PPP Usulkan Amandemen UUD 1945 Usai Pemilu 2024 Anggota Komisi III DPR Arsul Sani di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8/2022). ANTARA/Putu Indah Savitri

MerahPutih.com - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan amandemen terbatas terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dilakukan setelah Pemilu 2024.

Wakil Ketua MPR Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan, Usulan tersebut bertujuan agar tidak terjadi kegaduhan atau menimbulkan kecurigaan mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Baca Juga

Suharso Monoarfa dan Pengurus PPP Datangi KPK

"Kami Fraksi PPP mengusulkan kalaupun ada amandemen terbatas itu dilaksanakan setelah pemilu ya," kata Arsul Sani di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

Arsul menerangkan, MPR membuka beberapa opsi untuk dijadikan payung hukum PPHN. Yakni melalui konvensi ketatanegaraan, pembentukan udang-undang dan melalui TAP MPR atau amandemen UUD 1945 secara terbatas.

"Karena ini pemilunya belum selesai," ujarnya.

Menurut Arsul, mengenai konvensi ketatanegaraan sebagaimana disampaikan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo untuk PPHN, akan dibahas terlebih dahulu oleh panitia ad hoc yang dibentuk pada September mendatang.

Adapun panitia ad hoc tersebut berisikan 10 pimpinan MPR, yang terdiri dari sembilan fraksi partai politik di DPR dan satu fraksi DPD RI.

"Jadi yang disampaikan Pak ketua MPR itu tentu sesuatu yang belum final, karena belum kita putuskan di dalam apa sih dan tahunan ataupun belum kita bahas di dalam panitia ad hoc," ujarnya.

Baca Juga

PPP Beri Sinyal Ada Partai Lain yang Gabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Anggota Komisi III DPR ini juga memastikan bahwa amandemen terbatas tidak akan mengembalikan mandataris MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

"Karena di dalam fraksi-fraksi yang ada di MPR sendiri tidak ada pikiran seperti itu. Apalagi tidak didukung oleh rakyat. Maka sampai dengan sekarang tidak ada di MPR itu pikiran-pikiran misalnya untuk mengembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara, tidak," tegas dia.

Selain itu, kata Arsul, Fraksi PPP sejak awal hanya sepakat soal PPHN, bukan untuk mengembalikan mandataris MPR RI.

"Sehingga siapapun yang jadi presiden, yang jadi gubernur, yang jadi bupati yang jadi wali kota itu harus tunduk di situ," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Ketum PPP Harap Pemilu 2024 Jadi Proses Demokrasi yang Substansial

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menteri PPPA Soroti Kasus Kekerasan Seksual di Bandung
Indonesia
Menteri PPPA Soroti Kasus Kekerasan Seksual di Bandung

Kementerian PPPA bersama perguruan tinggi pada pertengahan Desember 2021 lalu telah merilis hasil survei prevalensi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang angkanya menurun.

[HOAKS atau FAKTA]: Biaya Transaksi BCA Jadi Rp 150 Ribu Per Bulan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Biaya Transaksi BCA Jadi Rp 150 Ribu Per Bulan

Beredar informasi melalui media sosial Facebook tentang adanya perubahan biaya transaksi Bank Central Asia (BCA) dari Rp 6.500 per transaksi menjadi Rp 150.000 per bulan (auto debit dari tabungan).

Azis Syamsuddin Tutupi Kamera Wartawan
Indonesia
Azis Syamsuddin Tutupi Kamera Wartawan

Gesture tersebut ditunjukkan lantaran Azis enggan berkomentar terkait surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kala meninggalkan ruang sidang.

Hercules Sudah 5 Bulan Jadi Tenaga Ahli di Pasar Jaya
Indonesia
Hercules Sudah 5 Bulan Jadi Tenaga Ahli di Pasar Jaya

Perumda Pasar Jaya mengakui bahwa Rosario de Marshall atau Hercules telah bekerja menjadi tenaga ahli direksi.

Kasus COVID-19 Terus Menurun, Jakarta Sisakan 3 RT Zona Merah
Indonesia
Kasus COVID-19 Terus Menurun, Jakarta Sisakan 3 RT Zona Merah

Kriteria zona merah dalam aturan itu ialah jika ditemukan konfirmasi kasus COVID-19 di lebih dari 5 rumah dalam satu RT selama tujuh hari terakhir.

Solusi Jokowi Hadapi Gejolak Ekonomi Global
Indonesia
Solusi Jokowi Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Ekonomi dunia tengah bergejolak akibat inflasi, kelangkaan energi dan juga kelangkaan pangan

Tumben, PSI Apresiasi Kerja Anies Bangun Sekolah Net Zero Carbon
Indonesia
Tumben, PSI Apresiasi Kerja Anies Bangun Sekolah Net Zero Carbon

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengapresiasi kerja Gubernur Anies Baswedan yang merevitalisasi sekolah negeri yang berkonsep net zero carbon di Jakarta.

Rambu-Rambu Komisi II DPR agar Pj Kepala Daerah Tidak Bermanuver
Indonesia
Rambu-Rambu Komisi II DPR agar Pj Kepala Daerah Tidak Bermanuver

Pj kepala daerah jangan ikut berpolitik menjelang Pemilu Serentak 2024 mendatang.

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 AstraZeneca Sebabkan Munculnya Cacar Monyet
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 AstraZeneca Sebabkan Munculnya Cacar Monyet

Vaksin AstraZeneca disebut mengandung vektor adenovirus simpanse yang menyebabkan munculnya cacar monyet.

Anies Kukuhkan Paskibraka DKI Jakarta
Indonesia
Anies Kukuhkan Paskibraka DKI Jakarta

Gubernur Anies Baswedan mengukuhkan Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Balai Agung, Senin (15/8) malam. Nantinya, seluruh pasukan Paskibraka ini bertugas dalam Upacara Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia di Plaza Monas, pada Rabu 17 Agustus 2022.