kedua yang minus 5,32 persen.

Survei dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 82,85 persen perusahaan cenderung mengalami penurunan pendapatan, 53,17 persen usaha menengah dan besar, serta 62,21 persen usaha mikro dan kecil menghadapi kendala keuangan terkait pegawai dan operasional.

Lena mengakui pemerintah di posisi dilematis dalam memutuskan upah minimum provinsi (UMP) 2021, sebab di satu sisi pemerintah memikirkan kesejahteraan buruh, sementara di sisi lain jangan sampai kebijakan yang diambil terkait UMP memberatkan dunia usaha.

Ia mengatakan pemerintah tidak akan serta merta mengambil keputusan hanya mempertimbangkan satu sisi, buruh atau pengusaha, tetapi mendengarkan masukan-masukan dari banyak pihak. Pemerintah, pasti sudah memikirkan jalan terbaik saat pandemi COVID-19.

Baca Juga

UMP Jateng 2021 Naik, SBSI Solo: Ideal Upah Rp3 Juta

"Kebijakan yang diambil pemerintah pasti diperhitungkan dengan matang dengan sebaik-baiknya. Negara tidak akan menelantarkan rakyatnya," ujar Lena.

Risiko paling buruk ketika UMP naik, lanjut Lena, adalah potensi buruh kena pemutusan hubungan kerja akan semakin besar karena perusahaan tidak mampu membayar. Apalagi, saat ini saja sudah ada sekitar 7 juta orang kena PHK, terhitung sejak adanya pandemi COVID-19. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Diminta Terus Kawal dan Awasi Pengadaan Vaksin COVID-19
Indonesia
KPK Diminta Terus Kawal dan Awasi Pengadaan Vaksin COVID-19

KPK juga harus meningkatkan pengawasannya

Ini Lokasi Vaksinasi di Jakarta Yang Sediakan Vaksin Moderna
Indonesia
Ini Lokasi Vaksinasi di Jakarta Yang Sediakan Vaksin Moderna

Penggunaan vaksin Moderna ini harus diberikan secara ketat kepada masyarakat agar mereka yang tidak termasuk dalam kategori penerima, tidak mendapatkan vaksin tersebut.

Menkumham Rampungkan 49 Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Indonesia
Menkumham Rampungkan 49 Aturan Turunan UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja ini diklaim merupakan terobosan dan cara pemerintah menangkap peluang investasi dari luar negeri lewat penyederhanaan izin dan pemangkasan birokrasi.

Anies Sebut Ideal Jalur Sepeda di Jakarta Sepanjang 500 Kilometer
Indonesia
Anies Sebut Ideal Jalur Sepeda di Jakarta Sepanjang 500 Kilometer

Pemerintah DKI terus memberikan perhatian kepada pesepeda di Jakarta, apalagi olahraga dengan mengayuh ini menjadi tren di masa pandemi COVID-19.

Pemprov DKI Klaim Pelaksanaan PTM Terbatas Tak Temukan Kendala
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Pelaksanaan PTM Terbatas Tak Temukan Kendala

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas di ibu kota sejauh ini berjalan dengan baik.

Ini yang Diucapkan Rizieq Shihab Usai Tahu Enam Anggota FPI Tewas
Indonesia
Ini yang Diucapkan Rizieq Shihab Usai Tahu Enam Anggota FPI Tewas

Ini pelanggaran HAM. Tidak boleh lepas dari jerat hukum

Jabar Masih Kekurangan Peternak Milenial
Indonesia
Jabar Masih Kekurangan Peternak Milenial

Pemprov akan terus mengembangkan sektor peternakan, termasuk meningkatkan jumlah peternak milenial.

[Hoaks atau Fakta]: BPJS Kesehatan Berikan Bantuan Rp 78 Juta
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: BPJS Kesehatan Berikan Bantuan Rp 78 Juta

Beredar SMS yang berisikan bantuan dari BPJS Kesehatan berupa cek sebesar Rp 78 Juta dengan disertai tautan yang dikases melalui media sosial

[HOAKS atau FAKTA]: Munarman Hirup Udara Bebas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Munarman Hirup Udara Bebas

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka konten Facebook Game Politiq itu masuk ke dalam kategori Konten yang Menyesatkan

Bupati Sleman Positif COVID-19 Setelah Divaksin, Kemenkes Duga Virus Tengah Inkubasi
Indonesia
Bupati Sleman Positif COVID-19 Setelah Divaksin, Kemenkes Duga Virus Tengah Inkubasi

Secara alamiah waktu antara paparan dan munculnya gejala atau load virus sedang tinggi adalah sekitar lima sampai enam hari